Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Keterwakilan Perempuan dalam Politik Sebagai Pemenuh atau Sekedar Pemberi Warna?

Keterwakilan Perempuan dalam Politik Sebagai Pemenuh atau Sekedar Pemberi Warna?

Oleh Friska Marina

Wacana keterwakilan perempuan dalam partai politik memang bukan hal baru di Indonesia. Isu tersebut kian merebak sejak ditetapkannya kuota 30{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang memuat kebijakan mengenai keharusan partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi badan hukum, partai politik harus memiliki kepengurusan sedikitnya 60{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} dari jumlah provinsi, dan 50{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} dari jumlah kabupaten / kota pada setiap Provinsi. Tentunya menjadi cambukan bagi partai politik agar berkenan melibatkan perempuan dalam kepengurusan dan juga sebagai pengambil keputusan.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik sangat erat kaitannya dengan isu ketimpangan gender. Bagaimana tidak, selama ini perempuan kerap kali dipandang sebagai kaum yang lemah secara fisik, irasional dan dependen.

Mengakarnya budaya patriarki di tengah masyarakat membuat perempuan selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan laki-laki, dan inilah yang menjadi salah satu faktor belum terselesaikannya ketimpangan gender hingga sekrang.

Keadaan secamam itu menempatkan perempuan sebagai kaum yang tidak memiliki otonomi serta kemandirian dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik, sehingga perempuan selalu menjadi kaum yang termarjinalkan.

Namun disisi lain, paradigma tersebut tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Rendahnya minat perempuan untuk ikut berkecimpung dalam dunia politik serta minimnya pendidikan politik bagi perempuan juga melandasi lahirnya paradigma tersebut.

Indonesia menganut sistem politik yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Demokrasi mengharuskan adanya keadilan dan kesetaraan antar golongan dan individu. Karena itu penetapan kuota 30{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} keterwakilan perempuan merupakan salah satu bentuk perwujudan sistem demokrasi.

Akan tetapi persoalannya adalah, jika melihat kondisi perpolitikkan saat ini, perempuan kerap dijadikan sebagai objek legitimasi kekuasaan oleh aktor-aktor politik. Implementasi penetapan aturan kuota 30{b56f936d96896c313412f74ad9bf48b9c88ad7de293577759c736f28d2f296b0} keterwakilan politik perempuan masih belum signifikan.

Sehingga tidak jarang perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan, dan dilain sisi kehadiran perempuan juga seperti hanya sebagai pemberi warna dalam perspektif demokrasi yang tampak seakan ramah gender (gender democracy).

Maka oleh sebab itu penting bagi perempuan dibekali pendidikan politik, agar mereka mampu melihat peran politik mempengaruhi kebijakan publik. Kehadiran perempuan dalam politik juga sangat berpengaruh teradap terciptanya kesetaraan gender yang menjadi bagian dari tujuan pembangunan nasional.

*Friska Marina,Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Unversitas Teuku Umar, Meulaboh

Komentar

Loading...