Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Koalisi PA-PNA dan Imajinasi Hasan Tiro yang Terlupakan

Koalisi PA-PNA dan Imajinasi Hasan Tiro yang Terlupakan

Oleh : Alja Yusnadi

SAYA tak tahu pasti, apa yang melatarbelakangi Muzakir Manaf dan Samsul Bahri menggagas koalisi. Apa yang kedua orang ini khayalkan tentang Aceh masa hadapan dalam koalisi sempit semacam ini?

Apalagi, koalisi hingga ke kabupaten/kota. Bukankah mereka berasal dari embrio yang sama? Kalau begini, kenapa tidak merger saja? seperti fusi, misalnya. Untung-untungan, bisa mengulang kisah sukses 2009 lalu.

Apakah koalisi ini berkaitan dengan strategi pemenangan Pilkada 2022? atau konsolidasi untuk berhadapan dengan pemerintah pusat? Dalam rangka memperjuangkan Ke-khusus-an Aceh yang masih tertunda.

Untuk kecurigaan pertama, saya melihatnya wajar saja. Masuk akal, walau di tengah tekanan Covid-19, Pilkada hanya menyisakan beberapa bulan lagi untuk konsolidasi tahap awal. Karena, awal 2021 masing-masing poros sudah mulai pemanasan.

Sebelum masuk tahapan, masing-masing kontestan melihat-lihat, merasa, meraba persepsi publik, sesekali  chek ombak, melempar issue. Sambil mencari tiket partai pengusung. 

Dalam pertarungan ke depan, pemain utama masih itu-itu saja. Muzakir Manaf, menjadi penantang utama Nova Iriansyah yang sekarang menjabat Plt. Gubernur. Kecuali, dalam perjalanan, Muzakir Manaf tersandung kasus “ekstra-ordineri”, seperti korupsi dan asusila.

Tak alang-kepalang. Samsul Bahri alias Tiyong itu bahkan menghujam ke ulu hati, PNA siap mengusung Muzakir Manaf sebagai calon Gubernur Aceh periode 2022-2027.

Pernyatan ketua umum DPA Partai Aceh (PA) dan ketua umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) tentu cukup beralasan. Setelah Irwandi “pergi”, PNA tidak memiliki tokoh sentral yang popularitasnya dapat mengalahkan Muzakir Manaf.

PNA sudah pernah berkoalisi dengan partai politik berbasis nasional. Hasilnya? Mereka kecewa di tengah jalan. Bisa jadi, mereka menganggap tidak strategis kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Walaupun, hubungan PA dengan PNA tidak selalu harmonis. Sejarah kelahirannyapun sarat rivalitas. Sebagai saudara tua, PA pertama sekali mengikuti Pemilu tahun 2009. Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya pemerintah pusat mengizinkan mantan kombatan menggunakan PA sebagai nama partai.

Sebelumnya, sempat diusulkan Gerakan Aceh Mandiri atau GAM. Akronim ini ditolak pemerintah pusat. Dianggap serupa dengan nama kelompok perjuangan. Pemilu pertama dilalui dengan gilang-gemilang. Mantan kombatan masih bersatu. Eforia kemenangan membahana. Hampir setengah kursi di DPRA diisi politisi PA.

Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dikuasai PA. Apapun keputusan yang diambil pada saat itu, pasti tercapai kesepakatan. Kecuali, kemerdekaan.

Kalau untuk Pilkada, koalisi keduanya sudah lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon. Jika Muzakir Manaf menjadi calon Gubernur, PNA bisa saja memasang calon wakil Gubernur.

Beberapa nama layak dipasangkan, mulai nama Tiyong, Mukhsalmina, hingga Abral Muda. Masing-masing memiliki kecakapan. Akan sangat tepat, jika Muzakir Manaf dipasangkan dengan Abral Muda.

Kelebihannya, saat ini, satu-satunya kabupaten kota yang ketua DPRK dan Bupatinya kader PNA hanyalah Aceh Selatan, tempat asal Abral Muda. Ditambah, Abral juga generasi awal PNA.

Dikalangan GAM, Abral juga dikenal sebagai panglima wilayah yang dekat dan mengayomi pasukan. Yang tidak kalah penting, Abral juga seorang pengusaha.

Singkatnya, jika kecurigaan ini menjadi nyata, tinggal diuji secara popularitas dan elektabilitas. Kalau dapat mengimbangi, tidak salah untuk dicoba.

Kedua. Saya curiga dengan statemen Tiyong dan Muzakir Manaf yang menyatakan koalisi ini untuk memperjuangkan kepentingan Aceh yang tersendat di Jakarta. Setau saya, issue ini dilontarkan sejak dulu kala. Sejak Agnes Monica masih remaja, higga Nikita Mirzani beberapa kali menjanda.

Jakarta menjadi perekat semangat ke Acehan. Tapi, itu dulu. Disaat belum damai. Namun, yang harus diketahui, sejak Pilkada 2007 sampai Pilkada 2017, Aceh selalu dipimpin oleh kalangan mantan kombatan. Ketua DPRA, sejak 2009 hingga sekarang masih milik PA.

Itu, belum lagi keberadaan Wali Nanggroe, sebagai salah satu kekhususan Aceh pasca damai. Sesekali, saya sarankan, lihatlah ke dalam. Jangan-jangan, masalahnya ada pada diri kita sendiri. Atau, kapal kita sudah bocor, segera tambal. Jangan selalu gunakan teropong jarak jauh.

Jikapun masih ada turunan UUPA dan MoU Helsinki yang belum tuntas aturan pelaksanannya, bobotnya tidak sebesar kewenangan yang sudah diberikan. Apa yang sudah kita capai setelah menerima dana Otsus? Nyatanya kita masih menjadi provinsi termiskin se Sumatera.

Apa yang telah dibuat dengan menguasai 50 persen pemerintahan kabupaten/kota? Hampir tidak ada beda, kabupaten/kota yang dipimpin politisi partai lokal dengan politisi partai nasional.

Sejauh mana sudah lanjutan proses reintegrasi? Apakah sudah selesai? Bagaimana dengan janda, yatim, dan korban konflik? Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi? Apakah semuanya itu sudah pernah kita evaluasi secara periodic?

Sudah sampai dimana imajinasi kita tentang Aceh pasca konflik? Jangan-jangan, kita tidak memiliki semua itu. Kita sibuk dengan ajang lima tahunan. Sibuk mengurus jabatan kepala daerah, DPRA dan DPRK.

Apakah koalisi PA-PNA ini akan menjawab semua persoalan ini? Justru, yang kita perlukan sekarang adalah konsolidasi semua pihak. Semua yang ingin Aceh maju. Aceh jangan dibelah oleh kepentingan sesaat.

Baik partai lokal maupun partai nasional harus memiliki semangat juang yang sama dalam memperjuangkan kekhususan Aceh. Keberadaan partai lokal adalah perubahan alat perjuangan, dari senjata kepada kata-kata.

Dulu, untuk bersatu, Aceh memerlukan musuh bersama. Sekarang, untuk maju, Aceh memerlukan tujuan bersama. PA-PNA harus menjadikan kepentingan Aceh menjadi kepentingan bersama. Apalagi, menyangkut dengan program legislasi nasional, yang memiliki perwakilan di Senayan adalah partai politik nasional.

Jika dulu, untuk mengajak orang berjuang mengatakan “amanah wali” dan disaat kampanye pemilu mengatakan “sinambong perjuangan”. Lantas, ketika sudah berkuasa, kita meletakkan pemikiran Hasan Tiro kedalam tong sampah. Jangan sampai demikian.

Komentar

Loading...