Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Mengapa Aceh Miskin?

Mengapa Aceh Miskin?
Ilustrasi kemiskinan. Foto: Pixabay

Oleh: Alja Yusnadi

Saya perlu menjelaskan, bahwa tulisan ini tidak untuk mendakwa bukan pula untuk mengurai benang yang sudah kusut berpuluh tahun ini. Saya hanya mencoba melihat secara proporsional, menurut minat-kajian saya.

Bukan apa-apa, disclaimer serupa ini perlu saya pertegas, karena saya tidak ingin terjerembab ke lubang yang tidak berujung-pangkal itu.

Karena, cuaca lagi panas. Banyak orang sedang pusing tujuh keliling. Saking pusingnya, ada yang rela menghabiskan uang berjuta-juta untuk sekedar membuat karangan bunga, yang isinya mengundang decak kagum orang se Nusantara: Aceh termiskin se Sumatera. Bisa saja, ini prestasi terbaik dari para pengkritik, menemukan timing yang tepat.

Seperti kebanyakan orang, pertanyaan “Mengapa Aceh Miskin?” muncul dibenak saya karena anggaran yang lumayan besar dikucurkan ke Aceh.  

Kira-kira begini, bertriliun-trilun dana otonomi khusus (otsus) itu tidak ampuh untuk menekan angka kemiskinan. Atau, jangan-jangan, otsus memang tidak di desain untuk mengurangi angka kemiskinan.

Yang jelas, otsus itu lahir untuk mengejar ketertinggalan Aceh yang disebabkan konflik. Konflik itu identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Lihat saja negara-negara termiskin di dunia, mereka adalah negara yang masih berkonflik.

Seharusnya, akselarasi karena konflik itu berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan. Jika statistik BPS itu bisa di zoom sampai ke by name-by addres, kita bisa melihat, berapa persen masyarakat miskin itu yang merupakan korban konflik.

Miskin itu tidak berdaya, lemah. Tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu rumah, makanan, pakaian dan seterusnya.

BPS menetapkan angka garis kemiskinan, seperti ambang batas dalam sistem perpolitikan Indonesia. Jika individu atau keluarga tidak mampu memperoleh pendapatan atau pengeluaran melampaui ambang batas itu, maka miskinlah dia.

Secara teori, konsep kemiskinan itu ada tiga: Kemiskinan Absolut, Kemiskinan Relatif, dan Kemiskinan Multidimensi.

Kemiskinan Absolut berarti kemiskinan mutlak. Kondisi kemiskinan yang diukur melalui pendapatan seseorang dibandingkan pendapatan yang layak. Jika tidak mampu memiliki penghasilan sebesar penghasilan yang layak, maka disebut miskin.

Berikutnya, Kemiskinan Relatif. Penentuan miskin relatif ini sangat bergantung dari kesepakatan satu daerah. Misalnya, 20 persen masyarakat yang memiliki penghasilan paling bawah dikatakan miskin. Bisa saja, yang miskin 20 persen itu pendapatannya jauh diatas garis kemiskinan di daerah lain.

Lihatlah Uni Eropa. Seseorang disebut miskin jika pendapatannya lebih rendah dari setengah pendapatan rata-rata suatu negara. Jika pendapatan rata-rata sebesar 3.000 Euro per bulan, maka yang dikatakan miskin adalah yang pendapatannya di bawah 1.500 Euro.

Penentuan kemiskinan hanya dari sisi moneter saja banyak mendapat kritik, salah satunya dari Amartya Sen peraih nobel ekonomi.

Bisa saja, individu yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan, atau sebaliknya, individu yang secara pendapatan di bawah garis kemiskinan, namun dapat memenuhi kebutuhan.

Dari sinilah diperkenalkan kemiskinan multidimensi. Kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi moneter. Kemiskinan diukur dari berbagai sudut pandang. pengukuran kemiskinan dikaitkan dengan pencapaian Sustainable Development Golds (SDGs).

***
Kembali ke Aceh. Miskin yang disampaikan BPS itu adalah miskin moneter. Lalu, apakah pertanyaan di atas masih relevan? Mengapa Aceh miskin di tengah besarnya kucuran dana otsus.

Lihat saja, tahun 2021 Aceh memiliki APBA sekitar Rp.17 triliun. Sementara Bengkulu hanya memiliki sekitar 3 triliun, Jambi sekitar 4,5 triliun, Sumatera Utara sekitar 15 triliun.

Bahkan, pada tahun 2019, APBD Aceh hanya kalah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. APBD Aceh terbesar ke lima se Indonesia, pada saat yang sama juga meraih peringkat keenam termiskin se Indonesia.

Sekilas, dana-dana tersebut seperti tidak mampu berbuat banyak untuk menekan angka kemiskinan.

Namun, melepaskan kaitan diantara mereka sama sekali tidak tepat. Barangkali, ada gap yang harus segera dicari.

Sebagai daerah bekas konflik dan Tsunami, Aceh memang memulai dari belakang sekali. Situasi itu sudah lebih dari 15 tahun.

Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Pemerintah Desa harus bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ini. Baik yang moneter maupun yang multidimensi.

Persoalan kemiskinan ini adalah PR setiap rezim. Jika dihitung sejak Pilkada pertama, tanggung jawab Irwandi-Nazar, Zaini-Muzakir, Irwandi-Nova. Dan, sekarang beban itu dipikul Nova sendiri.

Untuk mempercepat seseorang keluar dari miskin moneter adalah dengan cara memberikan akses lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Bekerja dengan gaji yang layak membuat kemampuan untuk membeli makanan dan non makanan terpenuhi.

Bisa juga membantu masyarakat yang sudah terdefenisi miskin untuk akses kebutuhan pokok atau subsidi, disamping mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat terjangkau.

Selanjutnya, untuk mengendalikan kemiskinan yang multidimensi, Pemerintah Aceh harus memperhatikan beberapa isu pokok yang harus dimasukkan ke dalam anggaran daerah atau menjadi tugas pokok tim pengendali kemiskinan.

Program-program itu yang berkaitan dengan kepemilikan rumah, akses air bersih, makanan yang berkalori, sanitasi, bahan bakar memasak, akses layanan pendidikan pra sekolah, melek huruf, penolong persalinan, keberlangsungan pendidikan, sumber penerangan, atap dinding lantai rumah.

Indikator itu yang disebut multidimensi. Ada dimensi pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup. Bisa juga ditambah atau dikurang atau diganti dengan indikator yang lain. Tapi tidak jauh melenceng.

Pemerintah Kabupateh/Kota juga demikian, terutama penyumbang terbesar kemiskinan: Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Simeulu.

Kemiskinan itu tidak cukup untuk diseminarkan saja, bukan pula untuk diperdebatkan. Pemerintah membantu masyarakat rentan untuk keluar dari garis kemiskinan, terutama secara struktural, melalui kebijakan.

Kita masih punya waktu satu kali putaran demokrasi lagi. Jika dalam periode itu tidak bisa keluar dari penyumbang persentase kemiskinan  terbanyak di Sumatera, agak susah memang membayangkan Aceh pasca 2027, pasca otonomi khusus.

Mungkin saja angka kemiskinan itu bertambah, entah yang miskin moneter, entah pula yang miskin multidimensi atau bahkan kedua-dua kemiskinan itu. Harusnyakan tidak begitu.

Komentar

Loading...