Lintas Sektor Dorong Terbentuknya Sekber Penanganan Stunting di Aceh Selatan

Lintas Sektor Dorong Terbentuknya Sekber Penanganan Stunting di Aceh Selatan
Konvergensi, Koordinasi dan Konseling LP/LS untuk Penuruna Stuntung di Aula Bappeda Aceh Selatan.

TAPAKTUAN – Stakeholder dari lintas sektor mendorong terbentuknya sekretariat bersama (Sekber) untuk penanganan stunting di Kabupaten Aceh Selatan.  

Wacana itu mengemuka saat pertemuan Konvergensi, Koordinasi dan Konseling LP/LS untuk Penuruna Stuntung yang berlangsung Kamis (14/10/2021) di aula Bappeda Aceh Selatan.

Kegiatan itu difasilitasi oleh Unicef, Dinkes dan Bappeda. Sedangkan narasumbernya Asisten III Setdakab T. Darisman, Kepala Dinas Kesehatan Fakhrijal, Fasilitator Stunting District Health Unicef M. Erwin Arifin dan moderator Yusrizal, Kabid Perencanaan pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM Bappeda yang juga wakil Koordinator Tim Percapatan Penurun Stunting.

Fasilitator Stunting District Health Unicef M. Erwin Arifin mengatakan butuh pertisipasi semua pihak untuk mendorong terbentuknya Sekber penanganan stunting di Kabupaten Aceh Selatan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksaan di lapangan.

“Kita butuh sekretariat bersama disana akan dibagi tugas masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” kata Erwin.

Menurutnya untuk menangani stunting dibutuhkan peran seluruh pihak yang terlibat agar program bisa berjalan baik dan tidak saling bertabrakan.

Erwin memaparkan ada setidaknya ada delapan tahapan aksi konvergensi untuk penurunan stunting yakni: analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup Peran Desa/Kelurahan,  Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Sistim Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan terakhir Review Kinerja  Tahunan.

“Delapan aksi konvergensi tersebut dilakukan  mulai dari proses  perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan,” jelas M. Erwin Arifin.

Sementara itu T. Darisman mengatakan, dalam  upaya  penurunan stunting, Pemerintah telah menetapkan  Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) yang bertujuan untuk mempercepat penurunan Stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada.  

“Terdapat lima pilar dalam strategi nasional tersebut, yaitu: komitmen dan visi kepemimpinan, Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; Gizi dan ketahanan pangan; dan  Pemantauan dan evaluasi,” terang Darisman.

Ia menambahkan “Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait maupun pihak non pemerintah seperti swasta, masyarakat, dan komunitas.”

Pada kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan Fakhrijal menyampaikan tahun 2022 Aceh Selatan menjadi Lokus Stunting.

“Angka balita yang menderita stunting saat ini di Aceh Selatan 532 balita atau sekitar 24% dari jumlah balita 2.176,” kata Fakhrijal.

Ia mengatakan tanggungjawab pengentasan stunting bukan saja tanggungjawab SKPK tertentu melainkan menjadi tanggungjawab Bersama.

“Permasalahan stunting sendiri bukan hanya tangggungjawab Dinas Kesehatan saja, tapi ini menjadi tanggungjawab Bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan aksi konvergensi bisa dilakukan melalui intervensi gizi spesifik  atau kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

Selain itu upaya- upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan.

Pengentasan stunting sedikitnya melibatkan sepuluh instansi terkait diantaranya; Dinas Kesehatan, Setdakab, Bappeda, DP3AKB, DPMG, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) .

Dalam pertemuan merekomendasikan 3 poin yakni:

1. Persiapan pertama, Pemkab sudah membuat SK Tim Penanganan Stunting yang terdiri dari 3 Pokja dari 10 SKPK dan selanjutnya untuk Sekretariat akan dikomunikasikan dengan pimpinan.

2. Setiap SKPK terkait untuk dapat mempersiapkan gerakan aksi bersama  terhadap penanganan stunting tahun 2022, kemudian Bappeda akan  memverifikasinya.

3. Sekber akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan SKPK dan melakukan pemantauan secara periodik.

Komentar

Loading...