Ketua Komisi I DPRA: Pemerintah Pusat Belum Bersikap Terkait Pilkada Aceh 2022

Ketua Komisi I DPRA: Pemerintah Pusat Belum Bersikap Terkait Pilkada Aceh 2022

BANDA ACEH, ANTEROACEH.com - Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muhammad Yunus M. Yusuf menyebut hingga saat ini pemerintah pusat belum mengambil sikap tegas terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 mendatang.

Ia mengatakan hasil dari roadshow pihaknya ke lembaga terkait di Jakarta beberapa waktu lalu masih belum membuahkan hasil yang pasti. Pasalnya tidak ada jawaban tegas yang menyatakan boleh atau tidaknya Pilkada Aceh diselenggarakan tahun 2022.

"Ketika kita bertanya kepastian kepada mereka, merekapun tak berani mengatakan tidak ada Pilkada di Aceh tahun 2022 dan mereka juga tidak berani mengatakan Pilkada di Aceh tahun 2024.  Begitu sikap mereka," ungkap Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf kepada awak media usai mengahadiri rapat koordinasi lanjutan dengan KIP Aceh, di ruang rapat Ketua DPRA, Selasa (23/3/2021).

Dari kemarin, sambung Yunus pihaknya telah meminta sikap tegas dari pemerintah pusat agar Aceh mengetahui harus mengambil sikap seperti apa jika telah diputuskan. Namun sayang, sampai sekarang belum ada sikap pasti seperti yang diharapkan.

"Langkah selanjutnya kami rombongan Komisi I yang telah melakukan roadshow selama beberapa hari lalu kita kembalikan kepada ketua. Nanti ketua lah yang akan melakukan lobi-lobi yang lebih tinggi lagi," ucapnya.

Pilkada Aceh 2022 Masih Terkendala Masalah Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRA dari fraksi Partai Aceh tersebut juga menyampaikan masalah anggaran Pilkada Aceh 2022 sampai saat ini masih belum ditentukan.

"Masalah anggaran ini bukan tersendat dimana. Karena sekarang sistemnya sudah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Jadi kalau memang belum keluarnya kode rekening dari Mendagri mungkin dari Pemerintah Aceh belum bisa membuat naskah hibah ataupun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KIP," terang Ketua Komisi I.

Saat kemarin membahas anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), sebut Yunus masih belum ada penetapan nomenklatur dikarenakan belum adanya Permendagri yang menyatakan Pilkada Aceh tahun 2022, sehingga uangnya tidak bisa ditempatkan ke rekening Pilkada.

TAPA menempatkan uang tersebut di Belanja Tak Terduga (BTT) dengan catatan kata mereka pada awalnya bisa dibuatkan naskah hibah. Namun ketika dituntut untuk segera dibuatkan naskah tersebut agar KIP dapat melakukan tahapan, mereka kata Yunus beralasan masih belum ada kode rekening dari Mendagri.

"Namun demikian, pihak eksekutif sudah menyatakan siap untuk  mengirimkan surat kepada Mendagri karena boleh tidak bolehnya kitakan sekurang-kurangnya meminta dulu," terangnya lagi.

Apalagi kata Yunus, saat pihaknya kemarin bertemu dengan Ditjen Otonomi Daerah yang diterima oleh Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah mengatakan belum ada surat dari Pemerintah Aceh yang meminta tentang perubahan kode rekening untuk perubahan anggaran Pilkada Aceh tahun 2022 mendatang.

Pilkada Aceh Akan Tetap Dilaksanakan Tahun 2022
Saat menemui pemerintah pusat, Pemerintah Aceh melalui Staf Ahli Gubernur, Kamaruddin Andalah juga menyatakan sikap tegas yang sama dengan DPRA terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.

"Dari pihak eksekutif diwakilkan oleh pak Kamaruddin Andalah beliau juga menyatakan sikap yang tegas yang mana bahwa pihak eksekutif juga setuju dengan DPR dengan seluruh Rakyat Aceh. Berarti Pilkada kita tetap di tahun 2022,"pungkas Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muhammad Yunus M. Yusuf

Komentar

Loading...