Muhar dan Langkah Politik PNA

Muhar dan Langkah Politik PNA

Oleh: Alja Yusnadi

Muharuddin —di panggil Muhar— pernah mengisi ruang publik Aceh beberapa tahun silam. Itu karena posisinya sebagai anggota DPRA dua periode. Di periode kedua, Muhar pernah merasakan “panas”-nya kursi Ketua DPRA.

Dengan posisinya itu, tentu Muhar bukan sembarang politisi. Berkiprah di Partai Aceh, Muhar membawa bekal sebagai mantan kombatan. Daerah pemilihannya pun Pase: Aceh Utara-Lhokseumawe.

Pase merupakan salah satu basis kuat PA bersama dengan Pidie dan Perlak. Sudah tiga periode PA menguasai kursi Ketua DPRA, yang ketiganya itu diisi politisi PA dari Pidie dan Pase: Hasbi Abdullah (dapil Pidie-Pidie Jaya), Muharuddin (dapil Aceh Utara-Lhokseumawe, digantikan oleh Sulaiman juga dari dapil yang sama), Dahlan Jamaluddin (dapil Pidie-Pidie Jaya).

Setelah digantikan sebagai Ketua DPRA, langkah politik Muhar kembali diperbincangkan. Kali ini, Muhar mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari partai Nasdem. Memang, pada saat itu Nasdem menggandeng beberapa tokoh PA sebagai calon legislatif. Kebanyakan anggota DPRA, ada juga mantan Bupati.

Ternyata, langkah itu gagal sama sekali. Nasdem kehilangan dua kursi DPR RI-nya, walaupun sudah menggandeng tokoh PA. Langkah Muhar pun terhenti, tidak jadi melanggeng ke Senayan.

Setahun hilang, nama Muhar kembali mencuat dalam sebulan terakhir. Dia dijagokan sebagai salah satu bakal calon Wakil Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 untuk mendampingi Nova Iriansyah.

Ada dua partai politik pengusung Irwandi-Nova yang menyinggung nama Muhar. Pertama, PDI Perjuangan, melalui keterangan Ketua DPD-nya. Yang kedua PNA. Yang kedua itu lebih terang.

Beredar surat DPP PNA yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady. Mereka bertindak sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP PNA.

Dalam surat itu, DPP PNA merekomendasikan nama Muharuddin sebagai calon wakil gubernur dari PNA.

Beredarnya surat itu tentu mengejutkan publik. Bukan apa-apa, di saat partai pengusung sedang berupaya mencari titik temu, tetiba PNA sudah mengeluarkan nama. Pun nama itu, tidak berasal dari partai pengusung. Karena Muhar adalah tokoh PA yang notabenenya pengusung Muzakir Manaf-TA. Khalid, rivalnya Irwandi-Nova pada pilkada 2017 lalu.

Akhir-akhir ini, PNA memang sedang kisruh secara internal, sampai-sampai, 6 orang kadernya belum dilantik sebagai pimpinan DPRK, bahkan untuk Aceh Selatan posisi Ketua DPRK milik PNA. Namun, sudah dua kali penandatanganan APBK belum juga dilantik.

Beredarnya surat itu tidak dibantah oleh Irwandi ataupun Miswar. Bahkan, Miswar mengakuinya, lebih tepatnya sebagai usulan yang nanti akan dibahas oleh Majelis Tinggi Partai (MTP) —organ PNA yang berwenang mengeluarkan rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Saya kurang tahu, apakah beredarnya surat itu bentuk dari keteledoran atau sengaja disebar untuk melihat respon publik, utamanya respon Nova. Atau, bisa juga karena mudahnya bagi PNA untuk mengeluarkan rekom, tidak harus melalui serangkaian proses yang berliku.

Munculnya Nama Muhar memberikan ruang praduga bagi publik. Pertama, ini strategi PNA untuk memenangkan pertarungan di DPRA yang dikuasai oleh Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang dikomandoi oleh PA, partainya Muhar.

Namun, pilihan ini akan membuka ruang untuk ditolak oleh partai pengusung yang lain. Entah ada hubungan atau tidak, setelah beredar surat itu, para Ketua partai pengusung melakukan pertemuan. Tempatnyapun tidak tanggung-tanggung: Jakarta.

Seoalah-olah pertemuan itu mengisyaratkan sesuatu yang sangat penting. Sekilas, belum ada informasi yang akurat mereka sampaikan ke publik. Pun demikian, sayup-sayup terdengar, kesepakatan yang bisa dicapai adalah calon wagub harus dari internal partai pengusung.

Jika benar demikian, pupus sudah harapan Muhar untuk menjadi calon wakil gubernur.

Kedua, cek ombak. Irwandi terkenal dengan kemampuan propagandanya. Bisa saja, dalam hal ini Irwandi sedang melakukan propaganda, melihat reaksi partai politik pengusung dan juga Nova. Jika Muhar mental, diharapkan muncul opsi lain dari partai pengusung.

Apapun yang terjadi, dalam konstalasi politik lokal ini menarik menunggu langkah PNA. Apalagi, silang pendapat antara Irwandi dan Tiyong cs belum tercapai kata sepakat.

Idealnya, PNA harus menjadikan momentum ini sebagai langkah konsolidasi, minimal di level elit. Masing-masing elit PNA itu memiliki kontribusi dalam membesarkan partai.

Keduanya harus menghentikan segala propaganda. Jangan sampai, keenam pimpinan DPRK itu kosong melompong hingga akhir masa jabatan. Demikian juga Wagub.

Membiarkan partai terlalu lama dalam ketidakpastian tentu bukan pilihan bijak, apalagi berpengaruh terhadap keabsahan PNA dalam mengusung calon kepala daerah pada pilkada mendatang. Sudah saatnya PNA mendapatkan SK Kemenkumham, entah versi Irwandi, entah versi Tiyong atau gabungan keduanya.

Komentar

Loading...