Kisruh Tapal Batas Belum Usai, Perangkat Gampong Blang Pante Temui Dewan Aceh Utara 

Kisruh Tapal Batas Belum Usai, Perangkat Gampong Blang Pante Temui Dewan Aceh Utara 

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Perangkat Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong mengaku memiliki bukti otentik 240 Hektar lahan yang diklaim masuk ke kawasan Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas adalah lahan desa mereka. 

Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara di Lhokseumawe, Senin (22/3/2021).

“Mereka gugat soal lahan itu ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, mereka kalah, kemudian sekarang mereka ingin gugat soal pengadangan. Kami memiliki bukti bahwa lahan itu masuk ke desa kami,” ungkap Sulaiman Tuha Peut Blang Pante dalam pertemuan itu.

Ia juga memperlihatkan peta Topdam , Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan, dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, dengan Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, peta RTRW dan dokumen Amdal. 

Sulaiman menegaskan bahwa pemilik lahan yang akan dibebaskan untuk kepentingan proyek Waduk Keureuto kebanyakan dimiliki oleh warga di luar Gampong Blang Pante, seperti milik warga Matangkuli, Lhoksukon dan juga ada juga milik Kecamatan Tanah Luas.

“Kami meminta keadilannya, kalau memang secara aturannya itu tidak masuk ke  desa kami, kami siap. Tapi bila kawasan itu justru masuk ke wilayah desa kami, mohon itu juga harus ditetapkan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” jelasnya lagi.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRK Aceh Utara  Fauzi SMn, didampingi Wakil Ketua Komisi I, Azwir, anggota Tgk Hasanuddin dan Rian Abadi meminta agar dokumen-dokumen peta yang dipegang pihak Blang Pante diserahkan ke pihaknya untuk diteliti oleh tim ahli.

"Mohon dokumen dari bapak semua bisa diberikan ke kami , biar bisa diteliti oleh tim ahli. Nanti kita juga akan ke lapangan bersama-sama. Kami juga akan mempelajari perbup yang menetapkan batas wilayah kedua desa pedalaman itu, apakah penetapannya  sudah sesuai dengan fakta dan aturannya,” jelas Fauzi juga   politisi Partai Aceh.

Pihaknya berharap dengan pertemuan dengan aparat gampong dan tokoh masyarakat Blang Pante,persoalan bisa mengerucut dan ada titik temu, setelah itu pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah untuk menengahi sengketa lahan tersebut dengan arif dan bijaksana.

“Kita sangat menginginkan tapal batas ini segera selesai, sehingga proyek waduk bisa dilanjutkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Komentar

Loading...