Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Luwih

Luwih

Oleh: Alja Yusnadi 

Apakah Anda pernah mendengar kata Luwih? Saya belum menemukan padanan kata yang cocok untuk mendefinisikannya. Kira-kira begini, disaat kita memakan gulai kambing, tapi kebanyakan bumbu. Kira-kira, Luwih itu adalah rasa yang ditimbulkan dari masakan yang kelebihan bumbu.

Singkatnya, Luwih ini istilah yang digunakan seputar kuliner. Tapi, tak salah juga untuk menggambarkan peristiwa sosial yang terjadi di sekeliling kita.

Luwih, kosakata Bahasa Aceh masa lampau. Kenapa masa lampau? Karena tidak semua orang Aceh paham dan memakai Luwih dalam percakapan sehari-harinya. Luwih terancam punah.

Salah satu cara melestarikan Bahasa dengan cara mengucapkannya, termasuk juga memakainya dalam tulisan. Jadi, pemilihan judul Luwih salah satunya juga untuk melestarikan Bahasa daerah dan menjadi tugas sejarah kita bersama hehehe.

***
Jadi begini. Awalnya, yang mengingatkan saya mengenai luwih ini adalah Yazir Akramullah (biasa dipanggil Om Jir-Danpur). Danpur mengomentari perseturuan salah seorang anggota DPRK Aceh Selatan dengan salah satu kepala dinas. 

Menurut Om Jir, seharusnya peristiwa tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tanpa riuh-renyah di media (baca: Bak Jok dan Pariwisata). 

Sebenarnya, ada beberapa peristiwa politik di Aceh selama ini yang sudah sampai ke taraf luwih.

Pertama, status Gubernur Aceh, yang sampai hari ini masih Pelaksana Tugas. Apakah anda tidak luwih? Bayangkan saja, sejak dilantik Juli 2017, pemerintah Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sudah berusia tiga tahun.

Dari tiga tahun itu, Nova sudah menjabat sebagai Plt. Gubernur Aceh selama dua tahun.

Padahal, Irwandi sebagai Gubernur Aceh sudah dua tahun menjadi tahanan KPK. Entah dimana nyangkutnya, sehingga belum ada tanda-tanda pengangkatan Nova sebagai Gubernur defenitif.

Selama ini, Nova memimpin Aceh sendirian, tanpa wakil. Kondisi ini terancam sampai akhir masa jabatan.

Kedua, Perseteruan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sependek pengetahuan saya, yang langgeng itu hanyalah pasangan Mawardi-Illiza di Banda Aceh dan pasangan Aiyub Abbas-Said Mulyadi di Pidie Jaya.

Kedua pasangan tersebut berlanjut sampai pilkada tahap kedua. Selebihnya, belum sampai satu periode sudah bagi breuh.

Baik yang terang-terangan seperti pasangan Bupati-Wakil Bupati Aceh Besar, Aceh Barat, Simeulu dan Aceh Tengah, maupun yang menahan dalam hati. Untuk model yang kedua ini akan kelihatan pada pilkada berikutnya: pindah pasangan.

Yang paling parah itu Aceh Tengah. Bukan hanya retak, nampaknya sudah pecah. Susah untuk diperbaiki. Berbagai pihak telah mencoba memediasi.

Mulai dari tokoh adat Gayo, Plt. Gubernur, Kapolda, sampai partai pengusung. Kesemuanya berakhir sia-sia. Keduabelah pihak tidak dapat menerima.

Terakhir, mediasi juga coba dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Pertemuan yang seyogyanya dilakukan Senin (6/7) gagal terlaksana.

Perseteruan mereka kalau di-film-kan sudah menyaingi sinetron Tersanjung, yang kisahnya tidak habis-habis. Atau demo yang satu itu, berjilid-jilid. Permintan Wakil Bupati agar Bupati menyerahkan beberapa kewenangan nampaknya sulit terjadi.

Seharusnya, sebagai pemimpin yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Aceh Tengah tugas mereka adalah menyelesaikan persoalan masyarakat. Lha, ini bagaimana, kok terbalik, masyarakat yang harus menyelesaikan masalah mereka. Malu dong, Om!

Ini pelajaran penting bagi kita, terutama masyarakat non-partai politik yang tiba-tiba diajak oleh tokoh politik untuk mendampinginya di ajang Pilkada. Jangan mau, jangan. Kecuali Anda sudah tau tugas Wakil.

Wakil Kepala Daerah itu fungsinya ya mendampingi Kepala Daerah. Anda tahukan pendamping? Kalau Kepala Daerah berhalangan, barulah Wakil memiliki peran penuh. Untung-untungan jika sang Kepala Daerah berhalangan tetap, seperti nasib Nova yang ditinggal pergi Irwandi.

