Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Pernyataan Sikap Wali Santri Mataqu Soal Rencana Pemko Lhokseumawe

Pernyataan Sikap Wali Santri Mataqu Soal Rencana Pemko Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Manajemen Dayah Mataqu dan para wali santi menolak rencana Pemko Lhokseumawe mengalih fungsi gedung dayah tahfiz tersebut di lokasi eks SMP Arun menjadi ruang Pinere Covid-19.

Bahkan para wali santri membuat pernyataan sikap tertulis yang dilayangkan ke redaksi anteroaceh.com, Sabtu (26/9/2020). Berikut isinya:

Pada hari ini Rabu (23/9/2020), bertempat di aula Mataqu Komplek Perumahan PAG, wali santri Mataqu telah melakukan pertemuan dan musyawarah dengan pengurus Mataqu yang menghasilkan beberapa point sebagai berikut:
A.    Izin dan Akreditasi Mataqu

  1. Bahwa Ma'had Ta'limul Qur-an (MATAQU) 'Utsman bin 'Affan Lhokseumawe didirikan pada 2003, dan pada tahun 2014 mulai menerima pendaftaran santri baru.
  2. Bahwa Mataqu juga telah memperoleh Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan piagam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kementerian Agama Nomor: 113a/2016, tanggal 21 Oktober 2016.
  3. Bahwa Mataqu telah terakreditasi berdasarkan sertifikat akreditasi Nomor: PKBM/66200/0001/05/2020 Tanggal 5 Mei 2020 dengan peringkat Terakreditasi A (Unggul) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

B.    Penggunaan bangunan ex SMP 1 Arun oleh Mataqu

  1. Bahwa Mataqu sudah menempati Gedung eks SMP 1 Arun sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 12/YYS-AQSA/B/VI2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pinjam Pakai Gedung eks SMP 1 Arun dan menempati secara permanen sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Permohonan Nomor 12/YYS-AQSA/B/VI2016 tanggal 21 Mei 2016.
  2. Bahwa ketika peralihan seluruh aset PT. Arun NGL Lhokseumawe, Mataqu juga mengajukan kembali surat permohonan penggunaan pinjam pakai gedung eks SMP 1 Arun, Nomor 15/YYS-AQSA/B/VI2018, tanggal 18 Maret 2018 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq. Lembaga Manajemen Aset Negara Republik Indonesia.
  3. Bahwa hingga saat ini pihak Mataqu terus berupaya berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe dan juga Lembaga Manajemen Aset Negara terkait dengan pemanfaatan Gedung eks SMP 1 Arun tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses surat menyurat dan rekomendasi dari pihak terkait terhadap pemanfaatan Gedung eks SMP 1 Arun.
  4. Saat ini Gedung eks SMP 1 Arun masih ditempati dan dimanfaatkan oleh Mataqu untuk kegiatan belajar mengajar bagi santri kelas 1, 2 dan 3 tingkat Wustha dengan jumlah santri dan guru sebanyak 310 orang.
  5. Mataqu juga memiliki tanah dan gedung di Gampong Alue lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, namun saat ini lokasi di alue lim belum dapat menampung seluruh santri karena terbatasnya bangunan dan juga anggaran untuk membangun gedung baru, sehingga santri untuk tingkat wustha masih tetap menggunakan Gedung eks SMP 1 Arun.

C.    Alih Fungsi sebagian Gedung eks SMP 1 Arun oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Ruang Isolasi bagi Pasien Penderita Covid-19

