Kejari Lhokseumawe Harus  Supervisi Dugaan ‘Kebocoran’ PAD di RSU Arun

Kejari Lhokseumawe Harus  Supervisi Dugaan ‘Kebocoran’ PAD di RSU Arun
Muhammad Fadli

LHOKSUEMAWE, ANTEROACEH.com - Kejaksaan Negeri Lhokseumawe didesak menulusuri dugaan kebocoran Pendapatan Asli  Daerah (PAD) dari pengelolaan RSU Arun oleh PT Pembangunan Lhokseumawe. 

Desakan itu muncul dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lhokseumawe Muhammad Fadli kepada anteroaceh.com, Sabtu (24/4/2021) karena terjadi perbedaan besar antara  PAD tahun 2019 yang disetor mencapai Rp 1 miliar. Sedangkan tahun 2020 lalu hanya 220 juta.

“Target PAD RSU Arun  1 miliar,  hanya disetor 220 juta dari  900 juta. Pengelola berdalih kecil PAD karena sebagain diinvestasikan ke ke Pasar Terpadu, ini logika sesat dan sangat tidak rasional,” jelas demisioner Ketua BEM Hukum Universitas Malikussaleh.

Ia menduga ada aktor korup yang telah menggerogoti keuntungan daerah itu, maka ia meminta Kejari Lhokseumawe melakukan supervisi terhadap kasus ini, agar ada impeachment, sehingga kedepannya pengelolaan bisnis daerah dilakukan lebih serius dan jujur.

Muhammad Fadli juga menekankan pentingnya pengawasan DPRK Lhokseumawe dalam perkara  tersebut. Anggota dewan diminta berhenti bercitra hanya sekedar bicara di media sosial, karena DPRK punya kewenangan besar untuk mengintervensi kasus kebocoran PAD.

DPRK Lhokseumawe juga harus bersikap serius, bukan hanya berbicara di media, DPRK punya kewenangan besar seperti diamanatkan undang-undang  bahwa DPRK mempunyai, Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Meyatakan pendapat.

"Kami meminta DPRK Lhokseumawe menginterpelasi kasus ini. Kejari Lhokseumawe harus melakukan supervisi untuk mengetahui apakah keuntungan 900 juta itu dimakan oleh tikus berdasi, atau memang diperuntukkan untuk keperluan yang sesuai aturan," pungkasnya.

Komentar

Loading...