Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Mendekati Mulia

Mendekati Mulia

KEPALA Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Aceh. Isinya, meminta kepala cabang dinas untuk berinisiatif mengumpulkan sejumlah uang atau donasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal.

Nantinya sumbangan itu akan dibagikan bagi siswa tak mampu, setiap siswa tak mampu akan diberi 200 ribu per paket yang berisikan beras, minyak goreng dan gula.  

Untuk seterusnya, sumbangan yang terkumpul di setiap cabang akan dilaporkan kepada ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan Aceh. Barulah kemudian masing-masing cabang membagikan bantuan tersebut kepada siswa yang kurang mampu yang menjadi korban terdampak Covid-19. Begitulah isi surat yang kemudiai heboh.

Sekilas, apa yang dilakukan oleh Disdik adalah sesuatu yang biasa bahkan mendekati mulia, jika dilihat dari keinginan untuk meringankan beban keluarga siswa kurang mampu ditengah tekanan corona. Apalagi, jika dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas), Paguyuban, atau lembaga sosial.

Bagaimana pula jika Dinas Pendidikan Aceh yang mengambil alih fungsi ormas, paguyuban, lembaga sosial itu? Sebagaimana kita tahu, bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas ini merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang memiliki kucuran APBA terbesar setiap tahunnya dan Undang-undang mewajibkan minimal 20 persen APBA harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Apakah semua anggaran ini tidak cukup untuk mencover kebutuhan siswa kurang mampu yang terdampak Corona? Itu belum lagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang juga dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa kurang mampu.

Kalau untuk tujuan seperti termaktub di surat, sungguh mengada-ngada. Darimana pula sumbangan internal itu didapatkan? Katakanlah dari sumbangan pegawai yang bernaung dibawah Disdik Aceh, baru saja kemarin Gubernur meminta Bank Aceh Syariah (BAS) untuk memberikan relaksasi atau restrukturisasi pinjaman kepada ASN, bukahkah pegawai Disdik termasuk didalamnya? Satu sisi Gubernur meminta BAS memberikan keringanan kepada ASN, disisi lain Disdik justru memberatkan, walaupun tidak mengikat.

Belum lagi menyoal sumber dana dari eksternal. Darimana pula dana eksternal ini bisa didapat? Apakah Disdik Aceh memiliki jaringan khusus diluar pegawainya? Sepertinya yang paling memungkinkan adalah rekanan. Ya, rekanan yang mengerjakan pekerjaan di dalam ruang lingkup Disdik Aceh.

Kalau benar demikian, ini akan menjadi konflik and interest. Para kontraktor yang memberikan sumbangan lebih banyak tentu akan mendapatkan fasilitas utama, atau jangan-jangan Dinas ini memang sudah memiliki rekanan tetap?, sehingga terasa wajar untuk meminta sumbangan, apalagi bukan untuk keperluan Kadis, Kabid, kasi, kacab atau pegawai, namun untuk judul yang sangat mulia, siswa kurang mampu terdampak corona?

Belakangan Disdik mengeluarkan klarifikasi bahwa sumber internal itu merupakan wali murid yang memiliki kemampuan lebih melalui komute sekolah, pernyataan itu muncul usai kehebohan yang terjadi.

Persoalan terakhir adalah perihal Dharma Wanita. Sejak kapan pula Dharma Wanita menjadi lembaga formal dalam pemerintahan yang harus mendapat laporan dari Kacabdin? Cukuplah mereka mengurus istri atau keluarga pegawai saja, kalaupun harus membantu, mintalah iuran dari anggota ibu-ibu Dewe itu. 

Komentar

Loading...