Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Nasib Ketua 

Nasib Ketua 

Oleh: Alja Yusnadi

Setiap tahun baru selalu ada semangat baru, selalu ada resolusi, selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik. 

Dari sekian banyak orang yang berselebrasi di awal tahun 2021 ini, saya yakin salah satunya pasti dilakukan oleh Amiruddin, politisi PNA Aceh Selatan.

Bukan apa-apa, bagi Abu Amir—sapaan akrab Amiruddin— tanggal 8 Januari 2021 menjadi tanggal bersejarah dalam hidupnya, mungkin juga menjadi pencapaian tertinggi dalam karir politiknya.

Pada hari ini, selepas shalat Jum’at, anggota DPRK Aceh Selatan dari dapil V itu dikukuhkan menjadi Ketua DPRK Aceh Selatan berikut dengan segala hak dan kewajibannya.

Dalam kondisi normal, bagi politisi, menjadi Ketua di lembaga politik merupakan hal biasa. Namun, agak berbeda dengan Abu Amir.

Sudah lebih setahun statusnya sebagai Ketua DPRK terkatung-katung. Ibarat pendekar silat, tidak bisa menggunakan senjatanya untuk melawan musuh.

Lebih setahun pula Abu Amir tidak bisa menggunakan palunya untuk mengetuk meja sidang. 

Lebih dua kali pula penandatanganan APBK bukan oleh Ketua. Sudah lebih setahun pula BL 3 T tidak ada yang menunggangi. Dan seterusnya, hingga penempatan rumah jabatan.

Bisa Anda bayangkan, bagaimana tidak enaknya situasi itu. 

Bak kata pepatah, “pat hujeun yang hana pirang, pat prang yang hana reuda.” Begitu juga dengan nasib Ketua DPRK Aceh Selatan.

Terganjalnya nasib Ketua itu berawal dari terjadinya “dualisme” dalam kepengurusan PNA, partai yang menaungi Amir. Saya tulis dalam tanda petik, biar tidak menimbulkan perdebatan, versi mana yang sah.

Bermula dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PNA di Bireuen. Agendanya, mengganti Irwandi Yusuf dari Ketua Umum. Hasilnya, Menobatkan Samsul Bahri Tiyong sebagai penggantinya.

Dari dalam penjara, Irwandi melawan. Melakukan gugatan. Dari sinilah muasal mengambangnya nasib Ketua DPRK Aceh Selatan, Wakil Ketua DPRK Abdya, Aceh Jaya, Bireuen, Singkil dan Aceh Utara. Gubernur Aceh tidak berani mengeluarkan SK pimpinan DPRK milik PNA. 

Pengurus hasil KLB belum berhasil memperoleh SK Kemenkumham yang menjadi landasan legal-formal bagi Gubernur Aceh untuk mengeluarkan SK pimpinan DPRK.

Bagi PNA, Pilleg 2019 kemarin merupakan kali kedua keikutsertaan dalam pemilu, sejak didirikan. Partai lokal yang digawangi mantan kombatan GAM dan mantan aktivis ini berhasil menguasai beberapa pimpinan DPRK. Sebuah prestasi bagi partai lokal selain Partai Aceh (PA).

Yang paling berhasil itu PNA Aceh Selatan. Mampu menambah 5 kursi, dari sebelumnya hanya satu kursi naik menjadi enam kursi, sekaligus mengunci jatah Ketua DPRK. 

Seturut dengan itu menggeser PA sebagai pemilik posisi Ketua pada dua periode sebelumnya.

Pencapaian ini mengalahkan Bireuen sekalipun, yang notabenenya basis utama PNA, kampung halamannya Ketua Umum, baik Irwandi maupun Tiyong.

Keberhasilan PNA Aceh Selatan di Pilleg 2019 tidak lepas dari kemenangan Pilkada Aceh Selatan 2018 yang menempatkan Tgk. Amran sang Ketua PNA Aceh Selatan itu sebagai Wakil Bupati yang selanjutya menjadi Bupati sisa masa jabatan. 

Salah satu aktor kunci dari rentetan kemenangan itu adalah Tgk. Abral Muda. Dia salah satu tokoh PNA. Pemilu kali ini benar-benar menjadi pencapaian tertinggi bagi dirinya. 

Dia memenangkan pertarungan di seluruh tingkatan, mulai Pileg, Pilkada Bupati, Gubernur, sampai pemilihan Presiden. 

Aceh Selatan menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota di Aceh yang Ketua legislatifnya diisi oleh politisi PNA dan satu-satunya pula Ketua DPW yang menjadi Bupati atau Wali Kota.

Walaupun belum rekonsiliasi seutuhnya, keluarnya SK itu menjadi langkah positif bagi PNA, terutama bagi Abu Amir dan kawan-kawan. 

Begitulah lakon politik, yang selalu berputar mencari arah terbaiknya. Tidak searah jarum jam, tidak pula selalu berlawanan. Kadang-kadang juga diagonal. 

Seperti Abu Amir itu. Mengawali karirnya di DPRK sebagai pengganti antar waktu periode 2014-2019. Kemudian, pada pilleg 2019, suaranya melonjak tajam. Tajam sekali. Menjadi yang terbanyak dari caleg PNA se Kabupaten. Di bawahnya, di bayangi oleh kawan saya yang lain: Hasbullah, politisi PNA dari dapil 1.

Kalau yang ini lebih zig-zag lagi, mengorbankan satu tahun lebih masa jabatannya sebagai anggota DPRK periode 2014-2019 untuk menjadi caleg dari PNA. Dulu, Hasbullah naik dari PKPI. Dia memilih keluar, masuk PNA. Salah satu motivasinya, kalau saya tidak silap untuk menjadi Ketua DPRK itu. 

Sayup-sayup, penentuan Ketua DPRK dari PNA berdasarkan suara terbanyak. Itu tidak diatur di dalam aturan perundang-undangan, hanya kesepakatan di internal partai. Saya kira cukup ampuh untuk menggenjot suara, di semua dapil.

Waktu telah berlalu. PNA sudah menentukan siapa politisinya yang akan duduk sebagai Ketua DPRK. Gubernur Aceh pun sudah mengeluarkan SK. 

Hari ini, Jumat (8/12), Amiruddin dikukuhkan sebagai Ketua DPRK Aceh Selatan. Tugas berat sudah menanti Abu Amir di hari-hari esok. Mengemudikan lembaga yang terhormat tingkat Kabupaten itu. 

Setidaknya, di bawah kepemimpinan Abu Amir harus ada perbaikan kualitas dan kuantitas legislasi, saya menitipkan beberapa program legislasi yang belum sempat terbahas pada periode lalu, salah satunya adalah rancangan qanun tentang tanaman pala.

Abu Amir juga harus menjaga kualitas pengawasan dan memaksimalkan kualitas penganggaran. Harus terjadi pembahasan program yang tajam. 

Memang tidak mudah. Sebagai politisi PNA, Abu Amir harus mengawasi Pemerintah di bawah kendali Ketua Partainya. Satu sisi mitra, di kamar yang lain “komandan” di partai.

Atau sebaliknya. Dengan Ketua DPRK dan Bupati yang sama-sama dari PNA akan mudah mewujudkan program Aceh Selatan Hebat yang sudah mereka gagas bersama beberapa tahun silam.

Dari kejauhan, saya mengucapkan selamat kepada Abu Amir. Selamat menjalankan tugas. Selamat memegang palu. Selamat mengetuk meja. Selamat juga patut kita berikan kepada lembaga DPRK yang sudah memiliki nahkoda!

Komentar

Loading...