Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Pemerintah Aceh Dituntut Bentuk Tim Pengawas Penggunaan Dana Hibah Covid-19 

Pemerintah Aceh Dituntut Bentuk Tim Pengawas Penggunaan Dana Hibah Covid-19 

BANDA ACEH, ANTEROACEH. com - Belasan mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) meminta Pemerintah Aceh untuk membentuk tim pengawas untuk mengawasi penggunaan dana anggaran hibah Covid-19 dalam aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Kamis (21/1/2021) siang. 

Beberapa peserta aksi menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pemberian dana hibah senilai 9,5 miliar tersebut kepada 100 organisasi yang dinilai tidak tepat sasaran dan hanya membuang-buang anggaran. 

"Lebih baik digelontorkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan," ujar salah satu peserta aksi dalam orasinya. 

Mereka menilai di tengah situasi pandemi saat ini, lebih baik dana tersebut dialihkan ke berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, membantu para UMKM dan membangun rumah layak huni untuk kaum dhuafa. 

Massa juga mendesak Gubernur untuk menuntut oknum OKP penerima hibah yang tidak bertanggungjawab atas pengelolaan dana hibah tersebut. 

Apalagi dikatakannya ada beberapa daftar organisasi yang menurutnya tidak jelas keberadaannya dan dipertanyakan mengapa mereka bisa mendapatkan dana hibah tersebut. 

"Ada 50 OKP yang terdaftar dalam penerima dana hibah tersebut. Saya belum pernah lihat apa pekerjaan mereka dan apa yang telah mereka perbuat untuk Rakyat Aceh," sebut salah satu peserta aksi. 

Selain itu, mereka juga meminta transparansi laporan penggunaan dana hibah tersebut bukan hanya dilaporkan kepada pemerintah Aceh, tetapi juga harus diawasi oleh tim pengawas karena dinilai nantinya pasti tidak akan sesuai. 

"Kita harapkan bukan hanya melaporkan kepada pemerintah. Saya yakin jika melaporkan kepada pemerintah itu tidak akan sesuai. Makanya kita butuhkan adanya tim pengawasan terhadap dana tersebut," ucap Korlap Aksi, T. Wariza Munandar kepada awak media. 

Terakhir dalam aksi tuntutannya, Korlap aksi menyampaikan jika tuntutan tersebut tidak ada kejelasan dari pemerintah, maka pihaknya akan melakukan aksi lanjutan. 

" Jika dalam 3 x 24 jam tidak ada kejelasan dan tidak ada kelanjutan dari aksi jilid satu, maka akan kita lanjut ke jilid kedua," pungkas korlap aksi T. Wariza Munandar.

Komentar

Loading...