Mba Ning dan Politik Kesehatan

Mba Ning dan Politik Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menolak disuntik vaksin. Foto: Facebook DPR

Oleh: Alja Yusnadi 

Ribka Tjiptaning—Mba Ning-- kembali menjadi sorotan publik. Pernyataannya pada saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dianggap kontrovesi. Dan, saya kira memang kontroversi.

Mba Ning menolak divaksin. Padahal, pada waktu yang hampir bersamaan, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang akan divaksin.

Seolah-olah, Mba Ning menegasikan apa yang dilakukan Jokowi. Dia bukan hanya sedang berhadapan dengan Menteri Kesehatan. Ibaratnya, Presiden berdiri di sebalah Barat, Mba Ning di sebelah Timur, saling berlawanan.

Padahal, kita semua tahu, Mba Ning adalah pendukung Jokowi semenjak dari Pilkada DKI Jakarta, hingga dua kali Pilpres.

Tapi, itulah tipikal politisi yang bernama lengkap Ribka Tjiptaning Proletariaty ini.

Untuk urusan kesehatan rakyat yang diyakini benar, dia tidak tawar-menawar, walau harus “berbeda” dengan kawan-kawannya, dengan pimpinannya.

Sebagai politisi yang berlatar belakang dokter, Mba Ning memang tidak pindah-pindah dari Komisi yang berurusan dengan kesehatan. Dia pernah menjadi Ketua komisi itu.

Saya, beberapa kali sempat bercakap dengan Ketua BAGUNA—Sayap PDI Perjuangan—ini. Dia menguasai banyak teori pergerakan. kesejahteraan rakyat. Mungkin juga pendapatnya soal vaksin dipengaruhi oleh pengetahuannya itu.

Di acara partai, Mba Ning tidak susah untuk dijumpai, walau hanya untuk sekedar swafoto dan diskusi ringan.

Mba Ning menjadi salah satu Ketua DPP yang paling sering saya incar. Saya ingin mengetahui lebih jauh tentang pandangan-pandangan politiknya, cara dia membina konstituen.

Bagaimana mungkin, politisi sekontroversi itu bisa dipilih berulang kali oleh konstituen, dari dapil Jawa Barat pula.

Saya mendengar para pimpinan partai memanggil Ribka Tjiptaning dengan sebutan Mba Ning. Saya duga, Mba itu panggilan dalam Bahasa Jawa untuk perempuan, dan Ning itu ujung nama belakangnya.

Dari nama lengkapnya: Proletariaty, bisa diduga, yang memberi namanya itu adalah aktivis perjuangan anti kelas.

Orangtua Mba Ning merupakan salah satu politisi PKI. Sebagaimana disinyalir oleh banyak orang dan oleh Mba Ning sendiri melalui bukunya: Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Walau, saya sendiri belum pernah membaca buku Mba Ning dan buku lain soal garis politik orangtuanya.

Mba Ning juga salah satu nama yang paling sering disebut dan di bawa—di daerah saya--menjelang pemilu. Saya menghabiskan sebagian energi untuk menjelaskan posisi Mba Ning sebagai politisi PDI Perjuangan. Dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan PKI.

Sebagai Partai kader yang berbasis nasionalis, PDI Perjuangan berdiri di atas semua golongan, baik itu agama, suku, ras, bahasa, dan seterusnya. Saya yakin, jika ada anak dari penggiat organisasi yang dilarang oleh pemerintah, suatu saat ingin bergabung dengan PDI Perjuangan juga akan diterima. Begitu juga dengan Mba Ning.

Yang saya heran, politisi seperti Mba Ning juga ada di partai-partai lain, tapi tidak mencuat.

Begitulah Mba Ning. Dengan segala kontroversinya sudah beberapa kali dipercayakan rakyat di dapilnya untuk menjadi anggota DPR RI.

Kali ini, komentar anggota DPR dari dapil Jawa Barat IV ini seolah-olah menjadi tempat bersandar bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin.

Politisi semacam Fadli Zon, Fahri Hamzah kalah cepat, kalah ekstrem dan kalah berani.  

Seharusnya, passion itu dilakukan oleh Partai atau politisi oposisi—di luar pemerintah. Kritik keras justru datang dari Mba Ning, yang kita tahu apanya Jokowi.

Beberapa kawan saya, yang dulu mendengar nama Ribka Tjiptaning saja sudah muntah tiba-tiba berdiri di sebelah Mba Ning, memuji keberanian Mba Ning. 

Jadilah Mba Ning sebagai simbol perlawanan dari penolak vaksin. Seperti Trump di Amerika yang dijadikan simbol oleh sebagian masyarakat Amerika yang menganggap ada gerakan tersembunyi yang menyembah setan ingin menghancurkan Amerika. Mereka meyakini, yang bisa melawannya adalah Trump yang sudah kalah pemilu itu.

Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan Mba Ning? Yang paling saya tangkap itu: Jangan berbisnis dengan rakyat. Mba Ning menyampaikan hal itu dengan tegas.

Bukan tanpa alasan, Mba Ning sudah pengalaman ketika APBN dibebani untuk membeli vaksin kaki gajah, vaksin Flu Burung, Polio.

Saat itu Mba Ning menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR. Dia menolak menandatangani sekitar Rp.493 miliar untuk vaksin Flu Burung. Setelah isu Flu Burung selesai, tidak ditemukan H5N1. Dan, sekitar Rp.200 miliar vaksin di bumihanguskan. Uang sebanyak itu, menurut Mba Ning bisa membangun beberapa Rumah Sakit Kelas III.

Apa yang ditakutkan Mba Ning tidak sepenuhnya benar, tapi tidak bisa dianggap salah semuanya. Apa yang terjadi pada saat Flu Burung tidak sepenuhnya sama saat terjadinya Korona, namun potensi polanya tidak tertutup kemungkinan sama.

Vaksin Korona memang perlu untuk membentuk Herd Immunity. Kekebalan bersama. Agar tidak ada celah bagi Korona untuk mencari korban baru.

Kecurigaan Mba Ning soal penempatan Budi Gunadi Sadikin yang berlatar belakang ekonom—terakhir menjadi Wamen BUMN—sebagai Menteri Kesehatan untuk mengurus bisnis antivirus masih masuk akal.

Apalagi, kecurigaan Mba Ning terhadap pola politik kesehatan. Setelah APD, muncul vaksin. Terus obat. Dilanjutkan penanggulangan stunting, dan seterusnya.

Yang kesemuanya itu menguras APBN tidak sedikit, dan berpotensi dibajak.

Saya kira, apa yang disampaikan Mba Ning, sebagai early warning bagi Menteri Kesehatan yang baru menjabat. Hanya saja, Mba Ning lupa, bahwa rapat itu bersifat terbuka, dan dapat diakses publik.

Komentar

Loading...