Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Komisi

Komisi

Oleh: Alja Yusnadi 

JIKA anda pedagang motor bekas, pedagang hewan ternak, pedagang tanah atau harlan angkutan umum, pasti tersenyum-senyum saat mendengar komisi.

Bagaimana tidak, komisi adalah hak yang anda terima atas jeri payah atau usaha. Biasanya, pedagang itu menjembatani antara penjual dan pembeli. Lebih tepat disebut Agen.

Atas jeri payah itu, agen mendapat imbalan. Tidak ada aturan berapa besaran. Bisa saja agen mendapat dari penjual, pembeli atau dari keduanya.

Disinilah keahlian seorang agen dibutuhkan. Tidak sembarang orang dapat menjalani profesi ini, butuh skil. Jago meyakinkan orang dan punya relasi luas, minimal dua itu menjadi modal pokok. Selebihnya tergantung situasi lapangan.

Jenis pekerjaan ini sudah ada sejak lama, saya perkirakan sejak manusia meninggalkan cara hidup nomaden dan meninggalkan transaksi barter. Disela permintaan dan suplay, disitulah agen berada.

Sebenarnya, agen tidak terbatas dari bidang kerja yang saya sebutkan diatas, hampir dalam setiap kebutuhan ada agen, corak dan ragamnya saja berbeda. Mungkin, start-up, atau market place dapat dikatagorikan agen masa kini, yang mempertemukan penjual dan pembeli.

Itulah tadi komisi dalam perspektif ekonomi. Sekarang kita lanjut pada komisi dalam pengertian yang lain. Komisi yang berupa pengelompokan berdasarkan bidang tugas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk DPR Daerah, kalau di Aceh disebut DPRA. Sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi kinerja pemerintah, DPRA mengelompokkan diri menjadi 6 komisi.

Setiap Komisi akan bermitra dengan Organisasi Prangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sesuai bidang.

Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan akan bermitra dengan Komisi IV DPRA. Kemitraan ini akan diwujudkan dalam berbagai rapat. Mulai merencanakan program dan anggaran, hingga pengawasan. Komisi IV lah yang akan bertindak sebagai pengawasan Dinas “basah” tersebut. Basah karena mengurus air, dan basah karena banyak mengelola proyek fisik. Begitu seterusnya untuk Komisi-komisi yang lain.

Gegara komisi ini juga, DPRA menuai polemik internal. Lembaga terhormat itu memerlukan waktu sekitar 6 bulan baru bisa menghasilkan kata sepakat untuk pengisian komisi-komisi tadi.

Ini menjadi proses terlama pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD se Indonesia, layak dapat award. Ada tarik, banyak ulur. Keberadaan komisi sangat vital. Tanpa komisi, DPRA dapat dikatakan lumpuh. Tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal.

Perkara polemik ini dapat kita baca dengan baik diberbagai media, sudah banyak yang mengulasnya. Salah satu yang dipertentangkan oleh Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) dengan Koalisi Pendukung Pemerintah (KPP) adalah komposisi pimpinan AKD. Saya menyebut KPP untuk mempermudah saja, antitesa dari KAB yang memilih jalan sebagai mitra kritis Pemerintah Aceh. Ada Fraksi PA sebagai lokomotifnya, diikuti Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PNA. Diluar KAB, masih ada Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB-PDA.

Sebenarnya, partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada 2017 adalah Partai Demokrat (PD), PNA, PKB, PDA dan PDI Perjuangan. Setelah pemilu legislatif, partai pengusung yang berhasil membentuk Fraksi penuh di DPRA adalah PD dan PNA. PKB, PDA dan PDI Perjuangan “fusi”, membentuk Fraksi Gabungan, namanya Fraksi PKB-PDA.

Belakangan, Fraksi Partai Golkar (PG) dan Fraksi PPP bergabung bersama koalisi yang dipimpin PD. Kebalikannya, PNA justru merapat ke KAB. Hasilnya, jadilah PNA memimpin komisi V, sementara PD dan PG malah tidak memimpin satu komisi pun.

Arah koalisi sedikit melengkung, diagonal. Dembarkasinya tidak begitu jelas. KAB dengan KPP secara jumlah fraksi berimbang, empat lawan empat. Hanya saja KAB menang dijumlah anggota.

