Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Kekuasaan di Balik Layar Menjelang 2019

Kekuasaan di Balik Layar Menjelang 2019
ilustrasi demokrasi

Zulfata, M.Ag Pengajar Filsafat di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Aceh

Prasangka dan prediksi politik tentang kekuatan koalisi partai politik (parpol) yang ingin memenangkan Joko Widodo atau Prabowo Subianto sebagai calon presiden terus dicermati publik. Selain itu, strategi memperlambat penentuan wakil presiden dari Jokowi dan Probowo secara tidak langsung mengarah pada peran kekuatan politik di balik layar. Pertanyaan sementera yang harus dijawab adalah siapa aktor politik di balik layar tersebut? sebagian spekulasi politik menyimpulkan bahwa aktor di balik layar itu berasal dari kalangan pengusaha elite, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri, dan tak tertutup kemungkinannya mantan presiden seperti Megawati Soekarnoputri dan Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sering disebut sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan di balik layar tersebut.

Berdasarkan data koalisi yang sering terpampang di media massa bahwa Pilpres 2019 hanya di isi oleh dua poros, yakni poros Jokowi dan Prabowo. Mustahil secara politik hukum jika muncul poros ketiga, karena yang menentukan poros tersebut terdapat pada "misteri" kebijakan presidential threshold yang sering dikomentari oleh SBY pascamunculnya kebijakan tersebut. Pemetaan politik saat ini, Jokowi dianggap mendapat tujuh koalisi parpol (Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PPI, PKPI dan Partai Hanura). Sementara itu, Prabowo baru didekati tiga parpol seperti Partai Keadilam Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tercium bahwa kecilnya parpol yang merapat ke Prabowo mengakibatkan Prabowo mendekati kekuatan politik alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Penentu kemenangan

Dalam pertempuran politik, sedikit atau banyaknya partai yang berkoalisi belum tentu menjamin suatu kemenangan. Karena tidak semua suara partai mengikuti keinginan pimpinan partainya. Berdasarkan fenomena koalisi pada Pilpres sebelunya, adanya salah satu parpol yang berpaling arah dari koalisi yang didukungnya. Pengalaman yang sedemikian sejatinya lumrah terjadi, kerana kemeriahan kontestasi politik tak lepas dari kata sandiwara, munafik (hypocrite), sentimen atau menjebak lawan dengan rayuan manis di balik praktik politik transaksional khas politisi elite.

Bagi pendukung Jokowi atau Prabowo boleh saja ketika mengukur daya lenting kemenangan mereka berdasarkan hasil Pilkada serentak 27 Juni yang lalu. Namun ukuran itu bukanlah satu-satunya ukuran jitu dalam mengukur besarnya kekuatan politik 2019. Yang menentukan kemengan politik sejatinya terletak pada sejauhmana solid dan terarahnya para timses dalam melakukan kampanye politik. Terlebih rakyat Indonesia belum seluruhnya sadar dan independen dalam menentukan siapa yang seharusnya mereka pilih untuk menjadi presiden yang layak dengan situasi Indonesia saat ini.

Tanpa disadari, banyak hal yang tidak diketahui oleh rakyat terkait prosesi-prosesi sebelum puncak pemilihan presiden berlangsung, dan rakyat tidak seutuhnya paham siapa yang sebetulnya yang memegang kendali utama di setiap pemenangan dalam pertempuran Pilpres. Argumentasi ini sejatinya bukanlah gagasan pesimis atau bersiat kerdil, tetapi argumentasi ini mencoba mengajak publik untuk dapat belajar dari skandal facebook dan Pemilu Amerika seperti yang diumbarkan oleh Cambridge Analytica beberapa waktu lalu.

Ramuan instrumen penentu kemenangan politik dalam Pemilu 2019 tidak hanya membicarakan persoalan seberapa besar jumlah finansial politik atau elektabilitas seorang yang ingin dimenangkan. Tetapi, Pola pengaturan politik pencitraan untuk melambungkan integritas dan loyalitas seorang capres atau cawapres juga bagian penentu yang tak mungkin dinapikan. Dalam konteks ini, percuma finansial politik tinggi namun timses tak mampu memproduksi politik pencitraan yang mampu mendongkrak integitas sosok yang dimenangkannya di hadapan publik.

Jika memahami fenomena kekuasaan dibalik layar melalui perspektif politik praktis dan konsepsi sejatinya sangatlah jauh berbeda. Perspektif konsepsi cenderung memproduksi gagasan yang ideal, solutif namun praktiknya minim diterapkan oleh pemain politik dan masyarakat. Sebaliknya, perspektif politik praktis cenderung menampilkan fakta bahwa pengaturan pemenangan politik di Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal. Alasannya bahwa kita tak dapat membantah bahwa penguasa di balik layar tersebut sejatinya bukanlah sedang melayani rakyat, melainkan penguasa tersebut sedang setia melayani kroni dan mitra politiknya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Bukan suatu hal yang berlebihan bila mengatakan rakyat selalu menjadi korban politik setelah Pilpres usai. Rakyat selalu memetik hasil dengan lestarinya budaya politik uang, konflik primordial hingga menyisakan perpecahan antar pemeluk agama yang diakibatkan sentimen beda pilihan politik.

Benar bahwa dalam membahas peta politik harus bersifat realitas tanpa spekulasi yang abstrak, tapi harus dipahami bahwa tanpa spkulasi politik abstrak, situasi realitas politik tidak akan bertahan sesuai harapan para timses. Bertebarannya spkekulasi politik publik terkait foto-foto pertemuan elite-elite politik dengan Jokowi atau Prabowo dapat memberikan gambaran realitas politik yang akan terjadi setelah pertarungan politik 2019 telah usai.

Warna-warmi politik 2019 akan dihias dengan berbagai tema provokasi dan kampanye, mulai yang berkaitan dengan intoleransi, politik uang, berita bohong hingga wacana primordial wilayah kedaerahan. Gagasan persatuan seluruh rakyat yang satu dalam kebhinekaan hanya menjadi kampanye yang dipaparkan pada khalayak akar rumput (grass roots). Tapi tidak untuk para investor asing dan para korporat penguasa yang turut membantu dalam proses kemenangan politik masing-masing pasangan cawapres dan capres yang bersaing di Pilpres 2019.

Pada level politik di "belakang layar" para pemain politik tak peduli negara akan terancam atau tergadaikan oleh pihak asing, yang terfikirkan oleh para pemain politik hanyalah kemenangan untuk membangun rezim kelompok mereka. Akhirnya, rakyat harus selalu didorong untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran kekuasaan yang berada di balik layar pertempuran politik Pilpres, sehingga rakyat Indonesia nantinya mampu mewujudkan Pilpres 2019 yang sadar dan independen tanpa ada unsur manipulasi politik dalam setiap kemenagan politik. Atas perwujudan gagan inilah yang disebut sebagai wujud Pilpres yang berdaulat secara demokratis.

Komentar

Loading...