Kubu Moeldoko Gugat Menkumham, Demokrat : Memalukan 

Kubu Moeldoko Gugat Menkumham, Demokrat : Memalukan 

JAKARTA, ANTEROACEH.com - Partai Demokrat menanggapi gugatan kubu Moeldoko terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait urusan Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memalukan.

Herzaky menjelaskan, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi kasus Covid-19 yang tengah mengalami lonjakan signifikan. 

Menurutnya dalam kondisi genting seperti saat ini, sepatutnya Moeldoko lebih fokus membantu Jokowi bukan malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara demi ambisi politik pribadinya.

“Dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidak patuhan pada hukum dan sekaligus ketidak kompakan diantara para pembantu Presiden," ungkap Herzy melalui rilis yang diterima anteroaceh.com, (25/6/2021).

Herzaky menerangkan, legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, tentunya hal ini juga akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, dimana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk.

Padahal, kata Herzaky, saat itu Menkumham yang disaksikan Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah. Namun dalam gugatannya di PTUN, *KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Sungguh memalukan dan menyedihkan.

“Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko. Kami yakin, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum,” tegas Herzaky.

Sebagaimana diketahui, pada hari Jumat (25/6), Moeldoko dan Jhonny Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021. 

Saat itu, Menkumham menegaskan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menkumham RI no. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. 

Selanjutnya, Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Komentar

Loading...