Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Memahami Kegalauan Kepala Daerah

Memahami Kegalauan Kepala Daerah
Ilustrasi Kepala Daerah. Foto : Istimewa

Oleh : Alja Yusnadi

SIAPA yang paling resah ditengah issue Covid-19 ini? Jawabannya, hampir semua. Pelaku UMKM, pegawai swasta, pekerja sektor informal, bahkan Aparatur Sipil Negara. Resah pasti, namun bobot resah pekerja sektor informal akan berbeda dengan bobot keresahan ASN. Itu pasti.  

Setelah membayangkan dan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, pekerja sektor informal, pegawai swasta, tetiba saya terfikir untuk membayangkan keresahan kepala daerah. Karena mewawancarai kepala daerah tidak semudah pelaku UMKM atau pekerja informal, maka saya urungkan, hanya membayangkannya saja.

Entah kenapa, dalam bayangan itu, saya melihat ada kecemasan yang begitu besar. Kepala Daerah dibuat serba salah dan hampir tidak ada pilihan. Apalagi kalau bukan gegara surat menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Surat Keputusan Bersama kedua menteri tersebut. Apakah mereka tidak resah memikirkan rakyatnya di tengah pandemi? Itu resah juga. Beberapa diantaranya bahkan ada yang meninggal, dan positif Corona.

Tapi keputusan menteri-menteri itu saya bayangkan dampaknya melebihi Corona bagi kepala daerah. Bagaimana tidak, ada surat yang mengintruksikan kepala daerah untuk menunda pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Ada surat meminta kepala daerah untuk segera melakukan refocusing anggaran. Berikutnya, pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Terakhir, pemerintah daerah yang belum membuat laporan hasil refocusing di tunda 35 persen pengiriman DAU. Hasilnya? Hanya dua kabupaten/kota di Aceh yang berhasil melaporkan, 21 lainnya masuk sebagai KDP atau Kabupaten/kota Dalam Pemantauan.

Kenapa kepala daerah galau? Coba anda bayangkan, program kegiatan sudah disusun bersama perwakilan rakyat. Wujudnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). setelah melalui serangkaian pembahasan, baik itu secara teknokratik, urung rembuk, birokratis, dan yang tidak kalah penting selesai uji politis ditangan wakil rakyat.

Tersusunlah berpuluh, beratus, bahkan beribu halaman, mulai dari Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, hingga penjabaran APBD yang halamannya itu tidak habis kita baca sehari-suntuk. Karena penyusunan itu pula, Tim Anggaran Pemerintah Daerah berjibaku, dibawah komando Sekda, sampai-sampai ada staf yang nginap dikantor.

Itu belum lagi menghadapi skrening politik bersama Komisi dan Badan Anggaran Dewan. Ada berkas yang sobek, sangking lamanya di uber. Mata merah karena begadang, tak jarang juga sesekali kena makian.

Namun semua itu harus dirubah, disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya? Kalau sekedar memotong, barangkali siapapun bisa. Tapi memotong dengan mempertimbangkan prioritas? Ini yang membuat kepala daerah gundah-gulana. Belum lagi mempertimbangkan program politis, semisal janji kampanye. Yang tidak kalah pusingnya adalah mempertimbangkan program politik wakil rakyat, baik yang dititip oleh rakyat semasa reses atau hasil kreasi wakil rakyat sendiri.

Saya kira, hal inilah yang membuat kepala daerah pusing tujuh keliling, hingga sampai saat ini belum menyelasaikan refocusing. Sungguh, jika waktu bisa diulang, sebagian kepala daerah meratapi, kenapa harus memimpin disaat situasi se-berbelit ini. Tapi yakinlah, semua akan ada ujung-pangkalnya. “Pat hujeun yang hana pirang, pat prang yang hana reuda.”

Kalau ini ibarat hujan, sebelum benar-benar teduh bisa-bisa menyebabkan banjir, kalau perang bisa menghabiskan stok peluru, dan menimbulkan banyak korban, padahai belum usai. Saya kira separah itu.

Lihat saja Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Pada diktum kedua, kedua menteri meminta kepala daerah untuk merasionalkan belanja pegawai. Jika selama ini Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan tunjangan kinerja melebihi tunjangan di pusat, harus dikurangi. Jika selama ini tunjangan lebih rendah dari tunjangan pusat, harus dirasionalkan. Baik melebihi maupun tidak, tetap harus dikurangi. Penghematan juga terkait dengan honorarium kegiatan, honor pengelola dana BOS, uang lembur.

Belanja barang/jasa juga di perintahkan untuk dikurangi setidak-tidaknya 50 persen. Perjalanan dinas, barang habis pakai, cetak dan penggandaan, pakaian dinas, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/gedung/parkir, Sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, jasa konsultasi, tenaga ahli, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga, makan-minum, sosialiasi.

Belanja modal juga diperintahkan untuk dikurangi sampai 50 persen yang mencakup; pengadaan kendaraan dinas atau operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung dan perlengkapan kantor, pembangunan gedung baru, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Selisih pendapatan dan pengurangan belanja dialihkan untuk penanganan Covid-19 berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien Covid-19. Penyediaan jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang mengalami penurunan daya beli, pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi perekonomian daerah.

Begitulah lebih kurang isi dari SKB dua menteri yang membuat kepala daerah pusing tujuh keliling dan berkunang-kunang. Apapun cerita, kepala daerah harus segera membuat keputusan. Kepala daerah harus bersikap.

Kepala daerah adalah pemegang otoritas paling tinggi didaerahnya, apalagi dalam hal refocusing, tidak ada kewajiban untuk mendapat persetujuan wakil rakyat. Kepala daerah tidak boleh tunduk pada kepentingan lain.

Kepala daerah betul-betul sedang diuji integritasnya. Apa yang harus dilakukan? Ikuti saja petunjuk. Anggap saja ibarat membaca peta, atau bagai air yang mengalir, dari atas ke bawah, tidak peduli apa didepannya.

Pangkas anggaran pembelian kendaraan dinas, pangkas biaya perjalanan dinas, pangkas berbagai honor, kurangi tunjangan. Kalau masih belum cukup, tunda dulu pelaksanaan proyek fisik. Pengecualiaannya bukan karena pokir dewan, bukan pula karena pokir kepala daerah, apalagi pokir timses, tapi karena sangat mendesak. Selain itu, abaikan saja. Bagaimana pula dengan kewajiban menutupi defisit? Ini tentu memerlukan energy ekstra untuk merasionalkan anggaran.

Intinya, jangan sampai penundaan pembayaran DAU akan berubah dengan tidak dibayarkan samasekali, jika tidak dilaporkan sampai habis tahun anggaran 2020. Kalau sudah begitu dampaknya akan sistemik dan lebih meggelikan!

Komentar

Loading...