Konflik Internal PNA Selasai, DPP Ancam Tindak Pengganggu Konsolidasi

Konflik Internal PNA Selasai, DPP Ancam Tindak Pengganggu Konsolidasi

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Nurdin Ramli memastikan tidak ada lagi konflik internal partai. Buktinya  semua pimpinan DPRK dari PNA sudah dilantik setelah sempat tertunda setahun lebih.

“Tidak ada lagi konflik internal PNA, memang sempat terjadi konflik internal yang menimbulkan kemacetan administrasi namun semua itu sudah terselesaikan,” ungkap Tgk Nurdin kepada anteroaceh.com, Senin (22/3/2021).

Saat ini pihaknya sedang giat berkonsolidasi dengan seluruh pengurus di seluruh Aceh, untuk memperkuat partai.

“Saat ini kami sedang berkonsolidasi dengan jajaran DPW diseluruh Aceh. Kami akan tindak tegas pengganggu agenda ini,” tegasnya.

Tgk Nurdin  menceritakan  bahwa kemacetan administrasi bermula ketika Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum memberhentikan Miswar Fuady dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PNA.

Katanya, suatu saat di Jakarta, Irwandi Yusuf menolak kedatangan Miswar Fuady  untuk pertama kali karena dianggap Bendahara Umum PNA versi KLB , bahkan dianggap motor penggerak KLB di Bireuen.

“Akhirnya Irwandi Yusuf melunak setelah  saya ingatkan bahwa sudah setahun lebih pimpinan DPRK dari PNA tidak dilantik dan akan terus terzalimi bila konflik ini dipertahankan,” ungkapnya.

Kemudian pada 14 November 2020 lalu, ia membawa Miswar menghadap Irwandi dan dicapai kesepakatan bahwa Irwandi Yusuf sebagai Ketum merangkul kembali Miswar sebagai Sekjen.

Keduanya juga setuju  bersama-sama menjalankan roda partai berdasarkan SK Menkum HAM tahun 2017 tentang Pengesaan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh.

Tgk Nurdin menambahkan, paska Mahkamah PNA mengirim surat Nomor 01/MP-PNA/XII/2020 per 3 Desember 2020 perihal perselisihan kepengurusan  PNA terselesaikan di  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.

Tgk Nurdin adalah mantan Panglima GAM Wilayah Singkil ia ditunjuk  Irwandi Yusuf sebagai komunikator politik ke semua partai di Aceh, khususnya partai tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang dimotori Muzakir Manaf (Mualem).

Ketika ditanyakan perihal masih ada pihak-pihak yang mengupayakan legalitas KLB PNA di Bireuen, Tgk Nurdin menyatakan bahwa itu semua sudah selesai sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753 K/Pdt.Sus-Parpol/2020 .

“Putusan MA tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai Nanggroe Aceh, Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh, jadi tidak ada lagi persoalan,” tutupnya.

Sementara itu berdasarkan salinan berita acara rapat khusus Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh di Jakarta  pada Senin tanggal 7 Desember 2020 lalu yang  membahas konsolidasi PNA, menyatakan bahwa perselisihan kepengurusan PNA telah terselesaikan dan kembali kepada hasil Kongres I Partai Nasional Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Mei 2017 di Amel Convention Hall Banda Aceh serta telah didaftarkan dengan Akta Notaris Yuniarti, S.H., M.Kn. Nomor 1 Tanggal 2 Juni 2017.

Kemudian  telah mendapat pengesahan dari Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Juli 2017 Nomor W1-306.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Menjadi Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-675.AH.11. 01 Tahun 2017 tentang Pengesaan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh.

Tiyong Diberhentikan
Di point berikutnya, Majelis Tinggi PNA memerintahkan DPP PNA untuk melakukan konsolidasi internal di semua tingkatan kepengurusan.

Selain itu, MTP juga mendukung pemberhentian Samsul Bahri alias Tiyong dari Ketua Harian dan Pengurus DPP PNA, melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor 508/PNA/A/Kpts/KU-SJ/XI/2020 Tanggal 30 November 2020 untuk memudahkan upaya-upaya konsolidasi Partai Nanggroe Aceh.

Selanjutnya pada poin terakhir, terakhir MTP memerintahkan DPP PNA untuk menindak tegas kader PNA yang melakukan upaya-upaya delegitimasi legalitas PNA, termasuk memberhentikan kader dimaksud dari keanggotaan PNA.

Komentar

Loading...