Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

KIP Aceh Tetapkan Pilkada 17 Februari 2022

KIP Aceh Tetapkan Pilkada 17 Februari 2022
Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri.

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh secara resmi telah menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Aceh. Dalam keputusannya KIP menerapkan pemilihan akan berlangsung pada 17 Feberuari 2022 mendatang.

Dalam  surat keputusan nomor: 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 tersebut, Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri menyatakan persiapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota akan dimulai pada tanggal 1 April 2021 mendatang.

Kemudian untuk pendaftaran pasangan calon serta verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon akan mulai dilakukan pada tanggal 11-13 November 2021.

Untuk penetapan pasangan calon, lanjutnya dalam surat keputusan tersebut dijadwalkan pada tanggal 2 Desember 2021, sementara untuk pelaksanaan masa kampanye pada tanggal 5 Desember 2021- 13 Februari 2022 dan pemungutan serta penghitungan suara akan dilakukan pada tanggal 17 Februari 2022.

Syamsul Bahri mengatakan dalam penetapan tahapan tersebut bukan karena desakan ataupun tekanan dari pihak-pihak tertentu, namun murni karena perintah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Ia juga mengakui hingga saat ini koordinasi dengan KPU RI terkait Pilkada Aceh masih belum ada titik temu.

“Hasil koordinasi, hasil kajian, hasil diskusi. Makanya kemarin kami tetapkan, masalah setuju atau tidak setuju (KPU RI) kami tidak tahu karena perintah undang-undang untuk melakukan koordinasi bukan meminta persetujuan,” ucapnya kepada awak media, Kamis (20/1/2021) siang.

Ia mengatakan pihaknya baik secara surat maupun langsung  sudah melakukan koordinasi, namun KPU RI meminta untuk bersabar. 

“Kami tidak bisa bersabar lama-lama karena perintah Undang-Undang setelah kami menerima AMD Gubernur dari DPRA kami harus menetapkan tahapan Pilkada. Nah, ini yang membuat kami harus mengambil sikap dan undang-undang lain juga tidak ada yang melarang,” tambahnya

Dalam waktu dekat KIP Aceh akan melaporkan kepada KPU, Kemudian terkait jawal bergeser atau tidak belum dapat dipastikan namun, ia merasa itu tidak perlu dipermasalahkan selama pemilihan masih dilakukan dalam tahun 2022.

“Makanya kita juga meminta DPRA dan Pemerintah Aceh segera berkoordinasi agar itu tidak tergeser. Kalaupun bergeser saya pikir tidak masalah. Yang pentingkan di tahun 2022 kita sudah memilih,” pungkas Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri.

Komentar

Loading...