Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Pengadilan Mahkamah Syariah Blangpidie Canangkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Pengadilan Mahkamah Syariah Blangpidie Canangkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

BLANGPIDIE, ANTEROACEH.com – Pengadilan Mahkamah Syariah Blangpidie mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Aula Sidang kantor Mahkamah Syariah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (29/10/2019).

Ketua Pengadilan Mahkamah Syariah, Amrin Salim, S,Ag. MA dalam sambutanya mengatakan, sebagaimana diketahui, Mahkamah Syariah (MS)Blangpidie merupakan salah satu dari 85 pengadilan yang diresmikan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) pada tanggal 28 Oktober 2018 di Melouge Sulawesi Utara.

“Jadi tanpa terasa, pada hari ini  usia MS sudah mencapai satu tahun lebih. Namun meski baru tumbuh, tuntunan terhadap peningkatan kualitas pelayanan tetap dibebankann kepada MS Blangpidie, apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya mengaungkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, dengan semakin kuatnya pengaruh teknologi informasi membuat MA melakukan gebrakan-gebrakan dibidang pelayanan publik dengan meluncurkan berbagai inovasi dibidang teknologi informasi seperti pendaftaran perkara secara elektronik, E-ligitimasi, Pelayanan Satu Pintu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

“Dengan wewenang yang semakin kuat dan penuh tantangan ini, MS Blangpidie harus segera mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan publik dengan tetap menjaga integritas dan kode etik, sehingga visi-misi MA Blangpidie dan MA secara umum dapat terwujud,” jelasnya.

Salah satu bentuk komitmen MS Blangpdie, kata Amrin, yaitu mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan peningkatan pelayanan publik dengan mencanangkan zona integritas (ZI) agar predikat yang akan diberikan kepada pemerintah mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi.

“Zona integritas ini merupakan bagian dari instrumen dan komitmen bersama untuk mendukung program pemerintah tentang Grand Desingn Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 81 tahun 2010 dan Peraturan Menpan RB nomor 52 tahun 2014 dan diubah dengan peraturan Menpan RB nomor 10 tahun  2019 dan berpedoman pada surat MARI nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan Tim Pembangunan zona integritas MARI, supaya setiap instansi wajib melakukan pencanangan zona integritas kepada seluruh unsur pimpinan sampai ke level terendah dan berjanji senantiasa menjaga integritas terutama untuk mencegah praktik yang tidak dibenarkan serta hal lain yang membuat citra buruk pelayanan publik,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Abdya, Drs. Thamrin mengatakan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja, karena tidak hanya mewujudkan reformasi birokrasi sebuah institusi, akan tetapi sudah menjadi keharusan yang tujuan utamanya adalah untuk dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat didalam penegakan supremasi hukum.

“Komitmen pemerintah untuk memerangi bahaya laten korupsi terus dilakukan. Berbagai program telah dicanangkan untuk mencegah praktik-praktik korupsi, salah satunya melalui program pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani,” tutup Sekda Abdya.

Komentar

Loading...