Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Pemerintah Aceh Belum Setor 30 persen Saham di Perta Arun Gas

Pemerintah Aceh Belum Setor 30 persen Saham di Perta Arun Gas
Fadhli Espece, Sekjen KMPAN

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Pemerintah Aceh didesak segera menyetorkan  sahamnya ke PT Perta Arun Gas (PAG). Soalnya sejak  diberikan kewenangan atas kepemilikan 30 persen saham di perusahaan terminal regasifikasi di bekas PT Arun, Lhokseumawe tersebut, Pemerintah Aceh masih diam.

Desakan itu diutarakan Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) dalam siaran persnya, Jum’at (30/10/2020).

“Sampai hari ini, Saham Aceh di PAG tersebut masih nol besar alias kosong. Sudah 6 tahun proyek produksi gas berlalu lalang melalui pipa Arun ke Belawan, Aceh tidak mendapatkan keuntungan apapun. Padahal keuntungan dari PAG itu sangat besar,” ungkap Fadhli Espece Sekretaris Jenderal KMPAN.

Data Pertamina  menyebutkan pada tahun 2018, PT Perta Arun Gas berhasil memperoleh laba bersih sebesar USD$ 34,42 juta. Ini menunjukkan ada peningkatan 160% dari target perusahaan yang hanya sebesar USD$ 21,57 juta. Laba bersih ini juga meningkat 40% dibandingkan realisasi tahun 2017 yang sebesar USD$ 24,52 juta.

Fadli menilai, kelalaian Pemerintah Aceh sejak dipimpin Zaini-Muallem hingga era Irwandi dan saat ini di pegang  Nova Iriansyah  menjadikan Aceh hanya sebatas penonton saja. Aceh tidak mendapatkan keuntungan apapun dari PAG itu. Padahal keikutsertaan saham Aceh disitu dapat menjadi aset pendapatan alternatif bagi Aceh.

Berdasarkan Akta No.9 tanggal 17 Januari 2020, komposisi kepemilikan saham di PAG adalah 99,5% milik PT Pertamina Gas dan 0,05% milik PT Pertagas Niaga (PTGN). Sedangkan saham milik Pemerintah Aceh sama sekali tidak ada.

“Sayang sekali Aceh tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun. Padahal keuntungan ada di depan mata, namun hanya sekedar lewat saja. Nihilnya keuntungan Aceh akibat kelalaian Pemerintah Aceh sendiri dalam mengoptimalkan peluang dan kesempatan penanaman modal saham yang sudah diberikan,” tambah Fadli.

Sebab itu, KMPAN mendesak  Pemerintah Aceh  segera menyetorkan sahamnya di Perta Arun Gas. Meski  terlambat tetap  menjadi aset alternatif bagi pendapatan Aceh masa depan. Apalagi hingga saat ini  Aceh belum mandiri secara ekonomi. Pembangunan Aceh masih  bergantung pada dana Otusu.

“Aceh tidak bisa  terus berharap  dari Otsus. Dana otsus itu berkala. Tahun 2023 nanti, dana otsus hanya tersisa 1% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Jika memang tidak diperpanjang, tahun 2028 Aceh sudah tidak lagi disokong dana otsus.  Pemerintah Aceh harus  memikirkan solusi jangka panjang demi keberlanjutan denyut nadi perekonomian Aceh. Jika tidak, berarti kita sebenarnya sedang menabur angin yang suatu saat  berubah menjadi badai,” pungkasnya.

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...