Pemkab Abdya Diminta Ajukan Banding Terkait Gugatan PT CA

Pemkab Abdya Diminta Ajukan Banding Terkait Gugatan PT CA
Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya (Hipelmabdya) Hafijal/Ilyas

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya (Hipelmabdya) Hafijal meminta  pemerintah Abdya untuk mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan dan memenangkan gugatan Manajemen PT Cemerlang Abadi (PT CA). 

"Kami meminta Pemkab Abdya bersikap dengan mendesak Kementerian ATR/BPN selaku tergugat untuk melakukan banding, jika Kementerian ATR/BPN tidak melakukan banding maka Pemkab Abdya atau Pemerintah Aceh wajib melakukan langkah-langkah Advokasi strategis," ungkap Hafijal melalui rilis yang diterima ANTEROACEH.com, Rabu (9/10/2019).

Menurut Hafijal, keputusan itu mengecewakan masyarakat Abdya dan mengabaikan rekomendasi penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. CA yang dikeluarkan oleh Pemkab Abdya maupun Pemerintah Aceh. 

"Putusan PTUN melukai hati masyarakat Abdya yang sudah berjuang untuk memperoleh keadilan atas lahan HGU yang selama ini ditelantarkan dan tidak dikelola oleh manajemen PT CA dan putusan itu tentu tidak berpihak kepada harapan masyarakat," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kata Hafijal, dalam gugatan PT CA meminta PTUN membatalkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan HGU yang diterbitkan ATR/BPN karena tidak sesuai dengan permohonan luas lahan yang diajukan oleh manajemen PT CA yaitu 4.860 hektar, dimana kementrian ATR/BPN hanya menyetujui perpanjangan izin HGU atas lahan perkebunan sawit seluas 2.202 hektar, kemudian ditambah 960 hektar untuk petani plasma dengan berlaku 25 tahun. Artinya disini sekitar 1.898 hektar luas lahan yang diajukan dicabut oleh pemerintah.

"Padahal dalam salah satu poin putusan PTUN mewajibkan Kementerian ATR/BPN untuk memproses permohonan perpanjangan HGU manajemen PT CA sesuai dengan permohonan tanggal 11 Juli 2016 dengan menerbitkan keputusan pemberian HGU atas areal seluas 4.847,18 hektar sesuai dengan risalah panitia pemeriksaan tanah B Nomor 04/PPT/B/2016 Tanggal 23 Agustus 2016," jelasnya.

Oleh sebab itu, Hafijal selaku ketua Hipelmabdya terpilih meminta pemkab Abdya melanjutkan advokasi secara proaktif dengan membangun legal opini, lobby dan juga meminta dukungan dari forbes DPR-RI Asal Aceh. 

Selain itu, pihaknya juga meminta untuk membenahi Kementrian ATR/BPN dengan tela'ah hukum dan argumentasi lainnya yang diperlukan, sehingga putusan awal Kementrian ATR/BPN yang dianggap memberikan keadilan untuk masyarakat Abdya. Dimana putusan Kementrian ATR/BPN yang dibatalkan oleh PTUN Jakarta memberikan perpanjangan sebagian luas lahan yang produktif dan mencabut luas lahan yang tidak dikelola oleh PT CA.

"Menurut kami, putusan itu adalah Win-Win Solution atau solusi bersama antara Pemkab Abdya dan manajemen PT CA, supaya menjadi kabar gembira yang dapat berlanjut ke tahap pemanfaatan eks lahan HGU PT CA untuk masyarakat Abdya. Sehingga 24.786 KK di Abdya yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dapat memanfaatkan eks lahan HGU PT. CA yang tidak diperpanjang izinnya, maka dengan demikian angka kesejahteraan masyarakat Abdya diharapkan makin meningkat," pungkasnya.

Komentar

Loading...