Mahasiswa Demo BPN Aceh Pertanyakan HGU PT Laot Bangko Kota Subulussalam

Mahasiswa Demo BPN Aceh Pertanyakan HGU PT Laot Bangko Kota Subulussalam

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com -  Sepuluh mahasiswa yang tergagung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata (AMM-SAKA) Kota Subulussalam menggelar demonstrasi di depan Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh, Kamis (18/2/2021) pagi sekitar pukul 11.00 WIB.

Mereka mempertanyakan status Hak Guna Usaha (HGU) PT. Laot Bangko. mereka menilai perusahaan perkebunan kelapa sawit itu yang sudah 30 tahun beroperasi tidak memperdulikan hak masyarakat yang berada di delapan desa, yaitu Desa Batu Napal, Desa Namo Buaya, Desa Singgersing, Desa Tangga Besi, Desa Kuta Cepu, Danau Tras dan Desa Jontor, Kota Subulussalam.

Korlap aksi, Irsadi menyebutkan masa HGU perusahaan tersebut sudah berakhir sejak 31 Desember 2019 lalu namun masih tetap dibiarkan beroperasi sampai sekarang.

"Sampai saat ini masih beroperasi terkesan dibiarkan mengorek isi bumi negeri kita, kemana aparat kita, kemana para pemimpin kita dan kemana hati nurani para pejabat yang berkaitan dengan perusahaan tersebut," kata Irsadi dalam orasinya.

Bahkan menurutnya, jauh sebelum izin HGU berakhir perusahaan juga belum memberikan hak berupa kebun plasma kepada masyarakat seluas 20% sesuai dengan aturan undang-undang perkebunan.Ia menilai perusahaan hanya memberi janji manis.

Selain itu Irsadi juga mempertanyakan tapal batas HGU perusahaan tersebut sejauh mana karena ada dugaan bahwa perusahaan melakukan penggarapan di luar batas HGU.

Tidak sampai di situ, massa juga meminta diperlihatkan izin bukti usaha dan juga izin lingkungan perusahaan dan ikut menyoroti upah kerja karyawan yang belum mencapai UMP Aceh.

"Yang tak kalah penting adalah permasalahan konpensasi tanah yang tak kunjung selesai, dimana masih banyak masyarakat yang belum dilakukan ganti rugi lahan sehingga sering kali terjadi cekcok antara masyarakat dan perusahaan," sebutnya.

Ia juga menilai selama ini penggunaan dana CSR perusahaan tidak jelas karena masyarakat sekitar kurang terlibat dalam kegiatan sosial perusahaan tersebut.

Massa juga meminta agar upaya penyelamatan hutan penyangga dan membebaskan lahan di sepanjang DAS.

"Kami menilai perusahaan tersebut ilegal dan tidak serius dalam mengusahakan perkebunannya, maka kami merasa perusahaan tersebut harus dihentikan sementara sebelum izinnya keluar, kami meminta perusahaan membuat komitmen secara tertulis untuk memenuhi hak-hak dan permintaan masyarakat," pungkas Irsadi.

Komentar

Loading...