Masyarakat Korban PLTMG Arun 2 : Kami Sabar Pak, Tapi Rumah Retak Tak Bisa Sabar

Masyarakat Korban PLTMG Arun 2 : Kami Sabar Pak, Tapi Rumah Retak Tak Bisa Sabar

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com-  Puluhan masyarakat Gampong Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe bertemu dengan manajemen pengelola Pembangkit Listri Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun 2  PT Sumberdaya Sewatama di ruang rapat Kantor Walikota Lhokseumawe, Rabu (21/4/2021) siang.

Pertemuan yang dipimpin oleh Sekdako Lhokseumawe T Adnan dan Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail ikut dihadiri perwakilan PLN Aceh Mukhtar Juned,  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe,  Muspika Muara Satu, Direktur Koalisi NGO HAM Zulfikar Muhammad dan Muhadi dari Walhi Aceh.

Pihak masyarakat korban yang diwakili oleh Tuha Peut Gampong Meuria Paloh, Muhammad MY memaparkan bahwa kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh operasional PLTMG tersebut sudah terjadi sejak  Juli 2019, dan hingga saat ini belum ada penyelasaian dari pihak perusahaan.

Dijelaskan  jumlah korban akibat kebisingan dan getaran sebanyak 368 kepala keluarga di Dusun C delima dan 162 kepala keluarga di Dusun D Keude Baroh. Sedangkan kerusakan rumah berupa retak dan kerusakan lainnya diperkirakan mencapai 78 persen.

Menurutnya, kerusakan rumah warga terjadi setelah operasional perusahaan pembangkit listrik tersebut, dan sebelumnya fisik rumah warga di dua dusun tersebut baik-baik saja. Jadi tidak ada alasan perusahaan itu berdalih kerusakan rumah warga akibat hal lain.

“Kami sudah berulang kali meminta tanggungjawab ke perusahaan, namun tidak mendapat renspon, kami juga sudah minta ke pihak BLHK , namun jawabannya belum ada alat, jadi kami harus mengadu kemana?,” ucapnya.

Muhammad MY juga memaparkan bahwa sejak beroperasi perusahaan itu belum menyalurkan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)  untuk masyarakat setempat, terutaman untuk para korban.

“Kita pernah beberapa kali meminta bantuan, termasuk bantuan untuk bidang keagamaan , namun tidak ada renspon sekali dari Sewatama,” katanya lagi.

Rumah Retak Tak Bisa Sabar
Kemudian seorang ibu-ibu  warga korban mengungkap kekesalannya didalam pertemuan tersebut. Wanita itu mengaku  khawatir dengan retakan pada bangunan rumah, bila tidak diperbaiki kerusakan semakin parah.

“Itu rumah saya satu-satunya  dan warisan untuk anak-anak saya nantinya, bagaimana nantinya bila tidak diperbaiki, bagaimana anak-anak saya nanti. Kami bisa sabar menunggu bantuan, tapi rumah tidak bisa sabar,” kata wanita tersebut dengan nada sedih.

Ia berharap bantuan segera disalurkan, karena sampai saat ini Sewatama masih mengoperasikan PLTMG dan efeknya masih dirasakan oleh masyarakat. “Saya tidak mau mewariskan rumah rusak kepada anak-anak saya nanti, mohon bantu kami pak,” tutupnya.

Kemudian seorang warga lainnya meminta pihak perusahaan memastikan jangka waktu pemberian bantuan kepada masyarakat, terutama bagi yang bersifat sangat mendesak. Jangan sampai bergant tahun dan manajemen, maka penyelesaian perkara tersebut terus berlarut.

Menjawab hal itu, Site Manager PT Sumberdaya Sewatama, Sarwono melalui Asisten Manajer Manajemen Stakeholder PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Mukhtar Juned menyebutkan, hasil survey dari pihak Surveyor Indonesia (SI) getaran yang ditimbulkan masih dibawah ambang batas. 

Namun demikian sebutnya pihak perusahaan masih menunggu hasil kajian atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe. 

“Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat korban setelah kami mendapatkan rekomendasi dari DLHK Kota Lhokseumawe,” jelas pria yang akrab disapa MJ.

Katanya, bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat korban  melalui mekanisme bantuan CSR, itupun butuh proses dan waktu. Ia berharap masyarakat bersabar, karena mekanisme penyaluran bantuan CSR, data yang masuk tahun 2021 akan disalurkan pada 2022. 

Sedangkan Sekdako Lhokseumawe T Adnan pada kesempatan itu meminta PLN dan Sewatama bisa segera  menyalurkan bantuan bagi masyarakat korban yang bersifat urgen tanpa harus menunggu tahun depan.

Kemudian terkait masukan yang didapatkan dalam pertemuan itu akan dirapatkan kembali secara internal pemerintah kota dengan dinas terkait, agar bisa segera dikeluarkan rekomendasi  sesuai permintaan pihak PLN dan Sewatama. 

“Soal ketidaktersedian alat ukur tingkat  kebisingan dan getaran, saya minta DLHK tolong tahun depan diusulkan alat untuk itu, minimal dinas memiliki perangkat yang bisa mendeteksi gangguan tersebut,” sebut Sekdako.

Diakhir pertemuan, Asisten Manajer Manajemen Stakeholder PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Mukhtar Juned menyerahkan berkas hasil uji kebisingan dan getaran oleh PT Surveyor Indonesia kepada Sekdako Lhokseumawe T Adnan.

Komentar

Loading...