Saya belum melihat ada agenda khusus dari koalisi ini, selain untuk menguasai komisi. Diawal terbentuk, KAB ini berkomitmen mengawal implementasi UUPA dan MoU Helsinki, keduanya ini diyakini sebagai sumber kekuatan Aceh untuk masa hadapan.

Padahal, sejak disahkannya UUPA tahun 2006 lalu, sudah 3 periode DPRA dan Gubernur berlalu. Tidak ada perdebatan berkelas yang dimunculkan, kecuali soal penguasaan atas Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dengan alasan itu pula menghantarkan Gubernur Irwandi Yusuf dan Bupati Ahmadi harus berurusan dengan KPK; mereka didakwa mengatur pengelolan beberapa anggaran yang bersumber dari DOKA.

Secara umum, koalisi itu terbentuk atas 2 dasar, pertama dasar kesamaan idiologi, dan kedua dasar untuk meraih kemenangan di parlemen atau ingin menjadi mayoritas. Jika kita mengacu kepada koalisi yang ada di DPRA, sepertinya mengarah kepada yang kedua. Baik KAB maupun KPP bersekutu ingin memenangkan pertarungan di internal, hasilnya, untuk AKD strategi KAB berhasil.

Enam bulan sudah Plt. Gubernur mengelola Pemerintah Aceh sendirian. Kalau dalam percintaan sungguh kesepian. Bayangkan, selain tanpa wakil, Plt. Gubernur juga tidak didampingi AKD yang merupakan mitra SKPA dalam bekerja. Atau malah sebaliknya? Dengan adanya AKD akan menambah ruwet, mutar-mutar? Dalam proses check and balancing, posisi legislatif memang untuk “mendakwa” eksekutif dalam menyusun anggaran.

Dakwaan itu untuk memastikan APBA berpihak kepada rakyat, yang salah satu prosesnya adalah pembasaan SKPA dengan Komisi, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Badan Anggaran (Banggar). Dalam Bahasa lain, AKD ini menjadi penambal lubang pada rencana kebijakan yang sobek. Sebelum menjadi kebijakan, ibaratnya, Pemerintah Aceh menyakan kepada rakyat, melalui wakilnya, wahai rakyatku, apakah kebijakan ini sudah tepat untuk kalian?

Karena tidak mungkin ditanyakan satu persatu, demokrasi kita mengaturnya melalui lembaga perwakilan. Sudah seharusnya APBA merupakan pengejawaentahan dari aspirasi rakyat yang dititipkan melalui reses anggota DPRA dan Musrenbang oleh SKPA.  

Jadi, AKD  merupakan senjata yang dapat digunakan untuk menodong pemerintah agar anggaran pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat, kalau anggota Dewan kecipratan sedikit, ibarat pedagang hewan ternak, bau-bau kerbau dikit tidak apapalah, atau penjual minyak wangi yang ikut kecipratan wangi. Yang jangan, lebih banyak kecipratnya dari pada untuk rakyat, ini yang kurang ajar. 

Senin, 19 April lalu, DPRA telah berhasil mencapai kata sepakat, semua Fraksi sudah menyetujui, dan palu sudah diketuk, AKD pun terbentuk. Dari komposisi yang ada, semua pimpinan komisi dikuasai KAB. Bahkan, Fraksi PA menguasai Komsi I yang membidangi Hukum, Politik, Pemerintahan dan Keamanan, dan Komisi IV yang membidangi Pembangunan dan Tata Ruang. Fraksi PA menempatkan anggotanya sebagai ketua dan sekretaris di kedua komisi tersebut. Tidak cukup sampai disitu, Fraksi PA juga menjadi pimpinan di semua komisi. Dalam hal ini, saya respect kepada KPP yang mau mengalah, yang mau tidak mendapat jatah pimpinan komisi satu orangpun.

Kita lihat saja apakah komisi dibawah pimpinan KAB cukup ampuh untuk menjadi penawar bagi kesepian Plt. Gubernur? Ataukah ikut larut didalam mimpi? Yang pasti, jangan sampai, komisi lahir untuk mencari komisi. Kalau sudah demikian, jauh lebih terhormat pencari komisi yang pertama tadi.

Komentar

Loading...