Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Klimaks Pertarungan DPRA-Nova

Klimaks Pertarungan DPRA-Nova

Oleh: Alja Yusnadi 

Rasa-rasanya, masih ada yang kurang kalau tidak membicarakan mengenai Gubernur Aceh. Padahal, saya sudah berupaya untuk menoleh ke isu lain untuk di tulis di AY Corner.

Tidak begitu riuh memang, juga tidak begitu adem. Namun, menyisakan pertanyaan, mengapa Nova Iriansyah masih menjadi Plt. Gubernur Aceh? Padahal, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan sejak Februari silam. Irwandi—Gubernur Aceh sebelumnya—dihukum 7 tahun penjara.

Presiden telah menerbitkan Keputusan lima bulan berikutnya: Juli. Isinya, memberhentikan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh.

Seharusnya, atas dasar surat Presiden tersebut, DPR Aceh menggelar sidang paripurna: Memberhentikan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh dan mengusulkan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022.

Tetapi, DPRA urung melakukan sidang itu. Alasannya, terlambat menerima surat dari Presiden. Menurut Wakil Ketua III DPRA Safaruddin, lembaga wakil rakyat itu menerima surat pada tanggal 13 Agustus. Padahal, Presiden menekennya pada tanggal 17 Juli.

Disisi lain, ada peraturan yang mengatur batas waktu antara keluarnya Keputusan Presiden dengan masa sidang DPRD. Waktunya paling lama 10 hari.

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Pasal 173 ayat (1) menyebutkan, dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan, maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, Walikota.

Tatacaranya, diatur dalam ayat (2), DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.

Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu sepuluh (10) hari kerja terhitung sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan: Surat kematian; Surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur atau Keputusan pemberhentian. Hal itu diatur di ayat (3).

Itulah aturan yang dimaksud Safar. Seharusnya, DPRA mengusulkan pengangkatan dan pengesahan Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh paling telat 27 Juli.

Pun demikian, DPRA kadung tidak mengusulkan. Langkah selanjutnya, Menteri—dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri—mengusulkan pengangkatan dan pengesahan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh kepada Presiden, seperti diatur dalam ayat (3).

Jika mau terang, para pihak yang berkepentingan dapat menanyakan perihal ini ke Kemendagri, apakah ada komunikasi antara DPRA dengan Kemendagri terkait ketidaktahuan DPRA atas surat Presiden itu?.

Walaupun tidak ada kewajiban, seharusnya Kemendagri mempertanyakan maksud DPRA yang tidak mengusulkan pengangkatan dan pengesahan Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh.

Apalagi jika alasannya terlambat masuk surat, siapa tahu perlu diperbaiki teknis surat menyurat DPRA dengan Kemendagri, atau jangan-jangan perlu penambahan anggaran untuk memperlancar surat-menyurat itu.

Lalu, bagaimana nasib pelantikan Nova sebagai Gubernur Aceh? Jika mengacu kepada rezim Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemerintah Daerah, Nova sudah saatnya menjadi Gubernur. 

Namun, untuk Aceh ada aturan khusus, Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan, apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2), pasal 50 ayat (2), dan pasal 51 ayat (7), jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.

Pemberhentian Irwandi sebagai Gubernur Aceh disebabkan adanya keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika mengacu kepada pasal 54 ayat (1), pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan harus didahului dengan keputusan DPRA melalui sidang paripurna.

Undang-undang Khusus Aceh itu memberikan kewenangan kepada DPRA, kecuali untuk kasus Kepala Daerah meninggal dunia, Presiden langsung menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur menjadi Kepala Daerah.

Lalu, bagaimana nasib pelantikan Nova menjadi Gubernur Aceh? Paling tidak, ada dua kemungkinan. 

Pertama, jika merujuk kepada rezim Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemerintah Daerah, Nova tinggal menunggu Keputusan Presiden. Kedua, jika merujuk kepada Undang-undang Pemerintahan Aceh, Nova mau tidak mau harus mendapat keputusan DPRA.

Bagaimana dengan sikap DPRA? Menurut Wakil Ketua III, mereka tidak mau menggelar sidang paripurna pengusulan Nova menjadi Kepala Daerah karena sudah terlambat. Sudah lebih 10 hari sejak surat itu diteken Presiden. Dalam hal ini, DPRA menyetir rezim Undang-undang Pilkada.

Bagaimana dengan Nova? Secara langsung Ketua Partai Demokrat Aceh itu belum menyampaikan pandangan. Namun, dari beberapa langkah politik dan kebijakannya, nampaknya Nova mulai “melunak” dengan DPRA.

Sebut saja kebijakan stikering  BBM bersubsidi. Memang, itu bukan hanya materi yang disampaikan DPRA dalam sidang interpelasi beberapa bulan yang lalu, ada juga gugatan class action dari beberapa masyarakat. Sedikit banyak, kebijakan tersebut ada kaitannya dengan DPRA.

Kemudian, sayup-sayup terdengar dari Daud Beureueh, “tim lobi" Pemerintah Aceh sudah mulai mendekati DPRA untuk melanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2021. Padahal, selama ini wacana APBA 2021 dipergubkan sudah menguat.

Kali ini, DPRA memegang kartu trup. Satu sisi, DPRA berpatokan kepada UU Pilkada, di sisi lain, sikap itu untuk melemahkan legitimasi Nova. Jika dikukuhkan sebagai Kepala Daerah tanpa keputusan DPRA, sudah pasti bertentangan dengan UU khusus Aceh.

Apakah Nova akan nyaman sebagai Gubernur Aceh yang tidak sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh? Padahal dalam banyak kebijakannya nanti berpatokan kepada undang-undang tersebut.

Bagi DPRA sendiri, secara kelembagaan, nama DPRA, jumlah kursi, keberadaan Partai Politik Lokal itu adalah konsekuensi logis dari keberadaan UU Pemerintah Aceh.

Ini adalah klimaks dari perseteruan DPRA—terutama KAB—dengan Nova Iriansyah. Jika positif, DPRA akan melakukan sidang paripurna, Nova akan mengakomodir kepentingan DPRA. Nova akan menjadi Kepala Daerah yang sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Jika tidak, inilah akhir dari perseteruan DPRA-Nova, dan awal dari destruktif elit Aceh. Dan, bersorak sorailah belalang di semak ilalang.

Komentar

Loading...