Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Nasir Djamil Nilai Pemerintah Aceh Belum Siap Jalankan Qanun LKS

Nasir Djamil Nilai Pemerintah Aceh Belum Siap Jalankan Qanun LKS

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Nasir Djamil menilai Pemerintah Aceh belum siap menjalankan proses penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau proses pengalihan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh.

Hal itu dimakluminya karena kelahiran Qanun Aceh tentang LKS tersebut terjadi di tengah suasana menjelang tahun politik sehingga membuat konsentrasi pecah untuk persiapan daerah pemilihan (dapil) serta persiapan atribut lainnya.

Dibeberkan Nasir, ada beberapa ketidaksiapan yang bisa ditemukan dalam isi qanun tersebut dan menjadi perhatiannya walupun diakui Ketua Forbes Aceh itu belum sempat membaca habis isi qanun.  Salah satunya terkait Dewan Syariah yang tidak dijelaskan dalam qanun kriteria anggotanya seperti apa yang layak untuk menjadi bagian dari Dewan Syariah tersebut.

Kemudian juga terkait nonmuslim yang dikatakan punya hak untuk menundukkan sendiri namun dalam praktiknya akan berbeda karena tidak ada pilihan lain dengan ditutupnya bank konvensional.

lalu pada bab peralihan juga tidak diantarkan dengan baik, seperti misalkan sebut Politisi PKS itu, dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 pada pasal 21 Ayat 2 disebutkan bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS) namun di Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak disinggung lagi. Seharusnya pada bab peralihan dijelaskan apakah itu masih berlaku atau tidak.

"Lalu juga tidak ada bab yang mengatur tentang tanggungjawab dan kewenangan. Sehingga kemudian ketika Pemerintah Aceh lewat asisten hukum menghimbau itu seolah olah tidak punya kuasa," ucap M. Nasir Djamil dalam publik review yang diadakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Hotel Kriyad, Banda Aceh, Rabu (30/12/2020) pagi.

Seharusnya, dikatakan Nasir pemerintah mempersiapkan perubahan ini dengan membuat tim terpadu karena hal ini dinilainya sebagai hajatan besar melebihi pilkada. Tim tersebut dimaksud sebagai pihak yang melakukan sosialisasi dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

"Pandangan saya harus ada tim terpadu yang mempersiapkan perubahan ini dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten, punya kapasitas dan setiap tahun menyampaikan kepada Pemerintah Aceh /Gubernur tentang kesiapannya dan juga disampaikan kepada publik. Tapi, ini tidak terjadi," tuturnya.

Dua tahun berlalu sejak disahkannya qanun tersebut di Tahun 2018 silam dan sangat disayangkan terkait pembentukan tim tersebut tidak diatur dalam qanun dan waktu dinilai Nasir sudah terbuang sia-sia.

"Yasudahlah karena sudah dibuat makanya tadi ada harapan bisa dilakukan semacam legeslatif review terkait dengan qanun ini. Oleh karena itu kita berharap kepada  DPRA bisa memaksimalkan perannya untuk melakukan review terkait dengan qanun ini sehingga kemudian proses ini bisa kita kawal dengan baik," pungkas Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua Forbes Aceh.

Komentar

Loading...