Ketua dan 10 Anggota Dewan Tak Hadiri Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Abdya Tahun 2020

Ketua dan 10 Anggota Dewan Tak Hadiri Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Abdya Tahun 2020
Bupati Akmal Ibrahim menyerahkan dokumen LKPJ tahun 2020 kepada Pimpinan DPRK Syarifuddin dan Hendra Fadhli.

BLANGPIDIE, ANTEROACEH.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Nurdianto bersama dengan 10 anggota dewan lainnya tidak hadir pada rapat paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Abdya tahun anggaran 2020.

Rapat paripurna yang berlangsung, Senin (31/5/2021) dipimpin oleh Wakil Ketua I, Syarifuddin yang didampingi oleh Wakil Ketua II Hendra Fadhli. Dokumen LKPJ diserahkan langsung oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim kepada Wakil Ketua DPR Syarifuddin.

Sekrektaris DPRK Abdya, Amiruddin saat dikonfirmasi membenarkan tidak hadirnya Ketua DPRK bersama dengan 10 anggota dewan lainnya saat rapat paripurna penyerahan LPKJ tahun 2020.

“Ia benar, ketua DPRK Abdya dan 10 orang dewan lainnya tidak hadir dalam rapat paripurna penyerahan LKPJ tahun 2020,” jelasnya saat dikonfirmasi anteroaceh.com, Selasa (1/6).

Amiruddin mengaku, ketua DPRK Nurdianto tidak menghadiri paripurna karena ada agenda keluarga yakni mengantarkan anaknya yang sedang sakit ke Banda Aceh.

Sementara itu anggota dewan lain yang tidak hadir, Amiruddin mengaku tidak mengetahui lasannya. 

“Kalau ketua kemarin beliau izin mengantar anaknya ke Banda Aceh, sementara 10 anggota dewan lainnya saya tidak tahu mengapa tidak hadir,” jelasnya.

Bahkan menurut Amiruddin, hari ketua Nurdianto sudah sudah tiba di Abdya dan tadi sempat mengikuti peringatan hari lahir Pancasila.

 “Untuk hari ini, beliau sudah ada di Abdya, dan tadi juga ada hadir dalam acara hari lahir Pancasila,” sebutnya.

Untuk memverifikasi informasi tersebut anteroaceh.com mencoba menghubungi Ketua DPRK, Nurdianto namun beberapa kali panggilang yang dilakukan tidak dijawab.

Sementara itu, kemarin dalam rapat paripurna Bupati Akmal Ibrahim menagtakan, hubungan eksekutif dan legislatif di pemerintahan tidak bersifat pribadi, melainkan formal yang diatur oleh undang-undang.

“Ini penting saya sampaikan, dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif bukan bersifat pribadi, akan tetapi hubungan-hubungan kenegaraan, termasuk pemerintah dengan DPRK, jadi disini tidak ada unsur pribadi,” kata Akmal.

Akmal menjelaskan, sebagai hubungan-hubungan kenegaraan yang diatur oleh aturan, maka tidak ada sifat pribadi. Maka dari itu terkait aturan tersebut dirinya perlu menyampaikan pandangan tersebut dihadapan semua anggota dewan.

“Dan ini perlu saya sampaikan disini, jangan sampai disalah artikan, misalnya hubungan saya dengan DPRK dalam soal LKPJ, dimana disini kami hanya menyerahkan LKPJ, selebihnya DPRK hanya memberikan rekomendasi bukan keputusan, walaupun quorumnya hanya satu orang,” jelasnya.

Komentar

Loading...