MaTA  Duga Pemko Lhokseumawe Potong Gaji ASN Diluar Ketentuan

MaTA  Duga Pemko Lhokseumawe Potong Gaji ASN Diluar Ketentuan
Koordinator pekerja MaTA, Alfian

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menduga Pemerintah Kota Lhokseumawe memotong gaji ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat melebihi ketentuan edaran Mendagri soal iuran BPJS kesehatan.

Koordinator pekerja MaTA, Alfian kepada anteroaceh.com, menerangkan dalam pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Ibrahim dengan para seluruh kepala sekolah dasar dan menengah pertama di komplek perumahan Perta Arun Gas, Rabu (21/4/2021) diberitahukan ada pemotongan gaji sebanyak 2 persen.

Baca: Pemko Lhokseumawe Potong Gaji Guru  1 Persen  untuk BPJS

Informasi yang diperoleh, bahwa kepala dinas menyebutkan pemotongan 1 persen pada gaji pokok  sedangkan 1 persen lagi dipotong dari Tunjangan Prestasi Guru (TPG) atau dari penghasilan tambahan lainnya.

Sedangkan dalam edaran Mendagri  nomor 900/471/SJ tentang  pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah pemerintah daerah, hanya dipotong 1 persen dari dana (TPG)  yang diterima oleh guru berstatus ASN. 

“Bila benar terjadi pemotong 1 persen lagi di luar ketetuan edaran menteri, maka ini bermasalah secara aturan,” ujarnya. 

Alfian menegaskan untuk persoalan tersebut MaTA telah membuka saluran aduan bagi para guru dan ASN di lingkungan Pemko Lhokseumawe yang merasa dirugikan dengan kebijakan di luar ketentuan tersebut.

“MaTA membuka posko pengaduan, seadainya ada pemotongan di luar ketentuan pemendagri, silahkan akses ke nomor Whatsapp kami  081264673916,” pungkasnya.

Sementara itu  ketika anteroaceh.com mengklarifikasi kembali soal tersebut, melalui pesan Whatsapp kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  Kota Lhokseumawe Ibrahim hanya menjelaskan pemotongan itu ada perinciannya dalam edaran Mendagari tersebut.

“Ya, ada rincian dasar pemotongan lengkap dalam edaran Mendagri, dan sebelumnya sudah kita sampaikan dan klarifikasi dengan pihak BPJS. Makanya kita minta dasar pemotongan sebagai pedoman dan pegangan kita. Tapi, Insya Allah kita pasti klarifikasi kembali dengan pimpinan dan pihak BPJS. Yang jelas guru ASN di Disdik Kota Lhokseumawe  jangan ada yang dirugikan,” tulis Ibrahim.

Komentar

Loading...