Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Kompletnya Peradaban Aceh

Kompletnya Peradaban Aceh
Tarian Taket Pukat - foto Media

Membaca artikel Ramli Cibro yang berjudul " Apakah Peradaban Aceh itu Fiksi?" (Serambi 18/08/2018). Artikel tersebut muncul karena menyikapi substansial tulisan dari Teuku Kemal Fasya yang sebelumnya menyindir tentang acehnologi dan fiksi. Tulisan ini mencoba untuk menemukan titik temu dan menepis titik perbedaan perspektif dari dua tulisan sebelumnya (Teku Kemal Fasya dan Ramli Cibro). Sejatinya kondisi peradaban Aceh masa kini tak dapat diukur dari perspektif fiksi atau fakta tentang peradaban Aceh masa lalu. Tetapi, peradaban Aceh harus mampu diukur dari sejauhmana kedeladanan moral yang diciptakan oleh para pendahulu dan pelaksana saat ini. Sebut saja golongan pendahulu dan pelaksana itu adalah akademisi dan politisi.

Tampaknya, persoalan peradaban Aceh cenderung diarahkan kepada kaum ademisi, dan jarang melihat bagaimana relasi politik antara akademisi dan politisi. Secara permainan di balik layar, tak jarang kita menemukan ada relasi buruk antara keduanya. Terkadang akademisi cenderung mencari posisi aman ketika berkomunikasi dengan politisi, bahkan integritas akademisi pun dapat tergadaikan di hadapan politisi demi keberlagsungan karir intelektualnya. Sebaliknya, tak jarang pula politisi memanfaatkan jasa-jasa akademisi untuk kepentingan kekuasaannya. Kondisi sedemikian bukanlah barang baru dalam kajian filsafat sejarah. Oleh karena itu, sungguh berlebihan rasanya jika terdapat anggapan bahwa arah peradaban hanya ditentukan oleh peran akademisi semata.

Terkait dengan narasi fiksi atau ilmiahnya sebuah produk peradaban, penulis ingin sampaikan bahwa tidak semua fiksi akan menghasilkan kemungkaran. Dan tidak semua yang ilmiah selalu menghasilkan kemaslahatan. Fiksi dan ilmiah adalah dua hal yang berpotensi menghasilkan kebaikan atau keburukan, hanya saja praktik rekayasa sosial yang diperankan akademisi dan politisi membuat narasi fiksi dan ilmiah menjadi "berasap" dalam merekam suatu peradaban. Dalam konteks peradaban Aceh, semua sejarawan tak etis bila mengklaim bahwa hasil penelitiannya yang paling benar. Seolah-olah dengan hasil penelitian mereka itu dapat memaksa peradaban Aceh sesuai dengan hasil temuannya. Menyikapi sejarah peradaban Aceh ini tidak mudah dan butuh kesabaran tanpa asumsi berlebihan untuk menentukan wajah peradaban Aceh yang hakiki.

Perabadan Aceh tidak dapat ditemukan ketika kita hanya pasrah kepada para kaum akademisi. Pemilik intelektual bukan hanya di tangan akademisi, tetapi pemilik intelektual yang sesungguhnya terdapat pada rakyat yang enggan mengakui dirinya sebagai akademisi tapi mampu berbuat melampaui kinerja akademisi yang berbalut beban proyek penelitian. Sebab pemilik pengetahuan sejati tidak hanya dikhususkan pada akademisi. Begitu pula dengan suasana keilmuan yang tak hanya berasal dari kampus-kampus. Tetapi pengetahuan juga dapat muncul dari pinggiran sawah kosong atau di tumpukan pohon kedondong yang menghasilkan tenaga listrik.

Yang disebut peradaban itu tak sederhana, dan tak rasional jika hanya berpedoman pada satu atau dua perspektif saja. Begitu pula halnya dengan persoalan sejarah, tak cukup mengenal batu nisan atau sejarah sultan dan sultanah Aceh semata. Melainkan harus memahmi segala sesuatu yang komplet di balik perkembangan Aceh. Kompletnya suatu peradaban disebabkan oleh prosesnya yang terus berkelanjutan. Rasionalitas transformasi masa lalu ke masa kini adalah penentu bagi situasi Aceh masa depan. Proses berkelanjutan inilah yang dinamakan sebagai pertumbuhan peradaban.

