Pengangguran dan Partisipasi Politik

Pengangguran dan Partisipasi Politik

Beragam motif yang tersirat di balik konstelasi politik 2019. Salah satu motif tersebut adalah kegiatan politik dijadikan sebagai tempat mencari pekerjaan secara temporal. Sehingga ruang politik tidak lagi digunakan sebagai wadah pemersatu pembangunan bangsa, tetapi cenderung digunakan sebagai lapak pekerjaan anak bangsa yang ingin cepat berharta dan berkuasa secara instan. Tanpa menjelaskan makna pengangguran secara komprehensif, lazimnya pengangguran diartikan sebagai suatu kondisi generasi yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya.

Disadari atau tidak, seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran akibat kekosongan peran pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi generasi bangsa telah membuka jalan terhadap tingginya partisipasi politik. Hal ini terjadi karena siklus perputaran uang dan aktivitas dalam pasar politik dianggap dapat memberikan aktivitas yang pasti sebagai pengganti pekerjaan bagi yang menganggur. Tanpa bermaksud untuk melecehkan kaum yang menganggur, kajian ini berusaha untuk menarasikan dan memetakan dampak pengangguran terhadap perkembangan partisipasi politik ketika menjelang Pemilu tiba, baik itu dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

Tanpa berspekulasi, coba perhatikan status profesi bagi setiap para tim sukes (timses) atau suatu kelompok yang ingin mendukung seorang kandidat atau partai yang ingin dimenangkan, dapat dipastikan bahwa yang cenderung aktif berpartisipasi adalah para kaum pengangguran. Tentunya fenomena ini bukan suatu jawaban yang utuh dalam menjawab persoalan penyebab tingginya partisipasi politik. Namun demikian, penggangguran dan partisipasi politik bersifat berkelindan dan mustahil untuk dipisahkan.

Walaupun Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN), Polisi dan TNI mesti netral dalam menyikapi fenomena politik, bukan berarti memberikan peluang bersar bagi pengangguran untuk mendominasi gerakan politik. Ketika pertumbuhan politik didominasi oleh kaum pengangguran, sulit bagi kita untuk menekan praktik politik transaksional dalam kebudayaan politik bangsa ini. Sebab, kaum pengangguran adalah salah satu kaum yang belum mampu menciptakan kreasi dan inovasi guna membangun negeri yang berdaulat dan mandiri secara ekonomi.Demikian halnya dengan siklus modal politik yang dimainkan oleh elite politisi, yang cenderung menggunakan "uang negara" (hasil korupsi) untuk memodalkan politiknya atau tokoh yang hendak dimenangkan dalam setiap pesta demokrasi. Gejala inilah yang sering disebut sebagai bom waktu partisipasi politik.

Politik yang diartikan sebagai tempat pergerakan publik dalam mencapai misi negara memang tidak dapat disebut milik suatu kaum secara tunggal. Karena politik adalah milik semua kita yang memiliki hasrat kekuasaan. Milik saya, milik anda dan milik kita semua. Atas dasar kepemilikan bersama inilah semestiinya arah perjalan politik mesti dikontrol secara bersama guna politik tetap dimainkan dan dikontrol oleh kaum yang bernalar jernih, berhati bersih, dan bertindak penuh kreasi dan inovasi.

Dalam suasana perpolitikan di tingkat kabupaten/kota, tampaknya kreasi pemuda cenderung terfokus untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tanpa memahami modal dan kapasitas politiknya secara matang. Jika diusut secara mendalam, faktor yang mendorong untuk menjadi calon legislatif (caleg) erat kaitannya dengan keinginan untuk mendapat suatu pekerjaan yang mapan, yakni dengan menjadi seorang pejabat publik. Benar bahwa menjadi politisi atau pejabat publik merupakan tugas mulia yang dapat menyelamatkan nasib orang banyak. Namun bukan berarti pula dengan ambisi subjektif, kemudian mendorong diri untuk menjadi seorang caleg yang prematur secara politik. Betul pula bahwa menjadi caleg atau tidaknya adalah urusan keputusan pribadi seseorang, dan itu adalah kebebasan pilihan politik semua orang. Yang harus diingat adalah jangan sempat gara-gara liarnya dan melambungnya jumlah caleg menciptakan kecendrungan budaya generasi yang hanya terfokus untuk menjadi pejabat. Karena negara ini timpang jika generasinya didominasi oleh semangat dan bermental politisi.

