Update COVID-19 Aceh

0 ODP
0 PDP
0 Positif
0 Meninggal
0 Sembuh

-

Sumber: -

MaTA Nilai Sosialisasi Bahaya Narkoba di Seunuddon Menghambur-hamburkan Uang

MaTA Nilai Sosialisasi Bahaya Narkoba di Seunuddon Menghambur-hamburkan Uang
Boihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA. Foto: Istimewa

LHOKSUKON, ANTEROACEH.com - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menanggapi perihal kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang digelar di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. MaTA menilai kegiatan tersebut terkesan menghambur-hamburkan uang saja. 

Sebagaimana diketahui, sosialisasi bahaya narkoba yang digelar di Aula Kecamatan Seunuddon menelan anggaran Rp7 juta per gampong. Jika dikalikan dengan jumlah 33 gampong, maka total anggaran mencapai Rp231 juta.

"MaTA menilai hal tersebut sesuatu yang irasional dan terkesan menghamburkan-hamburkan uang," kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Boihaqi kepada ANTEROACEH.com melalui siaran tertulis, Selasa (21/1/2020).

Menurut Boihaqi, kegiatan sosialisasi bahaya narkoba sudah tidak efektif lagi dilaksanakan saat ini, apalagi peredaran narkoba di Aceh kian masif. Upaya memberantas narkoba sudah sepatutnya dilakukan dengan aksi nyata.

"Semisal membuat kesepatakan dengan seluruh masyarakat di gampong untuk melawan kejahatan ini secara bersama, seperti yang sudah dilakukan di Gampong Ujong Pacu, Kota Lhokseumawe," kata Baihaqi lagi.

Untuk itu, lanjut Boihaqi, pihaknya mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Utara memastikan kembali laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh gampong nantinya.

"Jangan sampai ada potensi mark-up harga, yang jelas-jelas akan merugikan gampong itu sendiri. Apa mungkin menghabiskan anggaran mencapai Rp7 juta per gampong? Beda halnya kalau kegiatan tersebut mengundang puluhan orang persatu gampong," sebutnya.

Di samping itu, MaTA berharap kepada setiap aparatur desa untuk memastikan pengelolaan anggaran desa dengan seefektif mungkin demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Jangan berfikir dana desa itu adalah 'uang kaget' tanpa sebab diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Penting juga bagi Inspektorat dan DPMG Aceh Utara dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran dana desa, jangan hanya melihat secara dokumen semata, akan tetapi harus ada pemeriksaan sampai ke lapangan. Hal ini bertujuan agar dana desa tersebut digunakan semaksimal mungkin," kata Boihaqi.

Komentar

Loading...