Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Ketua Komisi V DPRA Nilai Kibijakan Remunerasi Intensif Tenaga Medis Keliru

Ketua Komisi V DPRA Nilai Kibijakan Remunerasi Intensif Tenaga Medis Keliru

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani menilai kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, terkait rasionalisasi remunerasi untuk tenaga medis di rumah sakit yang ia pimpin sangat keliru dan wajib dievaluasi.

"Kita tahu bersama bahwa tenaga medis adalah garda terdepan untuk penanganan Covid-19," terang Falevi Kirani melalui rilis pers yang diterima anteroaceh.com, Jum’at (22/5/2020).

Menurut politisi PNA itu, seharusnya Direktur RSUDZA bisa berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), bagaimana menangani defisit anggaran rumah sakit itu, sehingga bisa diambil dari anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT). 

"Saya pikir langkah itu (pemotongan remunerasi) terlalu terburu-buru dan sebenarnya para medis itukan punya tunjangan dan insentif dari BTT, lalu kenapa itu tidak dikomunikasikan dari awal. Sehingga uang BTT itu untuk diberikan tunjangan kepada para medis," ungkap ketua komisi bidang kesehatan itu.

DPRA sudah sering menyampaikan insentif untuk tenaga medis harus diutamakan karena petugas medis adalah orang pertama yang kontak langsung dengan pasien Covid-19. Mestinya Pemerintah Aceh menambah insentif kepada mereka, bukan malah memangkasnya.

"Saya pikir langkah Direktur RSUDZA Banda Aceh kurang tepat dalam kondisi seperti ini. Seharusnya insentif tenanga medis itu harus ditambah, jangan yang sudah ada dipotong dan ini sudah sangat layak digunakan uang untuk insentif paramedis itu," tegasnya.

Ia menyampaikan, jika rasionalisasi terjadi dan hak para petugas medis harus dikorbankan, maka kebijakan ini sudah melawan kebijakan Plt. Gubernur Aceh, yang berjanji akan memberikan insentif lebih kepada petugas medis.

"Makanya kan lagi-lagi Pemerintah Aceh inkonsisten dengan apa yang disampaikan, sedangkan SK sudah dikeluarkan dibilang untuk paramedis akan diberi insentif, tiba-tiba rumah sakit mau potong hak paramedis. Ini kan sudah tidak sejalan antara pimpinan daerah dan direktur rumah sakit," tuturnya.

Falevi menganologikan, dalam beberapa hari ke depan terjadi lonjakan pasien postif virus corona di Aceh, kemudian paramedis mogok kerja, apa yang akan terjadi, apakah Pemerintah Aceh punya skema untuk mengantisipasi situasi seperti itu.

"Seharusnya kita mengharapkan Pemerintah Aceh, khususnya paramedis itu diutamakan. Mungkin hari ini belum banyak yang positif (Covid-19) di Aceh seandainya dalam waktu lebaran ini banyak yang positif bagaimana petugas medis? Kalau tenaga medis mongok bagaimana? Ada rumus enggak dari Pak Plt. itu," tanya Falevi.

Falevi meminta Plt. Gubernur Aceh untuk mengintervensi hal-hal seperti itu sehingga Direktur RSUDZA tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang keliru dan tak tepat diputuskan dalam kondisi wabah Covid-19 seperti ini. 

"Dievaluasi kembali kebijakan direktur itu. Yang kedua janganlah dipotong dulu untuk paramedis, apalagi sebentar lagi hari raya Idulfitri. Kalau misalnya Pemerintah Aceh tidak sanggup menambah insentif paramedis yang sudah ada, maka jangan dipotong," pungkasnya.

Komentar

Loading...