Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Pembebasan Lahan RSUD Teungku Peukan Masih Terkendala

Blangpidie, Antero Aceh - Proses perluasan tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), masih terkendala. Pasalnya tanah yang berlokasi di desa Padang Merante Kecamatan Susoh itu masih dalam sengketa.

Tanah seluas 2,7 hektar atau 39 persil (bidang-red) tersebut baru 30 persil yang sudah mau menyerahkan suratnya ke pihak rumah sakit untuk ditindak lanjuti ke pihak Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar diproses pembuatan akte jual beli.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah sakit Teungku Peukan, Afrifa mengatakan pihaknya akan menyelesaikan tanah masyarakat yang masih terkendala sebanyak 9 persil.

"Tanah masyarakat yang hendak di ganti rugi itu seluas 2,7 hektare yang memiliki 39 bidang persil tanah," jelas Afrida, Selasa (26/6/2018).

Hingga saat ini yang sudah menyerahkan surat untuk pembuataan akta jual beli baru 30 persil, sebagianya masih dalam proses.

"Insyaallah sembilan bidang lagi dalam waktu dekat ini sudah diserahkan juga pada kita, terkecuali ada satu bidang tanah yang dalam proses sengketa dengan pihak keluaraga."

Tanah yang masih dalam sengketa tersebut luasnya sekitar 25 x 46 meter, letaknya sangat strategis, sebab tanah tersebut terletak persis di tengah - tengah tanah yang lain. Apabila satu persil tersebut gagal maka akan terkendala dengan persil lainnya.

"Semoga dari pihak aparatur desa bisa menyelesaikan dan memproses perkara ataupun sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan dan adat istiadat desa, agar proses pembayaran ganti rugi yang dilakukan tidak menjadi kendala," harap Afrida.

Dijelaskannya, total anggaran dalam pembebasan tanah masyarakat senilai 6,5 miliar rupiah, sumber Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2018 dengan sistem pembayarannya dilakukan sesuai petunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Pembayaran tanah warga 39 persil tersebut dibayar secara global atau menyeluruh sesuai luas tanah yang dimiliki masyarakat bukan berdasarkan harga meter.

"Berarti tanah warga dibayar dengan persil masing - masing yang dihitung secara global oleh tim KJPP, dengan negosiasi yang kita lakukan atau tawar menawar dengan pemilik tanah tersebut," tutup Afrida.(*)

Komentar

Loading...