Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Konsisten Tegakkan Protokol Kesehatan

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Konsisten Tegakkan Protokol Kesehatan
Ilustrasi. Foto: SHUTTERSTOCK

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk konsisten menegakkan protokol kesehatan sesuai arahan presiden beberapa waktu lalu.

“Peringatan itu dituang dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19” ucap Juru Bicara Satgas Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG), Selasa (24/11/2020).

SAG menjelaskan, intruksi Mendagri tersebut ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dengan mencantumkan enam butir instruksi. 

Pertama, Mendagri intruksikan gubernur dan bupati/wali kota menegakkan secara konsisten protokol kesehatan berupa pemakaian masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan di daerah masing-masing.

Kedua, intruksi untuk melakukan langkah-langkah proaktif mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara humanis dan penindakan, termasuk pembubaran kerumunan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Keempat, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diingatkan kepala daerah, antara lain, Pasal 67 huruf b yang berbunyi “mentaati seluruh ketentuan perundang-undangan”, dan Pasal 78 yang menyatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Kelima, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian dan dibutir terakhir, pada butir dinyatakan Intruksi mendagri tersebut mulai diberlakukan pada tanggal dikeluarkan, yakni 18 November 2020.

“Intruksi Mendagri yang disertai sanksi itu penting disosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota dan segenap lapisan masyarakat, agar semua pihak memiliki persepsi yang sama bahwa konsistensi dan kepatuhan protokol kesehatan merupakan keniscayaan untuk melindungi seluruh rakyat Aceh,” pungkas SAG. 

Komentar

Loading...