Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Koalisi Lokal

Koalisi Lokal

MESTI Pilkada masih jauh ke depan, ketua umum DPA Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf  menyampaikan telah melempar sebuah sinyal menarik ke publik; Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) akan berkoalisi. Mulai dari tingkat provinsi, sampai kabupaten/kota.

Apa yang melatarbelakangi Muzakir Manaf menyampaikan hal tersebut? Bisa saja berkaitan dengan Pemilu lokal tahun 2022 mendatang.

Pernyataan Muzakir Manaf disambut baik oleh Samsul Bahri, ketua umum DPP PNA hasil KLB Bireuen. Bahkan, pria yang akrab disapa Tiyong itu menyatakan PNA siap mengusung Muzakir Manaf menjadi calon Gubernur Aceh periode 2022-2027.

Jika kita tarik ke belakang, hubungan kedua partai lokal ini sempat panas-dingin pada saat Pemilu legislatif 2014 dan Pilkada 2017 silam. kedua partai lokal ini sama-sama digawangi oleh mantan kombatan GAM.

Sebagai partai yang lebih awal dibentuk, PA masih mendominasi. Pada saat pemilu legislatif 2009, PA menguasai hampir 50 persen kursi DPRA. Keduanya berbenturan pada saat Pilkada Gubernur 2012, dimana pada saat itu PA mengusung dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Sementara Irwandi bersama loyalisnya membentuk PNA, dan mengikuti pemilu pertama pada tahun 2014. Disamping sebab lain, kehadiran PNA menggerus perolehan kursi PA di parlemen, walau tidak begitu signifikan.

Pertarungan dua saudara ini memuncak pada Pilkada 2017. PA beserta koalisi mengusung Muzakir Manaf-TA. Khalid, PNA beserta koalisi mengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Kompetisi dimenangkan PNA.

Peta politik berubah disaat Irwandi ditangkap KPK. Pemerintah Aceh dikendalikan oleh Nova. PNA semacam kehilangan arah.

Akhirnya, PNA bergabung bersama Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) II yang dimotori PA dan koalisi. Jadilah PNA, pengusung rasa oposisi terhadap pemerintah Nova.

Entah ada hubungan atau tidak, hubungan PA dan PNA kembali membaik disaat Irwandi ditangkap KPK.

Apakah koalisi ini akan permanen hingga ke kabupaten kota? Apakah hanya untuk kepentingan Pilkada? Menurut Tiyong, koalisi ini untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di Jakarta.

Kita harapkan, ada gagasan baru yang diusung oleh koalisi ini. Jangan sampai, koalisi hanya kepentingan electoral saja. sejak Undang-undang kekhususan Aceh lahir tahun 2006 lalu, sudah beberapa periode Aceh dipimpin oleh Partai lokal.

Apakah wacana ke-Acehan konsisten diperjuangkan? Banyak sekali berhenti pada kepentingan sesaat. Apakah Koalisi partai mantan kombatan ini akan bernasib sama seperti KAB? Kita tunggu saja.

Komentar

Loading...