Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Kolumnis dan Politisi, Apa Bedanya?

Kolumnis dan Politisi, Apa Bedanya?

Oleh : Alja Yusnadi

Apa perbedaan Kolumnis dengan Politisi?, wah, pertanyaan itu nampak tidak penting sekali, ya. Anak sekolahan tidak akan menemukannya dalam soal ujian. Sangking tidak pentingnya, Dinas Kependudukan pun tidak memasukkannya kedalam jenis pekerjaan. Paling tidak disaat penulis mengurus KTP lima belas tahun silam. Entah sekarang.

Kolumnis, seorang penulis kolom yang merespon berbagai peristiwa aktual di masyarakat, baik berupa fakta maupun imajinasi yang arif atau kondisi yang ideal yang dibayangkan kolumnis. Kolom sangat subjektif, kekuatannya ada pada cara kolumnis memanjakan pembaca. Kolom benar-benar menjadi editorial pribadi, tidak ada sangkut-pautnya dengan media yang menerbitkan.

Salah satu kolumnis terkenal yang dimiliki Indonesia, Mahbub Djunaidi mengulas soal kolom ini dengan gurih di KOMPAS edisi 17 Juli 1988. Saya termasuk yang menyukai gaya Mahbub meracik tulisan, canda menjadi kekuatan bahasanya.

Kecakapan Mahbub ini juga diakui Goenawan Muhammad, Pendiri dan mantan Pimpinan Redaksi Majalah Tempo, pemilik Catatan Pinggir, essai terbaik. Menurut GM, “Mahbub pandai membuat mutu sebuah prosa yang baik; dimana ide tidak membebani gaya dan gaya tidak menyebal dari ide,” kata GM dalam pengantar Kolom Demi Kolom, Humor-Humor Bernas Sang Maestro.

Mahbub tidak ada lagi, tulisan-tulisannya dapat kita baca diberbagai buku dan media. Kolumnis tidak pernah habis, dari masa-kemasa. Dimana ada ketimpangan, ketidakadilan, tanpa dikomando, disitu pula lahirnya kolumnis.

Sebenarnya, pemerintah harus berterimakasih kepada kolomnis, selain menerima masukan dari bawahan, staf ahli, staf khusus, dan secara jenaka pula kolumnis secara gratis memberi masukan tanpa diminta. Kalaupun ada bayaran itu yang disediakan media, bukan pemerintah.

Politisi. Sebutan ini secara masal sudah dikenal banyak kalangan, termasuk masyarakat awam. Politik itu aktivitas, politisi orang yang beraktivitas dibidang politik. Agak sulit saya jelaskan perihal ini, kenapa? Memang ada manusia yang nir politik? Atau menjauhinya samasekali?, kalau kata Mahbub dalam artikelnya yang lain, “Manusia yang tidak berpolitik itu namanya binatang, dan binatang yang berpolitik itu namanya Manusia”.

Politik awalnya berasal dari kata Yunani ;Policy, yang berarti kota. Selanjutnya diartikan sebagai aktivitas masyarakat yang bertujuan mencapai kebaikan bersama. Seharusnya, politisi adalah orang-orang yang bekerja untuk mencapai kebaikan bersama yang diartikulasikan dalam bentuk kebijakan.

Misal, ditengah kemelut Covid-19, masyarakat ekonomi lemah terancam tidak bisa makan gegara tidak bisa keluar rumah atau kena PHK. Nah, disinilah lakon politisi sangat dibutuhkan. Para politisi itu berserikat dan bermufakat, agar masyarakat tadi dapat terus bertahan hidup.

Lahirlah kebijakan bantuan sosial (Bansos), membagikan kebutuhan pokok oleh pemerintah kepada masyarakat. Sekilas, inilah hasil dari kerja para politisi, baik yang berasal dari partai politik, atau bukan. Lalu, masalah selanjutnya adalah kualitas, apakah para politisi itu menghasilkan produk kebijakan berkualitas baik?

Sekarang kita kutip pula pendapat ilmuwan politik. Salah satunya, apa yang disampaikan Gabriel A. Almond, politik sebagai kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Jadi benang merahnya adalah, politik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan.

Beberapa hari ini, masyarakat, terutama pengguna sosial disibukkan oleh pemberitaan, betapa kacaunya data penerima Bansos. Ada desa yang tidak mendapat bantuan yang berupa bingkisan dari Pemerintah Aceh itu, satu orangpun. Terus, ada juga penerima manfaatnya telah meninggal. Yang seragam itu, setiap desa tidak semua yang masuk kualifikasi mendapat bantuan.

Ini bukan soal jumlah, apalagi bingkisan yan berlogo Pancacita itu berisi sedikit beras, minyak goreng, mie instan, tidak seberapa. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, mengapa data sangat kacau-balau. Dalam situasi krisis, data yang sedemikian rupa sangat menghambat.

Respon dari kebijakan bansos itu beragam, di Aceh Selatan, seorang anggota DPRK meradang, dia menyebut pendataan oleh Dinas Sosial setempat “meuapam”. Ini tentu bukan apam yang kita persoalkan, tapi nampak politisi itu kesal dengan kinerja dinas sosial. Di Aceh Utara, sejumlah Geuchik menolak, karena tidak merata, politisi Gampong takut terkena imbas, bisa dibenci atau dicaci rakyatnya, karena tidak merata.

Ini hanya dua kasus, saya anggap mewakili bagaimana kacaunya pendataan pemerintah terkait penerima Bansos. Pendataan merupakan kerja teknis. Untuk mengaturnya diperlukan kebijakan politis. Disinilah peran politisi. Para politisi harus berjibaku, merumuskan kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat, seperti definisi diatas tadi.

Disaat politisi belum mampu merumuskan kebijakan secara baik, disitulah perlunya Kolomnis. Dengan gaya khasnya, memotret fakta-fakta ditambah imajinasinya, membuat semua kalangan tertarik, apalagi yang model saya malas membaca yang berat-berat.

Kedua profesi yang tidak memiliki ijazah itu saling membutuhkan. Politisi tidak boleh menjauhi kolomnis, apalagi ditengah situasi melemahnya Civil Society Organitation (CSO), dengan kesendiriannya, Kolomnis dapat menjadi obat. Begitu juga Kolomnis, melalui kolomnya itu, bukan arti membenci, bagaimana harus membenci, ditengah kebobrokan kebijakan politisi, Kolomnis mendapat inspirasi.

Pertautan keduanya saya kira diperlukan. Semua berjalan dalam koridor masing-masing. Dalam waktu yang berbeda, saya sudah menjalankan kedua profesi itu, masih dalam kelas bulu, sih. Menantang juga dalam sekali waktu menjalankan keduanya secara bersamaan. Paling tidak, politisi harus mengajak kolumnis untuk merumuskan kebijakan. Lha, kalau sudah demikian,  apa beda keduanya???, Tidak penting!

Komentar

Loading...