LKS dan Kebijakan Walanca-Walance

LKS dan Kebijakan <i>Walanca-Walance</i>

Oleh: Alja Yusnadi 
Bukan Lembaran Kerja Siswa, LKS ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, lengkapnya: Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Oleh karena qanun itu, banyak orang dibuat sibuk, dibuat pening, mulai dari masyarakat (nasabah) hingga perusahaan jasa keuangan. Kerumitan itu terjadi karena seluruh lembaga keuangan yang ingin menjalankan usahanya di Aceh, wajib syariah. Pilihannya ada dua: Syariah atau angkat kantor dari Aceh.

Beberapa diantara lembaga keuangan itu memilih meninggalkan Aceh, ada juga yang ikut syariah. Dari yang ikut syariah itu yang paling menyedot perhatian adalah bergabungnya beberapa bank syariah yang merupakan anak perusahan bank milik negara (BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah) merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Entah ada hubungan dengan LKS atau tidak, respon merger itu cukup menyita perhatian publik, rata-rata mengeluhkan proses migrasi itu. Dari sekian kekecewaan yang diluapkan di media sosial itu, beberapa diantaranya sudah saya tulis di kolom AY Corner edisi sebelumnya: Jika Tidak Migrasi, Kita Bisa Apa?

Ada lagi, yang ini juga harus saya kutip, karena di posting oleh salah seorang dosen ekonomi, “Dia yang merger kita yang pening. Datang jam 10, nomor antrian sudah habis. Disuruh datang besok jam 7. Dikira kita ngak ada kerja apa? Berapa habis waktu nasabah tunggu giliran.”

Kita bisa memahami kejengkelan ekonom itu yang juga menjadi kejengkelan nasabah lain. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dosen ekonomi itu, perubahan sistem di perusahaan penyedia jasa keuangan, kenapa nasabah yang dibuat pening.

Itu tentang nasabah. Belakangan, keluhan juga datang dari Agen BRI. Mereka meminta kepada pemerintah agar BRI Link masih bisa melakukan transaksi, selama BSI belum berjalan sempurna. Usaha yang telah mereka jalankan bertahun-tahun, harus berakhir karena LKS itu. 

Para agen BRI Link itu sudah mengadukan nasibnya kepada DPR Aceh, BRI Wilayah Aceh, BSI Wilayah Aceh, dan OJK Wilayah Aceh. Intinya, mereka meminta agar BRI Link tetap bisa beroperasi di Aceh, minimal untuk sementara waktu, sampai BSI mampu menyediakan layanan serupa.

Aspirasi itu di tangkap dengan baik oleh eksekutif dan legislatif Aceh. Gubernur Aceh sudah menyurati BRI, beberapa anggota DPR Aceh sudah menggulirkan wacana revisi qanun LKS. Yang paling getol itu Asrizal H. Asnawi.

Politii PAN ini langsung mengusulkan revisi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Aceh, baru-baru ini. Untuk revisi, setidaknya diusulkan oleh tujuh orang anggota DPR Aceh, minimal dari dua fraksi yang berbeda. Jika usul Asnawi ini di ikuti oleh sikap politik fraksi PAN, hanya perlu mengkomunikasikan dengan satu fraksi lagi.

Fraksi Demokrat adalah yang paling mungkin, karena sejalan dengan sikap politik Gubernur Aceh, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Ketua DPD Partai Demokrat. Atau, dalam skema yang berbeda, Gubernur Aceh dapat menggalang kekuatan melalui fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPR Aceh, itupun kalau masih solid. Tanpa itu, pernyataan politik di media hanya menjadi bualan belaka yang tidak alang-kepalang pandirnya.

Seingat saya, setelah qanun Bendera, qanun LKS ini lah yang paling banyak mendapat atensi publik. Ramainya itu setelah menjadi qanun, setelah diundangkan. Andai saja tanggapan kritis itu ramai di saat pembahasan, pasti hasilnya lebih berkualitas.

Dalam proses pembuatan qanun, publik dapat memberi masukan atau kritik kepada eksekutif atau legislatif. Salah satu medianya adalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Saya tidak tahu, apakah dalam RDPU yang dilaksanakan pada tahun 2017 itu masukan-masukan yang terjadi seperti hari ini pernah dibincangkan?

Jika merujuk lebih jauh lagi, sebelum naskah rancangan qanun diserahkan kepada DPR Aceh, Pemerintah Aceh sebagai pemrakarsa terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik (NA). Apakah dalam tinjauan sosiologis sudah dikaji akan terjadi gejolak di masyarakat?

Bisa jadi, baik Pemerintah Aceh, penyusun NA, Pansus DPR Aceh tidak memprediksi hal ini akan terjadi seperti respon beberapa Bank Syariah tadi.

Persoalan belum selesai, beberapa pengusaha Aceh memilih menyimpan uangnya di Bank konvensional di luar Aceh. ini bukan anti syariah, bukan pula menolak LKS. Alasannya, mitra usaha masih menggunakan bank konvensional. Apakah qanun LKS tidak memprediksi hal ini akan terjadi? Dan, jika eskalasinya masif, apakah tidak mengganggu perekonomian Aceh yang masih terseok-seok itu?

Dengan mempertimbangkan hal-hal demikian, saya rasa apa yang disampaikan Asrizal patut dilanjutkan, kecuali, qanun LKS membuat prasyarat, tidak boleh direvisi dalam jangka waktu tertentu, seperti qanun Rencana Tataruang dan Wilayah.

Merevisi itu tidak sama dengan menolak, bisa jadi merubah beberapa pasal, mengurangi pasal yang tidak relevan atau menambah pasal baru untuk mengakomodir dinamika yang ada di tengah masyarakat.

Belajar dari LKS, DPR Aceh harus memberikan catatan untuk proses legislasi. Selain mengejar kuantitas, kualitas juga harus diperhatikan, apalagi untuk qanun yang ruang lingkupnya sangat luas dan menjangkau berbagai kepentingan masyarakat. Jangan sampai, walanca-walance, awai but dudo pike, ya seperti qanun LKS itu.

Iklan Bank Aceh Idul Adha 1442

Komentar

Loading...