Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Kemenangan Rakyat  

Kemenangan Rakyat  

DALAM satu dekade terakhir, perlawanan rakyat yang berhasil dimenangkan dalam koridor hukum adalah perlawanan terhadap PT. Emas Mineral Murni (EMM).

PT. EMM ini semula mendapat izin ekplorasi emas di daerah Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Dimulai pada tahun 2005, PT. EMM memohon izin, Bupati Nagan Raya menyahuti dengan mengeluarkan kuasa pertambangan pada tahun 2006 dan Izin usaha pertambangan ekplorasi pada tahun 2010.

Pada tahun 2011, PT. EMM memperoleh izin prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seterusnya Bupati Nagan Raya mengeluarkan izin lingkungan kegiatan penambangan emas mineral dan menyerahkan IUP Ekplorasi kepada menteri ESDM.

Pada tahun 2017 PT EMM mendapatkan persetujuan penyesuaian dan peningkatan ekplorasi menjadi IUP produksi mineral dalam rangka penanaman modal asing.

Sejak itu pula, secara yuridis PT. EMM melakukan operasi penambangan emas di Beutong. Ternyata, masyarakat sekitar yang dibantu oleh mahasiswa dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menggelar aksi protes.
Mulai dari aksi di lapangan, hingga unjuk rasa besar-besar ke kantor Gubernur Aceh sekitar tanggal 4 April 2019. Alasan mereka aktivitas perusahaan merusak alam dan tatanan sosial.

Karena banyak kejanggalan dalam proses perizinan, Walhi melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan BKPM yang mengeluarkan izin kepada PT. EMM. PTUN Jakarta menolak. Tidak terima, Walhi melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN), hasilnya Walhi kembali dikalahkan.

Sebagai upaya terakhir, Walhi kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA mengeluarkan putusan. Melalui putusan Kasasi Nomor 91 K/TUN/LH/2020, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT.

Setahun sudah perlawanan rakyat dan mahasiswa itu berlangsung. Sebelumnya banyak pihak mempertanyakan, apa kabar kasus PT. EMM yang digelar menjelang pemilu legislatif? Apakah aksi tersebut untuk melemahkan partai politik yang disinyalir ada kaitannya dengan PT. EMM? Bermacam-ragam spekulasi muncul. Karena setelah aksi itu nyaris tidak ada pergerakan apa-apa.

Kini, setelah keluar putusan kasasi, terjawab sudah ihwal unjuk rasa mahasiswa itu. MA Membatalkan izin PT. EMM.

Ini harus menjadi catatan penting bagi kepala daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jangan sembarang mengeluarkan izin terkait pertambangan, analisa dampak lingkungan tidak boleh sekedarnya saja. Harus dipertimbangkan masak-masak. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan.

Dalam sejarah perusahaan pertambangan tidak pernah ada yang hasilnya berpihak kepada rakyat, seluruhnya untuk kepentingan korporasi. Apalagi perusahaan pemodalan asing. Akhirnya, dengan keluarnya putusan MA, perjuangan rakyat bersama Mahasiswa, dan Walhi Aceh sudah mencapai finis dengan kemenangan. Selamat!

Komentar

Loading...