Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Minus 5

Minus 5
Ilustrasi.

Oleh: Alja Yusnadi 

Rupanya, perseteruan DPRA dengan Plt. Gubernur Aceh belum juga usai. Selasa (27/10), DPRA kembali menggelar sidang paripurna, agendanya usulan hak angket terhadap Nova Iriansyah. 

Kisah ini lanjutan dari hak interpelasi yang sudah dilakukan beberapa waktu silam. DPRA tidak puas atas jawaban Plt. Gubernur Aceh dalam sidang interpelasi, terutama perihal istri kedua Nova.

Sebanyak 56 orang anggota DPRA menjadi inisiator pengguliran hak angket itu.

Untuk mendapat persetujuan secara kelembagaan, DPRA menggelar sidang paripurna. Meminta persetujuan forum tertinggi lembaga legislatif itu.

Tata tertib DPRA telah mengatur mekanisme penggunan hak angket. Tahapannya, pengusul menyampaikan penjelasan atas usul hak angket. Kemudian anggota DPRA lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRA.

Usul itu dapat diterima, jika sidang paripurna dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRA yang hadir. Seperti diatur dalam pasal 110.

Anggota DPRA berjumlah 81 orang. Paripurna baru bisa digelar jika dihadiri ¾ dari 81 orang itu. harus ada 60,70 —digenapkan menjadi 61-- orang anggota DPRA.

Sore itu, anggota DPRA yang hadir hanya 56 orang. Sidang pengusulan hak angket gagal digelar. Pun setelah diskors. Sidang itu ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan oleh Badan Musyawarah—Bamus—DPRA.

**
Sejak dilantik hingga sekarang, kisah DPRA dengan Plt Gubernur Aceh seperti serial Tom and Jerry. Ada saja yang mereka ributkan. Ya, walaupun masih dalam koridor kewenangan masing-masing.

56 orang itu terdiri dari fraksi PA, Gerindra, PNA, PKS, PAN yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), ditambah satu orang dari fraksi PKB/PDA, Wahyu Wahab Usman.

Dalam amatan saya, ada beberapa hal menarik yang terjadi di saat sidang paripurna pengusulan hak angket digelar.

Pertama, sidang hanya dihadiri oleh dua orang pimpinan: Dahlan Djamaluddin dan Safaruddin. Masing-masing dari fraksi PA dan Gerindra. Dua lainnya: Dalimi dan Hendra Budian tidak hadir. Masing-masing dari Demokrat dan Golkar.

Ketidaklengkapan unsur pimpinan itu mendapat perhatian dari anggota DPRA yang hadir. Mempertanyakan ketidakhadiran dua pimpinan DPRA.

Kedua, Merapatnya Golkar ke kubu KAB—oposisi--. Sependek pengetahuan saya, Golkar adalah partai politik yang terbiasa dengan tradisi berkuasa. Mulai dari masa orde baru, sampai sekarang.

Dalam konteks ini, awalnya Golkar berada di luar KAB. Salah satu konsekuensinya Golkar tidak mendapatkan jatah pimpinan AKD di DPRA. Sama nasibnya seperti Demokrat sebagai partai pemenang kedua. Walaupun Demokrat dan Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak kedua dan ketiga di DPRA.

Agak mengagetkan, pasca Musda, Golkar mengambil jalan berbeda, dan menjadi salah satu corong oposisi di DPRA.

Hanya menyisakan Hendra Budian, sendirian dibarisan non KAB.

Atas sikapnya itu, walaupun menjabat sebagai Wakil Ketua DPRA, mantan aktivis HAM itu kehilangan jabatan di DPD I Partai Golkar Aceh.

Pada periode sebelumnya, Hendra menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda DPD I Partai Golkar Aceh —Ketua AMPG— Korda Dapil IV dan Plt. Ketua DPD II Partai Golkar Bener Meriah. Sekarang, semua jabatan itu dilucuti, kecuali Wakil Ketua DPRA. 

Sikap Golkar ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, bisa jadi melengkung. Bisa jadi ada kaitannnya dengan perubahan konstalasi politik diinternal partai berlogo pohon beringin itu.

Ketiga, ‘Membelot’nya Wahyu Wahab Usman. Anggota DPRA dari daerah pemilihan Pidie-Pidie Jaya ini merupakan politisi PDA, partai yang mengusung Irwandi-Nova, dan penyokong rezim Plt. Nova.

Wahyu menjadi satu-satunya anggota fraksi PKB/PDA yang menggunakan hak angket. Fraksi ini terdiri dari PKB, PDA, dan PDI Perjuangan. Wahyu melawan kebijakan fraksi dan partai. Sejauh ini belum ada sanksi dari PDA untuk Wahyu.

Keempat, minus lima. Berbagai sinyalemen terjadi menjelang sidang paripurna pengusulan hak angket. Sidang paripurna harus ditunda karena tidak quorum. Kurang 5 orang.

Melihat konfigurasi kursi anggota DPRA, terjadi pertarungan besar di internal lembaga wakil rakyat itu. Pertarungan itu antara pengusul hak angket dengan penolak hak angket.

Secara garis besar, ini adalah pertarungan KAB dengan Nova. Apakah KAB mampu “menculik” 5 orang dari fraksi PKB/PDA, fraksi PPP, atau bahkan fraksi Partai Demokrat? 

Atau sebaliknya, Nova mampu mengamamankan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB/PDA, Fraksi PPP, dan dalam waktu bersamaan “menculik” anggota fraksi Golkar dan KAB.

Nova, saya prediksi akan habis-habisan agar angket tidak terjadi, karena akan mendelegitimasi pemerintahannya, pun urusan domestiknya.

Proses ini juga menjadi pelajaran bagi KAB, pun demikian PA. Secara elektoral, PA sudah tiga kali memenangkan pemilu legislatif di Aceh: Hattrick, dengan trend perolehan kursi yang terus menurun.

PA harus mewacanakan kembali koalisi strategisnya, baik di DPRA maupun untuk jangka panjang. Jangan sampai, untuk urusan kekhususan Aceh akan kembali kalah strategi. Jangan sampai minus lima lagi.

iklan grapela dan tangga seribu
Iklan Batu Berlayar dan masjid tuo

Komentar

Loading...