Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Pemerintahan Gaduh, Korona Jalan Terus

Pemerintahan Gaduh, Korona Jalan Terus
Ilustrasi. Foto: Tiyok/Media Indonesia

Oleh: Alja Yusnadi 

Secara gamblang, apa yang dapat Anda amati di Aceh dalam sebulan terakhir ini? Tidak usah memakai kaca pembesar, saya melihat dua hal: Adu kuat DPRA versus Plt. Gubernur, dan penambahan kasus Korona setiap harinya.

Entah ada hubungan atau tidak, kegaduhan penyelenggara tersebut diikuti oleh penambahan kasus positif Covid-19. Sampai Sabtu (12/9) penyebaran angka positif sudah mencapai 2.526 kasus, 89 orang meninggal, 700 orang sembuh (covid19.acehprov.go.id)

Hubungan DPRA dengan Plt. Gubernur sudah sampai ke nadir. Karena Plt. Gubernur tidak pernah hadir dalam sidang paripurna, DPRA menggunakan hak interpelasi, mempertanyakan beberapa kebijakan Pemerintah Aceh yang dianggap bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Enam dari Sembilan fraksi di DPRA telah sepakat menggunakan hak interpelasi, mereka adalah fraksi PA, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PAN, fraksi PKS, fraksi PNA.

Sisanya, fraksi PD, fraksi PKB-PDA, fraksi PPP tidak sepakat dengan usulan interpelasi.

Masing-masing pihak tentu memiliki alasan tersendiri, baik yang pro interpelasi maupun yang kontra.

Sepertinya, kegaduhan legislatif dan eksekutif di Aceh bukan kali ini saja. Pada tahun 2018, DPRA juga pernah menggunakan hak interpelasi, menanyakan kebijakan Gubernur Irwandi Yusuf, namun tidak sampai kepada hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Jika melihat kejadian tahun 2018, pemicu interpelasi adalah langkah Gubernur yang mempergub-kan APBA tahun 2018. Perbedaan pendapat legislatif dan eksekutif, mendorong Gubernur bermain sendiri, tidak melibatkan DPRA dalam membahas anggaran daerah.

Walau tidak sama, kejadian tahun 2020 juga mirip. Plt. Gubernur Aceh malakukan “perubahan” APBA 2020 tanpa melibatkan DPRA dengan dalih refocusing. Bedanya, kali ini ada pengecualian, karena Korona.

Penyebabnya sama-sama karena tidak melibatkan DPRA dalam pembahasan anggaran. Dalam kasus ini, masing-masing lembaga mempertahankan marwahnya.

Tidak cukup sampai di situ, ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 menjadi sinyal kurang baik, memperkeruh hubungan eksekutif dengan legislatif.

Patut diduga, hal tersebut sebagai ancang-ancang—jika DPRA terus mendesak Pemerintah Aceh—untuk mempergub-kan APBA tahun 2021. Di sinilah terjadi negoisasi dan kompromi politik atau saling sandera kepentingan.

Dari sekian banyak materi yang akan dipertanyakan dalam sidang interpelasi, salah satu yang menarik perhatian saya adalah mengenai anggaran refocusing yang semula direncakan 1,7 triliun, kemudian berubah menjadi 2,3 triliun, belakangan terdengar kabar 2,7 triliun.

Data tersebut belum dapat diakses. Jangankan publik, DPRA saja belum mendapat penjelasan yang memadai mengenai penggunaan anggaran refocusing tersebut. Pemerintah Aceh boleh saja memiliki argumentasi tersendiri, namun perlu penjelasan mengenai penggunaan dana publik tersebut.

Kemana saja anggaran refocusing itu digunakan? Jika benar anggaran refocusing mencapai 2,7 triliun, kenapa pula angka penyebaran Korona tidak dapat ditekan.

Lihat saja, Aceh sudah berada di papan tengah penyebaran Covid-19. Hampir tidak ada kebijakan anggaran yang dapat kita lihat guna menekan laju penyebaran virus mematikan itu.

Sejauh ini, yang mendapat perhatian khalayak ramai adalah Gebrak Masker. Pemerintah Aceh menurunkan aparaturnya untuk membagikan masker dan spanduk ke setiap Kabupaten/Kota seluruh Aceh.

Presiden telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan, kecuali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah juga dapat melakukan perubahan anggaran melalui refocusing APBD untuk melakukan langkah-langkah antisipatif berskala lokal. Namun, lihat saja apa hasilnya?

Hampir tidak ada kebijakan yang berarti. Tidak ada proteksi yang tinggi terhadap tenaga kesehatan. Tidak ada alat tes yang memadai untuk menjangkau masyarakat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh WHO. Semakin banyak masyarakat yang diuji semakin bagus.

Tidak ada pengembangan rumah sakit rujukan khusus Covid-19 yang memadai. Kita belum membaca apa rencana besar Pemerintah Aceh untuk menanggulangi penyebaran Korona.

Yang ada, setiap hari kasus positif semakin meningkat, terus mengikuti kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan lain-lain.

Seharusnya, kebijakan tanpa melibatkan DPRA itu harus lebih bermutu. Menghindari birokrasi yang panjang. Bukan malah sebaliknya, melakukan refocusing APBA tanpa menyentuh kegiatan yang berhubungan langsung dengan penanggulangan penyebaran Korona.

Sebelum ada penjelasan ke publik, patut dicurigai anggaran seperti cetak stiker BBM bersubsidi, perjalanan dinas aparatur Gebrak Masker—yang tidak memiliki korelasi langsung dengan penekanan penyebaran Korona--bersumber dari anggaran yang mereka sebut refocusing.

Jika benar demikian, tidak berlebihan DPRA menggunakan hak interpelasinya, menanyakan kepada Pemerintah Aceh ihwal penggunaan anggaan refocusing, tentunya selain mempertanyakan isti kedua yang menggunaka fasilitas negara, dan pertanyaan-pertanyaan lain.

Seharusnya, seluruh stakeholder Aceh bersatu padu dalam menanggulangi Korona ini, termasuk eksekutif dan legislatif. Ketegangan yang dipertontonkan selama ini sedikitpun tidak bermanfaat untuk pembangunan Aceh.

Jangan sampai, kegaduhan ini mengaburkan fokus. Yang perlu diingat, kita sekarang dihadapkan pada situasi krisis. Sebelum ditemukan penangkal, penanggulangan Korona harus menjadi yang utama, di samping memastikan 5 juta rakyat Aceh tetap bisa makan.

Komentar

Loading...