Bangsa Indonesia membutuhkan huluran tangan yang seimbang dari rakyatnya, bukan hanya dari politisi tetapi juga pada pengusaha muda, ulama muda hingga profesi lainnya yang serba muda. Dan tentunya yang serba muda tersebut memiliki jiwa patriotisme dan integritas yang tinggi. Publik harus digiring secara berkelanjutan untuk membersihkan perpolitkan bangsa yang selama ini tercemar dan berbau amis. Dewasa ini sulit mengatakan politik itu bersih, berintegritas atau memperjuangkan aspirasi rakyat. Justru orang-orang yang memiliki integritas dan niat tulus dalam mengabdi menjadi berubah haluan ketika telah masuk dalam sistem politik yang konspiratif dan koruptif.

Fenomena politik bermentral populis semakin mendapat tempat bagi calon pemimpin masa kini. Gelanggang praqmatis dan opurtunis semakin mengendap dalam benak calon penguasa. Dan hal ini harus dicegah, diputuskan mata rantainya, sehingga generasi Indonesia selanjutnya tampil sebagai generasi yang berpolitik secara jernih tanpa mengantongi dosa-dosa politik para pendahulunya. Generasi inilah yang semestinya diciptakan oleh lemnaga-lembaga pendidikan di Indonesia.

Bangsa ini tampaknya tak dapat penuh harap menitip harapan pada partai politik (parpol) yang semestinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pencerdasan politik bagi generasi bangsa. Tetapi justru parpol menjadi mesin pencipta kesuraman perpolitikan bangsa. Dengan rasa sesak di dada, telah terbukti secara pemikiran dan sosiologi politik bahwa parpol masa kini bukan lagi sebagai wadah aspiratif bagi rakyat, tetapi berubah menjadi wadah aspiratif keluarga besar para penguasa, dan menjadi lahan empuk bagi kaum-kaum yang bertahta. Dan pada akhirnya hanya mimpi bagi generasi berintegritas untuk menjadi pemimpin tanpa menadapat bantuan politik dari para penguasa yang tak tampil namun punya kuasa.

Di balik rasa gembira dengan kehadiran genrasi milenial saat ini justru membawa angin khawatir bagi mentalitas politik anak bangsa di masa yang akan datang. Generasi yang akrab dan mahir menggunakan teknologi produksi industri 4.0 bukan hanya acuh tak acuh dengan penanaman spritulitas kebangsaan yang tersimpan dalam adat tradisional, mealainkan generasi milenial dapat berpotensi menciptakan lahan pembenihan budaya kapitalis dan hedonis yang secara tidak langsung akan menjadi persoalan besar bagi generasi masa depan.

Menjelang Indonesia meraih kedaulatan utuh ketika proklamasi 1945, sejatinya praktik dan mentalitas kapitalis dan hedonis telah dilumpuhkan, namun kini kembali bangkit sebagai efek samping dalam perkembangan karakter milenial. Penulis tidak dalam sedang mengatakan bahwa generasi milenial adalah generasi yang egois, konsumtif dan tak solutif bagi kemandirian politik dan ekonomi kebangsaaan, namun itulah yang sedang kita alami saat ini.

Di tengah ujian kebangsaan yang melanda Indonesia saat ini melalui tingginya angka pengangguran, turunnya mata uang rupiah hingga meningkatnya hutang negara. Seiring itu pula bangsa kita masih terjebak dalam persoalan kebangsaan tanpa kemajuan. Bangsa kita masih tersandera dalam permasalahan menyikapi agama dan politik, muda atau tua dalam berpolitik, sehingga bangsa kita lupa untuk menciptakan bangsa yang produkdif dan berkemajuan layaknya mewujudkan negara yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkarakter secara budaya.

Negara masih mesra dengan kasus intoleransi, mahar politik, panen pejabat yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua ini belum juga lepas dari pemerintahan yang sudah mencapai usia 73 kemerdekaannya. Untuk itu, masihkah kita duduk manis dan tersnyum atau berteriak untuk selalu menyalahkan negara tanpa solusi dalam bentuk aksi nyata? Jawabannya tergantung dengan sejauhmana komitmen seluruh rakyat Indonesia, karena tak ada perbuatan yang sia-sia jika sikap rela berjuang dan berkorban demi negara itu masih ada di benak insan yang mengakui cinta tanah air adalah sebagian dari imannya.

Zulfata, S.Ud,. M.Ag., Dosen luar biasa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dan penulis buku Agama dan politik di Aceh - (tiga Jilid), Email: [email protected]

Komentar

Loading...