Menyoal Pemotongan Anggaran Dayah

Menyoal Pemotongan Anggaran Dayah
Ilustrasi. Foto: kedaipena.com

COVID-19 benar-benar membuat Pemerintah Aceh kocar-kacir. Rencana penganggaran yang semula sudah disusun harus dirubah kembali. Akibatnya anggaran kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah pemangkasan Dinas Pendidikan Dayah (DPD).

Beberapa anggota DPRA telah bersuara, salah satunya adalah wakil ketua komisi VI yang menjadi mitra kerja DPD, Haidar. Politisi PNA ini menganggap Pemerintah Aceh tidak peka terhadap keberadaan Dayah di Aceh yang juga terkena dampak Covid-19.

Haidar meminta Pemerintah Aceh mengembalikan semua anggaran DPD tanpa pemotongan seperak pun.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Aceh juga angkat suara. Salah satunya Nazaruddin Dekgam. Politisi PAN ini meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau ulang pemotongan anggaran Dinas Dayah untuk menutupi kebutuhan penanganan Covid-19. Bahkan Dekgam mengusulkan agar yang dipangkas itu anggaran untuk proyek multi years.

Di tengah banyaknya anggota DPRA dan DPR mengkritik Pemerintah Aceh terkait pemotongan anggaran Dinas Dayah, salah satu pimpinan DPRA justru melimpahkan kesalahan tersebut kepada anggota DPR RI yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes). Menurut Hendra Budian, pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat mengakibatkan Pemerintah Aceh harus memangkas anggaran yang telah disusun, termasuk Dinas Dayah.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, seharusnya anggota DPR RI dari Aceh harus bersuara di pusat, agar pemerintah tidak memotong anggaran Aceh yang memiliki kekhususan. Kalau seperti ini, mantan Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) itu menilai sama saja seperti tidak ada perwakilan Aceh di Senayan.

Bagaimana sebenarnya duduk soalnya? Kedua pandangan tersebut memiliki alasan dan hulu ledak masing-masing, namun sama-sama memiliki titik lemah.

Kenapa para politisi begitu semangat pasang badan untuk issue ini? Kalau hanya menjalankan fungsi sebagai tukang bicara yang dibayar negara, harusnya mereka hadir dalam setiap masalah yang ada. Apalagi kita belum mendengar ada perwakilan Dayah yang bersuara.

Ada beberapa kemungkinan. Pertama, para politisi itu memang ingin mempertahankan keistimewaan Aceh, yang salah satunya adalah keberadaan DPD, sehingga mereka berfikir dengan memotong anggaran DPD sama saja menggorogoti keistimewaan Aceh.

Kedua, para politisi itu banyak menitip “pokir” di DPD, jadi harus diselamatkan. Ketiga, para politisi ingin mencari panggung, biar dianggap membela Dayah yang memiliki jejaring kuat di Aceh.

Dugaan-dugaan itu bisa jadi benar bisa juga salah. Biarlah pembaca yang menilai mana politisi yang benar-benar berjuang untuk kepentingan masayarat dan manapula yang sekedar cari panggung, apalagi Pemilu masih lama.

Terlpeas dari dugaan diatas, Ini adalah cerminan dari buruknya rencana Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Aceh.

Semestinya perdebatan ini terjadi di ruang sidang anggaran antara Pemerintah Aceh dengan DPRA. Kedua lembaga ini dapat bermusyawarah kegiatan apa saja yang harus dipotong atau ditunda pelaksanaannya. Termasuk soal DPD ini. Atau jangan-jangan ini adalah episode lanjutan dari ketidakharmonisan eksekutif dengan legislatif? Kalau iya begitu, sungguh kasihan!

Komentar

Loading...