Tak mungkin jika menilai peradaban Aceh dengan landasan ego keilmuan seseorang atau sekelompok orang semata. Konon lagi memaksakan fenomena Aceh saat ini untuk kembali pada masa kejayaan Aceh masa lalu. Idealnya, kejayaan Aceh dan kesuraman Aceh masa lalu harus menjadi cerminan bagi masa kini dalam menentukan nasib masa depan. Menariknya, terdapat beberapa sejarawan dan antropolog terkadang terlalu berlebihan dalam menilai peradaban. Sehingga persoalan lemahnya kualitas baca Alquran pun diklaim sebagai kegagalan Aceh masa lalu.

Tentunya dalam upaya membandingkan dua fenomena peristiwa harus seimbang, tak boleh berat sebelah. Tidak selamanya kegagalan Aceh masa kini terjadi karena ulah Aceh masa lalu. Yang harus kita ketahui saat ini adalah siapakah yang berperan di balik gagasan Aceh masa kini? Apakah pententunya Denys Lombard, Anthony Reid atau ada nama penguasa terdahulu yang luput dari para sejarawan? Kita semestinya harus jeli dan cermat dalam membedakan kebudayaan dan peradaban, layaknya jelas dalam menentukan perbedaan fiksi dengan fakta. Kebudayaan adalah serangkaian proses yang mewujudkan peradaban. Dan peradaban adalah hasil dari proses kebudayaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks persoalan peradaban Aceh saat ini, apakah masyarakat sedang menilai kebudayaan atau sedang memahami peradaban? jika keliru menilai, maka keliru pula gagasan dalam memahami peradaban Aceh. Sebagai contoh, fenomena presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Aceh ketika memperingati hari kemerdekaan ke-73. Apakah tindakan presiden Joko Widodo tersebut merupakan sebuah bentuk produk peradaban atau hanya sebatas tindakan keseharian sebagai sosok presiden yang menghargai adat-istiadat di nusantara?

Terkadang wacana peradaban sering digunakan untuk menghakimi suatu rezim atau mencari posisi pembenaran bagi oknum akademisi. Pola ini membuka jalan bagi berkembangnya sejawaran dan antropolog yang memkasa imajinasinya untuk menjadi fakta sosial, perilaku inilah yang sering disebut sebagai proses rekayasa intelektual dalam peradaban.

Suka tidak suka, belum satupun tokoh di Aceh yang berhasil meyakinkan masyarakatnya bahwa dirinya adalah seorang sejarawan yang mumpuni dalam mendeskripsikan peradaban Aceh secara utuh dan sempurna. Munculnya gagasan Aceh khas Hasan Tiro atau Ali Hasjmy paling tidak telah mewarnai dalam perbincangan tentang peradaban Aceh. Belum validnya data tentang peradaban Aceh saat ini bukan menandakan peradaban Aceh itu tidak ada. Dan bukan berarti pula jika peradaban Aceh yang valid belum ada, membuat kita berani untuk memaksa yang tidak ada menjadi ada dengan kemampuan imajinasi yang kita miliki.

Seyogianya, peran penguasa (rezim) dalam melakukan manipulasi sejarah harus diusut tuntas oleh seluruh praktisi peradaban, apakah praktisi tersebut berprofesi sebagai antropolog, sejarawan, ataupun aristokrat. Sudah saatnya para akademisi harus membuka pikiran dan hati dari gagasan dan data sejarah yang mungkin tak terlacak dalam berbagai program penelitiannya. Selain itu, patut kita mencari fakta di balik fenomena para peneliti yang menerbitkan buku tentang sosok penguasa secara instan. Dengan gagasan ini paling tidak kita telah berupaya untuk mengurangi angka peneliti yang berselingkuh dengan pengusa dalam merekayasa peradaban daerahnya sendiri. Bukankah kita sepakat bahwa kekuasaan suatu rezim sangat berpotensi untuk mendesain sejarah sesuai keinginan nafsu politiknya? Bukankah kita tidak menutup mata tentang adanya akademisi yang bersedia menggadaikan integritas demi asap dapur keluarganya? Atas nama kebenaranlah kita dapat bersatu dalam melawan kemunafikan kaum intelektual.

Oleh karena itu, membicarakan peradaban Aceh tak semudah membalik telapak tangan, butuh data yang banyak dan valid, serta butuh keberanian yang kuat untuk mengugat narasi kebudayaan rekayasa oknum akademisi yang terlanjur dianggap benar. Komitmen dan sikap sinergi kaum intelektual lintas sektoral harus terbangun dalam sirkulasi pendidikan di Aceh, sehingga generasi Aceh selanjutnya tak semakin bingung dalam memahami peradaban Aceh yang sesungguhnya.

Zulfata, S.Ud,. M.Ag., Dosen luar biasa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dan penulis buku Agama dan politik di Aceh - (tiga Jilid), Email: fatazul@gmail.com

Komentar

Loading...