Pemkab Abdya Gelontorkan Rp.1,3 miliar Untuk Pembuatan Tokopika.com

Pemkab Abdya Gelontorkan Rp.1,3 miliar Untuk Pembuatan Tokopika.com
Tangkapan layar tampilan tokopika.com

BLANGPIDIE, ANTEROACEH.com -  Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) baru saja melounching aplikasi tokopika.com.

Lounching plikasi jual beli online untuk UMKM itu dilakukan langsung oleh Bupati Akmal Ibrahim, Senin 14 Desember kemarin. 

Ternyata biaya pembuatan Sistem  Informasi Terpadu Pusat Industri Kreatif Abdya (PIKA) itu menelan anggaran mencapat Rp.1,3 miliar. Anggaran itu bersumber dari APBK Abdya tahun 2020.

Pj. Kadis Disperindagkop Abdya, Firmansyah mengatakan biaya pembuatan sebuah aplikasi toko online memang mancapai angka 1 miliar lebih. 

"Harga untuk membuat sebuah aplikasi itu memang mahal, apalagi untuk jasa pengelolaannya ditambah server, hardware, dan yang paling mahal itu jasa pengelola karena memang harus orang-orang ahli atau berpengalaman," katanya saat dihubungi anteroaceh.com, melalui telepon seluler, Rabu (16/12).

Firman meminta anteroaceh.com untuk menghubungi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatkan informasi lebih rinci.

"Untuk rincian anggarannya bisa ditanyakan ke KPA nya, kemana dan berapa semua anggran itu digunakan, serta apa-apa saja barang yang mahal," terangnya singkat. 

Sementara itu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Abdya menilai anggaran yang digelontorkan terlalu besar dan mereka berencana akan menyurati Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Abdya untuk meminta dokumen toko online tersebut.

"Kita menilai anggaran untuk sebuah aplikasi ini sangat besar, kita akan surati PPID Abdya untuk meminta dokumen terkait proyek PIKA untuk kita pelajari sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ada," kata Kabid Hukum dan HAM YARA perwakilan Abdya, Khairul Azmi.

Khairul mengatakan apabila nantinya proyek pembuatan aplikasi yang dikerjakan oleh PT Karya Generus Bangsa itu ditemukan tidak sesuai ketentuan maka pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke aparat penegak hukum.

"Kita akan pelajari dulu apa sesuai atau tidak website yang mengahabiskan anggaran sebegitu besar, kita akan koordinasi dengan ahlinya, jika memang tidak sesuai akan melaporkan ke aparat penegak hukum," pungkasnya.

Komentar

Loading...