Ketua Komisi II DPRA Minta Pemerintah Siapkan Regulasi Tambang Rakyat  Tradisional

Ketua Komisi II DPRA Minta Pemerintah Siapkan Regulasi Tambang Rakyat  Tradisional

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irfannusir meminta kepada pemerintah Aceh untuk membuat sebuah regulasi terkait tambang rakyat tradisional, sehingga lokasi tambang yang dikelola oleh rakyat tersebut bisa legal.

Permintaan itu, menyusul sudah adanya korban jiwa yang tertimpa longsor tambang emas yang berada di bekas galian PT. Pinang Sejati Utama (PSU), Gampong Simpang Dua, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan beberapa waktu lalu.

"Jadi, apabila regulasi sudah ada, tentunya pemerintah juga bisa memantau dan mengawasi secara berkala tambang tidak sesuai aturan, sehingga pemerintah dengan mudah memberikan pengarahan kepada masyarakat," ungkapnya saat dihubungi anteroaceh.com, Kamis (18/3/2021).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta pemerintah menertibkan tambang emas tradisional yang dikelola oleh masyarakat di Aceh Selatan.

"Menertibkan bukan dalam artiaan menyetop tambang emas masyarakat ya, akan tetapi menertibkan dengan cara membuat regulasi dan selanjutnya dengan adanya regulasi seperti saya katakan tadi, pemerintah bisa meninjau dan memberikan langsung pengarahan kepada masyarakat ke lokasi tambang. Kalau distop kan tidak mungkin karena ini mengenai hajat hidup masyarakat kecil," papar Irfannusir.

Politisi asal Aceh Selatan itu menyebutkan, jika dirinya tidak mungkin meminta pemerintah menghentikan tambang-tambang emas yang dikelola oleh masyarakat. Sebab, kata dia, masyarakat penambang emas yang ada di Aceh Selatan hanya mencari rezeki untuk makan sehari-hari, bukan berarti memperkaya perusahaan maupun kelompok.

"Maka maksud saya membuat regulasi, agar masyarakat yang bekerja ditambang emas itu bisa legal sehingga mereka bekerja dengan nyaman dan perusahaan yang hendak memasuki wilayah tambang tidak mudah untuk mengambil alih, karena regulasinya sudah jelas," jelas Ifannusir.

Irfannusir juga berharap, kepada masyarakat pengelola tambang agar tetap mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Sebab, kata dia, bekerja di lokasi tambang bisa system keselamatan sangat rendah, bahkan setiap menit nyawa pekerja tambang terancam. 

"Jadi, walaupun saat pandemi ini kita semua mengalami krisis ekonomi, bukan berarti kita abai terhadap keselamatan jiwa, apa lagi mengola tambang secara tradisional ini betul-betul setiap saat jiwa terancam dengan ancaman longsoran akibat galian tambang, belum lagi penggunaan bahan kimia yang juga akan berakibat terhadap kesehatan," katanya.

Terkait pemintaan pembuatan regulasi itu, kata Irfanusir nantinya tidak hanya berlaku bagi penambang di Aceh Selatan namun, juga berlaku untuk kabupaten lainnya yang ada di Aceh.

"Tadi pagi dinas Dinas Sumber Daya Alam dan Energi (ESDM) Aceh juga sudah menghubungi saya, bahwa mereka hari Sabtu ini akan turun ke lokasi tambang emas di Menggamat, tentunya ini bentuk keseriusan pemerintah terhadap penambang emas di Aceh Selatan, meskipun saat ini pemerintah belum ada hak mengambil tindakan.”

Irfanusir juga meminta kepada Kadis ESDM untuk tidak menghentikan tambang disana melainkan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam bekerja di tambang emas.

Komentar

Loading...