Ibarat kata ni, kalau di rumah tangga, suami bertindak sebagai kepala, istri sebagai wakil.

Kalau hubungan harmonis, suami dengan senantiasa mendengarkan keluh kesah istri. Sebaliknya, jika tidak harmonis, bukan hanya tidak mendengar, tapi bisa sampai ke Mahkamah Syariah.

Di situ bedanya sodara-sodara sekalian. Kalau tak harmonis di politik? Tidak ada satu Mahkamah pun yang dapat megadili.

Mau Anda sodor perjanjian yang di teken darah di atas materai 6000 pun tak ada guna. Nangis tujuh hari-tujuh malam pun tak merubah keadaan.

Jadi bagaimana juga? Ya, mbok akur-akur sajalah. Kalau Pak Wakil mau terlibat dalam pengambilan keputusan, ngomongin baik-baik. Meregek saja seperti rengekan istri kepada suami. Mau mengelola dinas secara mandiri? Ya, ndak bisa.

Pak Bupati juga demikian. Penuhi janji-jani politik yang pernah Anda ucapkan tempo hari, di saat mencari Wakil. Karena ucapan yang selanjutnya Anda teken diatas materai itulah yang meracuni pikiran Wakil.

Mengangkat libidonya. Padahal, Pak Wakil lagi enak tidur bersama cucu, atau lagi mengajar di pesantren, ada juga yang lagi asyik-masyuk dengan usahanya.

Ini ya Pak Bupati, gara-gara janji manis Anda, menyebabkan Pak Wakil meninggalkan zona amannya. Berjudi bersama Anda. Apakah Anda kira, kalau kalah di Pilkada hanya Anda saja yang rugi? Pak Wakil juga porak-poranda. Lha, ini menang, harusnyakan juga sama-sama bahagia.

Kenapa pula Anda tiba-tiba amnesia? Menyanggah segala janji manis yang pernah keluar dari mulut busuk mu itu? bagaimana mewujudkan janji kepada masyarakat? Toh, Wakil yang berjuang bersama-sama sudah duluan Anda kibuli?

Wah. Wah. Cukup. Cukup. Apakah salah kita luwih terhadap situasi demikian? Janji mereka buat sendiri. Manfaat mereka rasakan sendiri. Tapi, kok malah ketika ribut melibatkan orang se-Provinsi? Sudah begitu, tidak damai pula.

Luwih yang terakir. Ini terkait pesepeda. Warga kota Banda Aceh dihebohkan oleh sekelompok emak-emak berpakaian minor mengayuh sepeda.

Mengayuh sepeda menjadi salah satu praktik new norwal selama Corona. Mulai sosialita, pejabat, pedagang, politisi, penulis, sampai orang awam sudah beramai-ramai bersepeda.

Nah, sekelompok emak-emak atau kakak-kakak itu berpoto dengan jersey minor dan dominasi warna pink lengkap dengan kacamata hitam. Celakanya, poto itu tersebar di media sosial.

Sontak, menjadi perbincangan hangat di Nanggroe Syariat. Tak tanggung-tanggung, menarik Wali Kota ke pusaran Pesepada Seksi itu.

“Tangkap” kata Pak Wali. Tak perlu waktu lama, sekelompok pesepada itu “ditangkap”. Mereka dibina dan meminta maaf.

Lantas, dimana luwihnya? Begini. Inikan Nanggroe sayariat? Iya, iya. Tapi kenapa ketika poto sudah viral, pak Wali baru memerintahkan tangkap? kenapa tidak pada saat bersepeda? Apakah Polisi Syariat lagi tidur? “Hoi, jumlah Polisi Syariat kan terbatas, apalagi hari libur.” Iya, iya.

Kita lanjut ya, kalau memang busana yang dipersoalkan, saya sarankan ke Pak Wali, main-mainlah ke pusat perbelanjaan, ke tempat rekreasi, ke Blang Padang, atau sekali-kali kalau sudah mulai Liga Indonesia, Pak Wali menonton pertandingan Persiraja Vs Persija.

Busana seperti pesepeda itu bukan barang langka. Saya yakin Pak Wali akan menelan ludah. Apakah para pengunjung pasar, tempat rekreasi, dan pemain Persiraja yang menampakkan aurat itu Pak Wali suruh tangkap semua?

Plis deh Pak wali. Jangan lebay.

Nah, itukan, sudah mulai terasa luwihnya. Luwih kepada pesepeda itu. Luwih kepada penyebar poto dan sama luwihnya dengan perintah tangkap oleh Pak Wali. Cukup sekian dulu, sebelum Anda juga luwih terhadap tulisan yang panjang dan bertele. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi, soal pesepeda ini.

Sekian. Terima kasih. Terima sayang. Dan, tak terima buli.

Komentar

Loading...