Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

MPO Sebut Gubernur Aceh Belum Salurkan Dana Bansos

MPO Sebut Gubernur Aceh Belum Salurkan Dana Bansos

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh mengatakan hingga kini Gubernur Aceh Nova Iriansyah belum menyalurkan Dana Bansos sebesar Rp1,5 triliun untuk rakyat Aceh yang terdampak covid-19.

Padahal bansos tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan gubernur No.38 tentang Perubahan Penjabaran APBA 2020 (Refocusing APBD) pada 15 Juni 2020 lalu.

Melihat adanya kejanggalan tersebut, MPO Aceh dibawah koordinator Syakya Meirizal menyurati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui surat, nomor: 017/MPO-B/SLP//XI/2020 tanggal 17 November 2020.

Menurut Syakya anggaran 2020 hanya tersisa kurang dari 1,5 bulan lagi. Jika tidak disalurkan segera akibatnya banyak rakyat Aceh yang terdampak covid-19 di luar penerima Bansos dari Pemerintah Pusat (PKH dan BST) dan Dana Desa mengalami kesulitan hidup.

“Sebenarnya Gubernur Aceh sudah mendapatkan perintah melalui SKB dari Mendagri dan Menkeu pusat untuk merofocusing APBD pada tiga sektor yaitu kesehatan, bansos dan ekonomi. Di dalam APBA itu sudah di tetapkan bahwa dari total dana 2,3 triliun, sebanyak 1,5 triliun tersebut di tetapkan untuk bansos, namun setelah kita ikuti dari Juni hingga sekarang, dana tersebut memang belum disalurkan,” ungkap Syakya.

Buntut persoalan tersebut, akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun dan kondisi perekonomian rakyat diseluruh pelosok Aceh kian terpuruk. Selain itu juga akan berdampak pada potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SiLPA) hingga triliun rupiah pada APBA 2020.

“Ini sangat kontraproduktif dengan kebijakan Bapak Presiden RI Joko Widodo, yang mendorong percepatan realisasi anggaran dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tulis MPO dalam suratnya.

Selain itu pihaknya menilai, tindakan Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat secara gamblang telah mengangkangi UU No. 2 Tahun 2020, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020, Perpres No. 54 Tahun 2020, Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020, Permendagri No. 20 Tahun 2020 dan SKB Mendagri-Menkeu No: 119/2813/SJ. Nomor 177/KMK.07/2020.

Tidak hanya itu, kebijakan pembatalan penyaluran Bansos ini juga akan berdampak memperburuk citra pemerintah di mata rakyat Aceh.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memberi teguran keras dan sanksi tegas kepada Gubernur Aceh yang telah mengkhianati hak-hak rakyat di tengah musibah pandemi Covid-19,” harap MPO Aceh dalam suratnya.

MPO juga berharap agar Gubernur Aceh tidak lagi mengulangi perbuatan dan kebijakan yang merugikan rakyat serta mengangkangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun MPO Aceh juga menebuskan suratnya kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Tim Penanganan Covid-19 Pusat dan Ketua DPR Aceh.

Komentar

Loading...