Menimbang Relaksasi Kredit untuk ASN

Menimbang Relaksasi Kredit untuk ASN

PEMERINTAH Aceh meminta PT. Bank Aceh Syariah (BAS) untuk melakukan restrukturisasi atau relaksasi terhadap pembiayaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Permintaan itu karena ASN dianggap terkena dampak penyebaran COVID-19.

Dalam istilah perbankan, restrukturisasi  adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui Penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit; dan/atau konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. 

Jika mengacu kepada kondisi Aceh hari ini, semua pihak pasti terdampak oleh penyebaran COVID-19, terutama masyarakat yang penghasilannya tidak dijamin oleh pemerintah, misalnya saja pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bagaimana dengan ASN? Ya, pasti terimbas juga, namun bagaimanapun, sampai hari ini belum ada aturan merumahkan yang berujung pada Pemutusan Hak Kerja (PHK) para ASN. Nasib ASN lebih beruntung dari pada pelaku UMKM dan karyawan swasta.

Merujuk pada berbagai bentuk restrukturisasi, yang paling memungkin adalah mengurangi suku bunga atau memperpanjang waktu pinjaman untuk ASN. Karena pinjaman ASN bukan merupakan pinjaman untuk usaha.

Apakah semua ASN akan menikmatinya? Otoritas kekuasaan dapat membaginya berdasarkan golongan atau besaran pinjaman. Kita harapkan yang menjadi prioritas adalah pegawai rendahan.

Namun PT BAS telah menjawab dan mengatakan tidak dapat melakukannya. Karena, menurut Bank Plat merah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya membolehkan restrukturisasi atau relaksasi untuk pelaku Usaha UMKM, sesuai dengan Peraturan OJK No. 11, sedangkan untuk ASN belum ada.

Sebagai Bank yang sahamnya milik Daerah tersebut, BAS satu sisi ingin memberikan keringanan bagi ASN di Aceh, namun disisi lain tersandung dengan aturan OJK. Memang, dalam hal modal usaha, BAS memerlukan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di Aceh sebagai pemilik saham, tapi dalam hal pelaksanaannya, BAS wajib mengikuti OJK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk mengatur perbankan

Walaupun begitu, kita harus mengapresiasi upaya yang dilakukan Plt. Gubernur Aceh yang telah berupaya mengurangi beban para ASN yang merupakan pegawai, pelayan, pembantu pemerintah dalam mengurusi rakyat Aceh.

Lebih baik lagi, jika Plt. Gubernur juga mempercepat upaya restrukturisasi untuk pelaku UMKM, karena sampai hari ini, apa yang disampaikan OJK mengenai penundaan pembayaran kredit belum juga dapat dinikmati oleh seluruh pelaku usaha di Aceh.

Bagi BAS, momentum ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pembiayaan yang selama ini dilakukan.

Salah satunya adalah memberikan batasan untuk para ASN dalam mengambil pinjaman, misalnya potongan tiap bulan tidak boleh melebihi 50 persen dari gaji, jika gaji 5 Juta, potongan bulanan tidak boleh lebih dari 2,5 Juta.

Jangan sampai, diakhir bulan ASN hanya menerima gaji tidak sampai satu juta rupiah, apalagi sampai ratusan ribu rupiah. Kalau sudah begini, ASN tidak hanya “melarat” pada saat pandemi saja, tapi termasuk hari-hari biasa.

Komentar

Loading...