Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Melenial di Pusaran Politik Kekinian

Melenial di Pusaran Politik Kekinian

Oleh : Friska Marina

ANTERO ACEH - Indonesia merupakan negara majemuk yang sangat dinamis. Tidak hanya ditinjau dari sisi kultur dan dimensi sosial saja. Kedinamisan bangsa Indonesia juga terlihat dari corak politik yang sangat berwarna.

Sebagai bangsa yang besar, pendewasaan politik merupakan tantangan masa depan Indonesia yang harus diselesaikan. Tanggung jawab ini tidak hanya ada pada tataran elite yang relatif sudah memasuki usia tua. Generasi muda Indonesia memikul tanggung jawab untuk mendewasakan praktik berpolitik dan mewujudkan cita-cita kebangsaan Indonesia.

Pada masa kampanye politik seperti sekarang ini, para aktor politik menyasar generasi muda. Generasi muda masa kini yang familiar disebut dengan instilah generasi milenial.Generasi milenial ialah generasi yang lahir dengan kisaran tahun 1980-2000an, meskipun kisaran tahun lahir dan usia generasi milenial masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Generasi ini hidup dalam kepungan media, tidak heran rasanya jika mereka sangat akrab dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi.

Dalam panggung politik elektoral saat ini, bisa dilihat bagaimana para peserta pemilu bertransformasi menjadi seorang tokoh yang milenial. Mulai dari gaya berpakaian, gaya bicara, gaya bermedia sosial hingga gaya berkampanye pun disesuaikan dengan selera milenial.

Upaya tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, sebabnya pada Pemilu 2019 pemilih pemula mendominasi sebagai pemilih pada periode kali ini. Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 5.035.887 jiwa pemilih pemula yang akan berpartisipasi pada Pemilu 2019.

Menggugah hati generasi milenial untuk bergabung dalam perpolitikan bukan lah hal yang mudah. Majalah TIME pada tahun 2013 memberikan label pada generasi milenial sebagai "The Me Me Me Generation". Menurut TIME generasi milenial dianggap sebagai generasi yang individualistik, akrab dan bergantung pada kecangihan teknologi khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta apatis terhadap politik.

Hal itu sejalan dengan survei yang dirilis oleh CSIS dan Litbang Kompas pada awal November 2017 menunjukkan bahwa hanya 2,3{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} dari generasi milenial yang tertarik dengan isu sosial-politik. Isu sosial-politik menjadi isu yang kurang diminati generasi milenial. Ketertarikan mereka untuk terlibat dalam dinamika politik relatif rendah.

Apatisme politik pada generasi milenial ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama landasan sikap generasi milenial yang cenderung lebih tertarik pada teknologi. Kondisi ini terlihat dari perilaku generasi milenial yang lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain gadget baik di ruang pribadi maupun di ruang publik.

Kedua, generasi milenial adalah generasi "peniru". Mereka lebih tertarik pada tokoh-tokoh yang mereka kenal di media sosial, Instagram atau Youtube. Mereka meniru apa yang idolanya kenakan. Bahkan, pada tahap paling akut generasi milenial akan meniru ucapan dan perilaku "buruk" dari tokoh idola mereka di media sosial.

Ketiga, efikasi diri generasi milenial yang tinggi. Generasi milenial percaya bahwa mereka mampu melewati setiap hal yang mereka alami dalam kehidupan nyata. Mereka menganggap bahwa menjadi terkenal di media sosial seperti Youtube dan Instagram akan meningkatkan pendapatan mereka bahkan di usia yang masih muda. Pada titik tertentu efikasi ini tidak bias dipungkiri. Pada realitasnya, selebriti di Youtube dan Instagram adalah generasi milenial yang memiliki pendapatan bahkan mencapai miliaran rupiah.

Kondisi-kondisi tersebut menurut hemat penulis yang memengaruhi rendahnya tingkat melek politik generasi milenial di Indonesia. Belum lagi politik selalu diasosiasikan sebagai sesuatu yang buruk oleh sebagian besar generasi muda.

Makna politik terdegradasi dan mengalami peyoratif dengan menganggap politik sebagai jalan "kotor" untuk meraih kekuasaan dan hanya menjadi kepentingan generasi tua saja. Perubahan makna politik ini dapat diasumsikan sebagai pola sikap apatis terhadap politik.

Mereka yang bersikap apatis cenderung tidak mau terlibat secara aktif dalam setiap momen politik. Bahkan, pada tahap yang paling memprihatinkan, sikap ini akan mengkristal pada meningkatnya angka "Golongan Putih" (Golput).

Meskipun secara falsafah demokrasi mengakomodir dan melindungi sikap dan hak warga negara untuk tidak memilih. Akan tetapi, rendahnya tingkat partisipasi warga negara justru menjadi indikasi belum berkembangnya iklim demokrasi di sebuah negara alih-alih terjadi kemunduran politik.

Keadaan seperti ini sering dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk mejalankan politik praktis. Praktik money-politics atau politik uang juga kerap dilakukan ketika masa kampanye dan masa tenang menjelang Pemilu.

Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2018 tercatat sebanyak 535 kasus praktek politik uang saat kampanye yang dilakukan ketika Pemilihan Kepala daerah.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai hal ini, namun sepertinya tidak dihiraukan sepenuhnya. Generasi muda yang rendah pengetahuan politik dan buta politik bisa dengan mudah menjadi korban dari praktek money-politics. Hal ini mendorong pemilih pemula tidak memilih berdasarkan hati nuraninya namun dari takaran dana yang mereka peroleh.

Pentingnya membangun kesadaran politik pada generasi muda merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga pendidikan seperti sekolah. Sekolah menjadi tempat untuk mencari ilmu dan berkembang bagi seorang anak.

Sekolah juga rumah kedua dalam mendidik dan membina anak setelah keluarganya. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan adanya pendidikan setidaknya ada tiga hal utama yang bersifat pokok dalam perkembangan suatu negara.

Pertama, pendidikan dapat dijadikan sarana bagi setiap individu untuk mebebaskan dirinya dari kebodohan dan keterbelakangan. Kedua, pendidikan dapat memberikan jalan bagi setiap orang untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Ketiga, pendidikan juga memegang andil bagi setiap entitas individu untuk dapat memiliki kemampuan dalam membebaskan diri dari kemiskinan. Poin kedua apat menjadi acuan penalaran bahwa pendidikan politik lebih lanjut perlu diterapkan agar generasi dapat mengetahui dan memahami bagaimana posisi mereka dalam negara.

Generasi muda memegang andil yang cukup besar dalam menentukan laju pemerintahan. Oleh karena itu generasi muda wajib memiliki pengetahuan dan kesadaran akan politik. Kesadaran politik juga erat kaitannya dengan partisipasi politik.

Stigma mengenai politik sudah semestinya dihilangkan. Sebab politik hanya sebuah cara atau proses untuk mencapai suatu keputusan dengan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

*Friska Marina,Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Unversitas Teuku Umar, Meulaboh

Komentar

Loading...