Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Menimbang Pilkada

Menimbang Pilkada
Foto: Istimewa

Oleh: Alja Yusnadi

Menimbang itu seperti mengukur, juga menakar. Bedanya, penimbangan kali ini tidak memakai alat timbang seperti yang digunakan pedagang cabe di pasar Sabtu. Kali ini saya menimbang pakai “rasa” atau merasa, meraba. Paling tidak sudah timang menurut saya, yang bisa saja belum timang menurut Anda.

Persoalan Pilkada ini memang menjadi sangat urgent, terutama bagi mereka yang di Senayan. Mereka sudah memasukkan rancangan undang-undang Pemilu ke dalam program legislasi nasional.

Ini persoalan penting. titik. Kalau tidak penting, ya tidak masuk ke dalam prolegnas dan menjadi prioritas pada tahun 2021.

Bagaimana tidak penting, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup rakyat Indonesia, yang lebih utama lagi hajat anggota DPR, lebih kecil lagi hajat komisi II. Apapun keputusannya nanti, tetap akan ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan.

Tugas berat pembuat undang-undang itu sekarang: Meminimalisir yang dirugikan.

Undang-undang Pilkada baru berumur empat tahun. Dalam desain awal, pilkada direncanakan akan serentak seluruh Indonesia pada pemilu 2024. Bersama juga dengan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.

Prakondisinya, dimulailah Pilkada serentak 2017, 2018, 2020.

Rupanya, dalam perjalanan, kepentingan Komisi II yang isinya dari seluruh perwakilan partai politik berubah. Dimulailah wacana untuk merevisi undang-undang itu.

Beberapa hal akan direvisi. Dari isu eks HTI yang tidak boleh mencalonkan diri, persoalan calon legislatif yang harus lulusan Perguruan Tinggi, hingga persoalan jadwal pelaksanaan Pilkada.

Sepertinya, yang paling banyak mendapat atensi adalah jadwal pelaksanaan. Senayanpun terbelah dua.

Ada yang mendukung revisi jadwal, ada pula yang tetap seperti semula. Dalam hal ini, persekutuan yang terbentuk tidak sama seperti koalisi Pilpres 2019.

Di sinilah lucunya koalisi dalam sistem Presidensial. Partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf mulai terbelah, tidak satu suara.

Berbeda dengan “perseteruan” Partai Demokrat dengan Partai Republik di Amerika Serikat. Dari sejak Pilpres, hingga di gedung Capitol, 95 persen berbeda.

Di Indonesia zig-zag. Golkar dan Nasdem, dua partai pengusung Jokowi-Ma’ruf mendukung Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Sementara, PDI Perjuangan, PKB, PPP, berpandangan Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan yang tercantum dalam UU NO. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Justru PAN—pengusung Prabowo-Sandi—sependapat dengan PDI perjuangan, PKB dan PPP.

Pilpres hanya menjadi “koalisi” sesaat. Pada waktu yang lain, masing-masing partai politik memiliki agenda tersendiri, termasuk saat Pilkada.

Bisa dipahami. Pilkada adalah ajang bagi partai politik untuk mengorbit kader. Terutama Pilkada DKI Jakarta. Jokowi, sebelum menjadi Presiden juga “singgah” dulu di DKI Jakarta. Begitu juga dengan Sandiaga.

Mungkin, itu juga yang menjadi alasan partai politik seperti Golkar dan Nasdem. Mereka melakukan ancang-ancang untuk Pilkada DKI 2022.

Bisa saja mereka, entah Golkar dengan Nasdem, atau satu diantaranya mengusung Anis di PIlkada DKI.

Kalau kita lihat pengusung Anis-Sandi di pilkada DKI 2017 lalu, kecil kemungkinan akan kembali bersatu. Gerindra sebagai motor utama sudah bergabung bersama kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Masuknya Gerindra tidak diikuti PKS. Sampai di sini, sepertinya romantisme mereka sudah selesai.

Bisa saja PKS akan berkoalisi dengan Nasdem, atau Golkar, dengan Demokrat, atau dengan ketiganya. Yang jelas, sampai hari ini, Anis masih belum masuk ke dalam satu partai politik manapun.

Situasi ini bukan hanya untuk Anis, namun juga untuk Ridwan Kamil, untuk Chofifah, juga untuk Ganjar. Mereka secara berurut adalah Gubernur Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Jika Pilkada tahun 2024, nama-nama itu tidak menduduki jabatan lagi.

Pilres 2024 akan memunculkan tokoh baru. Itupun, kalau aturan Presiden hanya boleh menjabat dua periode tidak direvisi.

Disitu pula partai politik mulai nenawarkan tokoh politik kepada rakyat, melalui Pilkada itu. Apalagi, berkaca dari Menangnya SBY menjadi Presiden dua periode setelah menjadi Menkopolhukam. Menangnya Jokowi dua periode setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sepertinya, Pilpres kedepan masih menampilkan dua kubu, kecuali ambang batas pengusulan calon presiden diubah. Dari 20 persen jumlah kursi atau 25 persen suara sah nasional menjadi 10 persen, 5 persen atau hilang sama sekali.

Kubu pertama yang seirama dengan Jokowi. Ada PDI perjuangan sebagai penyokong utama. Bisa saja diikuti PKB, PPP, bisa juga masuk Gerindra. Mungkin juga Golkar.

Di seberang, PKS masih jadi penantang. Ada peluang berkoalisi dengan Nasdem. Mungkin juga PAN, bisa juga Demokrat.

Jagoan dari kubu pertama cenderung stabil. Sebut saja nama Ganjar, Puan, Risma, atau nama lain yang sedang dipersiapkan. Jika suatu saat butuh “panggung”, tidak terlalu susah. Toh, Presiden masih Jokowi.

Dari kubu penantang, ini yang jadi masalah. Jika masih menjagokan Anis, dia butuh panggung, setidaknya kembali bertarung di Pilkada DKI pada tahun 2022. Itupun belum tentu menang. katakanlah menang, masih ada waktu setahun lebih untuk menampilkan “wajah” berbeda dari yang sedang berkuasa. Singkatnya, harus menjadi anti-tesa Jokowi.

Begitu juga Ridwan Kamil. Gatot justru lebih jauh, tidak memiliki partai, tidak pula memiliki panggung politik, kecuali untuk semacam reunian. AHY juga demikian, masih butuh panggung.

Komisi II DPR ketuanya Doli Kurnia, politisi Golkar. Pemerintah sudah memberikan sinyal, tidak setuju merevisi UU Pilkada. Sampai di sini, sepertinya sudah "macet". Kalau sudah begini, kebayangkan bagaimana Pilpres itu akan berlangsung?

Bolehlah, menganggap revisi undang-undang ini sebagai langkah awal dalam melihat Pilpres 2024. Siapa saja yang akan bertarung, siapa pula yang berpeluang menang. Semua partai politik pasti berkepentingan.

Hanya saja, yang harus diingat, di urutan pertama harus menempatkan kepentingan rakyat. Selebihnya, itulah dinamika dalam negara demokrasi Pancasila yang bernama Indonesia.

Komentar

Loading...