Muhammad MTA: Apendiks hanyalah sebuah kode di internal Pemerintah Aceh

Muhammad MTA: Apendiks hanyalah sebuah kode di internal Pemerintah Aceh
Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.

BANDA ACEH – Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA memberikan penjelasan tentang isu yang berkembang soal kode Apendiks dalam APBA 2021, menurutnya kode Apendiks hanya kode di internal Pemerintah Aceh yang diberikan untuk mempermudah kinerja.

Hal tersebut disampaikan Muhammad MTA, saat menjadi narasumber pada acara Fokus Zoom Discussion yang mengangkat tema Ada Apa dengan Lemahnya Realisasi APBA Tahun 2021?, yang diselenggarakan oleh DPD Pospera Aceh, Sabtu (10/7/2021).

Bahkan menurut MTA isu liar terkait apendiks dan dana Rp500 miliar belakangan ini adalah isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak jelas sumbernya.

“Semua proses penyusunan program dan penganggaran di Pemerintahan Aceh dilakukan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Apendiks tidak dikenal dalam sistem penganggaran di Indonesia. Apendiks hanyalah sebuah kode di internal Pemerintah Aceh yang diberikan untuk mempermudah kinerja. Namun segala prosesnya telah dibahas bersama dengan DPRA,” terang Muhammad MTA.

MTA mengatakan, apendiks adalah kode yang disematkan pada program atau kegiatan yang masih bisa dihentikan, jika di tengah proses pengadaan ada dokumen yang tidak lengkap. Nantinya program tersebut akan menjadi Silpa dan akan diajukan pada anggaran perubahan.

“Apendiks hanya klasifikasi biasa untuk internal pemerintahan, itu bahasa lain dari program tambahan misalnya perbaikan-perbaikan setelah evaluasi Mendagri. Namun demikian semua program itu tetap dibahas bersama DPRA, kalau tidak itu akan bertentangan dengan aturan,” imbuhnya.

Ketika pihak SKPA meminta petunjuk program-program walau sudah dibahas bersama DPRA, tetapi tidak terpenuhi dokumen, maka harus dibatalkan. Secara otomatis akan masuk Silpa dan akan dibawa ke perubahan.

Program atau kegiatan rutin dan kegiatan prioritas seperti proyek tahun jamak atau multy years contracs tidak termasuk dalam kode apendiks karena kegiatan tersebut adalah harus dan mendesak.

“Kepada SKPA terkait, Gubernur selalu menegaskan, bahwa semua pengerjaan program yang berpotensi melanggar hukum seperti tidak lengkap dokumen harus dibatalkan, karena akan merugikan masyarakat. Jika menjadi temuan, maka pengerjaan akan terhenti dan mubazir. Selain itu, para pihak terkait akan terjerat kasus hukum. Kebijakan Gubernur ini adalah salah satu bentuk perhatian dan perlindungan terhadap perangkat pendukungnya agar tidak terjerat kasus hukum,” sambung Muhammad MTA.

Hubungan Gubernur dan DPRA Berjalan Sangat Baik
Dalam kesempatan itu Muhammad MTA juga memastikan hubungan Gubernur selaku pimpinan eksekutif dan DPRA berjalan sangat baik hal itu dibuktikan dengan pengesahan APBA yang diputuskan berdasarkan qanun.

“Semua berjalan normal dan harmonis. Di masa kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah, setiap tahunnya penganggaran diputuskan berdasarkan Qanun Aceh, ini membuktikan bahwa hubungan Gubernur dan DPRA berjalan baik. Jika dalam reses atau dalam sebuah sidang paripurna ada anggota dewan yang menyampaikan temuan, maka itu adalah hal wajar. Ini artinya dewan menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dan Pemerintah Aceh tentu akan merespon hal tersebut secara baik pula,” beber Muhammad MTA.

Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengharapkan semua pihak untuk terus bisa memantau dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada Pemerintah Aceh sebagai cita-cita kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh, mewujudkan Aceh hebat.

Iklan Bank Aceh Idul Adha 1442

Komentar

Loading...