  1. Bahwa pada prinsipnya, Mataqu dan Wali Santri mendukung sepenuhnya rencana Pemerintah Kota untuk menyediakan ruang isolasi bagi pasien penderita covid-19.
  2. Bahwa persyaratan teknis bangunan ruang isolasi bagi pasien penderita covid-19 telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020.
  3. Berdasarkan buku pedoman tersebut, disebutkan bahwa persyaratan teknis bangunan ruang isolasi berdasarkan persyaratan bangunan yang sudah mengantisipasi kemungkinan 3 (tiga) trasmisi/penularan yaitu melalui kontak (contact), percikan (droplet) dan udara (airborne).
  4. Lebih lanjut dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Lokasi atau letak bangunan ruang isolasi dalam siteplan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dipertimbangkan sebagai berikut: a. Bangunan berada pada zona/area infeksius, memiliki zona/area yang terpisah dengan penyakit lainnya. Pemisahan dimulai dari akses masuk. b. Bangunan ruang isolasi harus berada pada area dengan akses yang sangat terbatas (strictly limited access) atau tidak berada pada sirkulasi/lalu lintas rutin unit pelayanan kesehatan lainnya. c. Ruang pelayanan isolasi PIE tidak boleh bercampur dengan pelayanan isolasi/rawat inap lainnya. d. Kondisi sekitar bangunan ruang isolasi PIE harus terbuka/tidak terhalang. Perhatikan jarak antar bangunan ruang isolasi PIE dengan pelayanan fungsi lain harus cukup untuk kepentingan ventilasi, pencahayaan dan dilusi udara (lubang pemasukan udara luar, letaknya harus sejauh mungkin, tidak kurang dari 7.5 m dari keluaran exhaust bangunan tersebut/ gedung sebelahnya, cerobong pembuangan asap berbahaya, dll).
  5. Prinsip Manajemen Area juga dijelaskan dalam pedoman tersebut bahwa: a. Denah (layout) bangunan dan alur kegiatan harus memenuhi persyaratan teknis isolasi rumah sakit. Ruang dengan tekanan negatif harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Pembatasan secara ketat akses ke area isolasi harus dilakukan. b. Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menangani kasus- kasus PIE harus melakukan pengaturan zoning ruang isolasi PIE dan ruang-ruang fungsi pelayanan kesehatan terkait lainnya yang diperlukan, yaitu : - Mendirikan ruang pemeriksaan/klinik terpisah, laboratorium, ruang observasi, dan ruang resusitasi. Jalur/akses harus satu arah dengan dilengkapi rambu-rambu yang jelas dan terlihat. - Menyiapkan area pra-pemeriksaan dan triase untuk melakukan penyaringan awal pasien; - Zona diagnosis dan pengobatan yang terpisah: pasien dengan riwayat epidemiologis dan demam dan / atau gejala pernapasan harus dipandu ke zona pasien penyakit tertentu yang dicurigai; c. Pergerakan orang harus mengikuti prinsip "tiga zona dan dua bagian": zona yang terkontaminasi, zona yang berpotensi terkontaminasi dan zona bersih yang disediakan dan ditandai dengan jelas, dan dua zona penyangga antara zona yang terkontaminasi dan zona yang berpotensi terkontaminasi. d. Area pelayanan pasien infeksi emerging harus dilengkapi sarana untuk mengirimkan barang-barang yang terkontaminasi; mengatur area visual untuk pengiriman barang satu arah dari area kerja staf (zona berpotensi terkontaminasi) ke ruang isolasi (zona terkontaminasi); e. Prosedur/protokol yang sesuai harus distandarisasi bagi tenaga kesehatan untuk mengenakan dan melepas peralatan pelindung mereka. Buat diagram alur dari berbagai zona, sediakan kamera pengintai/cermin pemantau untuk mengamati dengan ketat rute/jalur pergerakan tenaga kesehatan; f. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) harus ditugaskan untuk mengawasi tenaga medis dalam mengenakan dan melepas peralatan APD/PPE untuk mencegah kontaminasi; g. Semua barang di zona terkontaminasi yang belum didesinfeksi tidak boleh dibuang. h. Hanya pasien yang diizinkan masuk ke area bangunan pelayanan pasien infeksi emerging untuk menghindari kepadatan yang berpotensi penularan. 6. Persyaratan teknis prasarana ruang Isolasi juga memperhatikan sistem ar bersih, system pengelolaan limbah, sistem kelistrikan, sistem Gas Medik dan Vakum Medik, sistem tata udara, dan sistem komunikasi.
  6. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman tersebut, maka kami dari seluruh Wali santri Mataqu berpendapat bahwa Alih Fungsi sebagian Gedung eks SMP 1 Arun oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Ruang Isolasi bagi Pasien Penderita Covid-19 yang saat ini digunakan oleh Mataqu untuk kegiatan belajar mengajar santri bertentangan dengan Pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan justru dapat menimbulkan potensi penyebaran virus Covid-19 kepada santri dan juga masyarakat sekitar.

D.    Kesimpulan 

  1. Berdasarkan uraian di atas, kami Wali Santri Mataqu menolak keinginan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk alih fungsi sebagian Gedung eks SMP 1 Arun oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Ruang Isolasi bagi Pasien Penderita Covid-19
  2. Menyarankan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mencari alternatif lokasi lain yang dapat digunakan sebagai ruang Isolasi bagi Pasien Penderita Covid-19 yang tidak berdekatan dengan lokasi rumah penduduk dan juga lokasi pendidikan yang terdapat banyak orang disekitarnya, sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
  3. Demikian Pernyataan sikap wali santri Mataqu telah diputuskan dalam rapat terbuka yang dilakukan di Aula Mataqu di lokasi Gedung Eks SMP Arun. Pernyataan ini ditandatangani oleh perwakilan wali santri (Daftar Hadir Terlampir) dan juga disepakati oleh seluruh wali santri yang tersebut namanya dalam lampiran surat pernyataan ini.

Komentar

Loading...