Komisi III DPRA Terima Audiensi Reseller Yalsa Boutique

Komisi III DPRA Terima Audiensi Reseller Yalsa Boutique
Reseller Yalsa Boutique melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi III DPRA di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Rabu (24/3/2021) siang. (Foto:Uci Setiawan)

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Belasan reseller Yalsa Boutique beraudiensi dengan Komisi III DPRA, mereka meminta perlindungan hukum terkait kasus investasi bodong yang merugikan uang masyarakat mencapai ratusan miliar.

Permintaan tersebut diutarakan lantaran mereka mengaku bingung karena terus-terusan dikejar oleh member yang minta dikembalikan uangnya. Selain perlindungan hukum, para reseller juga meminta hak-hak mereka yang telah dirugikan oleh Yalsa Boutique agar dapat dikembalikan.

Salah seorang reseller Yalsa Boutique, Siti Rahmah mengatakan awalnya ia dan yang lainnya datang ke pertemuan tersebut ingin bermediasi dengan owner dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun gagal karena owner dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya tidak berhadir di ruangan rapat tersebut.

"Di sini kami sudah putus harapan, tidak tahu  apa yang ingin kami sampaikan lagi. Karena harapan kami di sini hanya kepada owner," ungkap Siti Rahmah dalam rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Rabu (24/3/2021) siang.

Ia mengaku sebelum mendaftarkan diri sebagai reseller di Yalsa sempat menanyakan apakah Yalsa terdaftar di OJK atau tidak. Namun, saat itu jawaban yang didapatinya bahwa Yalsa sedang mengurus masalah tersebut ke OJK.

Saat ini, dikatakan Siti, ia berharap agar Komisi III DPRA terus memantau pihak Polda Aceh terkait kasus investasi bodong Yalsa Boutique dan juga uang yang sudah diinvestasikan masyarakat jangan sampai menjadi milik negara sehingga dapat dikembalikan kepada masyarakat walaupun ia tahu nantinya uang tersebut tidak akan kembali 100%.

Dalam pertemuan tersebut, ia juga mengutarakan kekhawatirannya jika nanti akan dilaporkan member dan ujung-ujungnya akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dikesempatan yang sama, Kepala OJK Aceh, Yusri mengatakan pihaknya hanya dapat mendukung dan akan terus mengawal jalannya proses hukum yang saat ini tengah dilakukan Polda Aceh.

"Sementara menunggu proses hukumnya, kami ikut mengawal sama-sama. Apa yang bisa kita lakukan, mereka minta keterangan kami berikan keterangan. Mereka minta informasi mengenai boleh tidaknya dibukanya data bank segala macam, ikuti prosedur kita bantu. Itu yang hanya bisa kita lakukan," terang Yusri.

Lebih dari itu, lanjut Kepala OJK Aceh pihaknya tidak bisa melakukannya karena tidak memiliki izin masuk lebih jauh.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial mengatakan ianya baru saja mendapatkan pesan singkat yang dikirimkan kuasa hukum Yalsa Boutique bahwa dikesempatan tersebut kuasa hukum tidak bisa berhadir dikarenakan sedang mendampingi proses hukum kliennya. Namun demikian, khairul mengatakan pihaknya akan tetap menampung apa yang telah disampaikan dari beberapa perwakilan reseller dalam pertemuan yang kesekian kalinya tersebut.

"Setelah pertemuan ini kita akan memanggil pihak OJK secara khusus untuk membicarakan persoalan ini, barangkali butuh advokasi dalam persoalan ini. Mengingat kami keterbatasan ilmu terhadap proses hukum yang ada di Polda," pungkas Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial.

Komentar

Loading...